JKN dan Keterampilan Dokter

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nahla Arishi, seorang dokter anak, memeriksa seorang bocah yang terinfeksi difteri di rumah sakit Al-Sadaqa di kota pelabuhan selatan Aden, Yaman, 18 Desember 2017. YEMEN-DIPHTHERIA / REUTERS

    Nahla Arishi, seorang dokter anak, memeriksa seorang bocah yang terinfeksi difteri di rumah sakit Al-Sadaqa di kota pelabuhan selatan Aden, Yaman, 18 Desember 2017. YEMEN-DIPHTHERIA / REUTERS

    Beberapa tahun terakhir ini bisa jadi merupakan salah satu periode yang paling menantang bagi para dokter. Dalam tiga tahun belakangan, misalnya, jumlah kunjungan pasien ke puskesmas, klinik, atau dokter keluarga melonjak hampir dua kali lipat, dari 66,8 juta menjadi 120,9 juta pasien. Penyebabnya tak lain karena Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang diluncurkan pada 2014, berhasil membuka akses luas bagi masyarakat terhadap berbagai layanan kesehatan.

    Hal ini membuat permintaan layanan kesehatan meningkat, tapi pertumbuhan sarana dan prasarana medis masih terbatas. Menurut data Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (2016), jumlah fasilitas kesehatan yang tergabung dalam sistem JKN hanya bertambah 12 persen. Artinya, para dokter rata-rata harus menangani pasien dua kali lebih banyak dari sebelumnya.

    Selain itu, lonjakan jumlah pasien ini menghadirkan kendala lain: penumpukan pasien di ruang tunggu, antrean panjang menunggu jadwal operasi, penuhnya ruang rawat inap, hingga kekecewaan terhadap pelayanan dokter yang dianggap serba kilat.

    Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah perubahan gaya hidup akibat globalisasi yang turut menyumbang beban penyakit masyarakat. Ancaman kematian dari penyakit menular, seperti muntaber atau malaria yang dulu mendominasi, kini digantikan penyakit akibat gaya hidup, seperti stroke atau gagal jantung. Menurut Institute for Health Metrics and Evaluation (2017), ada tiga penyakit yang 30 tahun lalu tidak masuk hitungan di Indonesia tapi kini berada dalam urutan 10 penyakit penyebab kematian, yaitu gangguan jantung, diabetes, dan nyeri pinggang. Saat ini, sekitar 71 persen kematian disebabkan penyakit tidak menular. Hanya 22 persen karena penyakit menular.

    Tantangan berikutnya adalah kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat dan, seiring dengan itu, meningkatnya tuntutan konsumen kesehatan terhadap dunia kedokteran. Dokter dituntut melakukan pemeriksaan menyeluruh agar dapat memberi diagnosis dan terapi yang akurat, sementara pasien tak merasa cukup hanya dengan hilang sakitnya tapi harus bisa kembali produktif.
    Berbagai tantangan ini tidak hanya memerlukan adaptasi dan perubahan cara kerja, tapi, lebih penting lagi, menuntut tambahan pengetahuan dan keterampilan. Para dokter, terutama yang bekerja di puskesmas, klinik, dan pusat layanan kesehatan lain, harus lebih terampil.

    Kompetensi dan kemampuannya harus diperbarui dan ditingkatkan terus. Pelatihan menangani berbagai jenis penyakit, seperti kanker, diabetes, dan penyakit lain yang kini banyak menjadi keluhan pasien, perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, kemampuan manajerial dalam pengelolaan pusat layanan kesehatan perlu terus ditingkatkan.

    Dokter umum yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) merupakan ujung tombaknya. Merekalah yang akan menentukan sukses-tidaknya program JKN dan pembangunan kesehatan. Di tangan merekalah sebagian besar pasien dirawat dan diobati.
    Rata-rata, dari 60 pasien yang mendatangi faskes primer, misalnya, hanya satu yang kemudian dirujuk ke faskes sekunder (rumah sakit). Penanganan peserta JKN di tingkat faskes primer akan sangat mengurangi biaya yang tidak diperlukan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

    Masalahnya, biaya pendidikan dan pelatihan, apalagi yang bersertifikat, untuk para dokter tidaklah murah. Jika dilakukan secara komersial, paling kurang ongkosnya Rp 2 juta sekali pelatihan. Bagi dokter umum yang bekerja di puskesmas, misalnya, jumlah ini tidak dapat dibilang sedikit.
    Selain itu, dokter umum tersebar di berbagai daerah, termasuk di tempat terpencil yang justru paling membutuhkan pelatihan. Pelatihan secara online, seperti webinar atau webcast, perlu digalakkan.

    Pengalaman Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pemangku kepentingan kesehatan, seperti produsen farmasi, lembaga riset, dan komunitas medis internasional, merupakan jalan keluar terbaik dalam meningkatkan kapabilitas sektor kesehatan nasional. Mereka memiliki sumber daya (riset, tenaga ahli, dana), pengalaman, dan orientasi jangka panjang dalam pengobatan penyakit.

    Kita memerlukan lebih banyak lagi program pelatihan bagi dokter agar lonjakan jumlah pasien tidak menurunkan kualitas layanan kesehatan. Ini penting agar program JKN bisa terus memberi manfaat secara optimal dan berkelanjutan.

    Dharmawan Ardi Purnama
    Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Utara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.