Reaksi Presiden Joko Widodo terhadap "kartu kuning" dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa amat berlebihan. Tak seharusnya Presiden menjawab kritik atas penanganan wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, itu dengan menimpakan beban pembuktian kepada Zaadit. Ucapan Presiden untuk mengirim BEM UI ke Asmat supaya bisa melihat medan menggambarkan sikap defensif sekaligus ketidakberdayaan pemerintah.
Zaadit meniup peluit dan mengacungkan map kuning-ia menirukan gaya wasit memberikan kartu kuning dalam pertandingan sepak bola-sesaat setelah Jokowi berpidato dalam Dies Natalis Ke-68 UI di kampus itu pada Jumat pekan lalu. Intinya, ia meminta pemerintah lekas mengatasi wabah campak dan gizi buruk di Asmat.
Kecaman itu semestinya ditanggapi dengan kepala dingin. Pemerintah memiliki sumber daya dan tangan hingga ke daerah untuk membenahi masalah. Bahwa lokasi Asmat terpencil jauh dari Jakarta dan minim tenaga medis, itu tantangan kebijakan. Tapi pokok persoalan di Asmat adalah buruknya pelayanan dasar. Inilah yang harus dibereskan Jokowi, bukan mengirim anggota BEM UI, yang bukan ahli kesehatan, ke sana.
Kritik BEM UI semestinya dipandang sebagai masukan dari warga negara kepada pemerintah dan tidak selalu dianggap sebagai serangan politik. Pembantu Presiden dan pendukung Jokowi semestinya menyadari hal ini. Hanya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani malah mengamini pernyataan Jokowi untuk mengirim BEM UI ke Asmat. Pendukung Jokowi di luar pemerintah bahkan ikut merisak pengkritik.
Data Kementerian Kesehatan jelas menunjukkan 646 anak terjangkit wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat hingga Januari lalu. Dalam empat bulan terakhir, ada 68 anak meninggal akibat campak dan menderita kekurangan gizi di kabupaten tersebut. Wabah diperkirakan menyebar ke Pegunungan Bintang, yang jaraknya 286 kilometer dari Asmat. Di kabupaten ini dilaporkan ada 28 orang meninggal, sebagian besar adalah anak-anak.
Bukan cuma soal Asmat yang dipersoalkan Zaadit dalam acara Dies Natalis UI itu, tapi juga rencana penunjukan perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas gubernur dan rancangan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi soal organisasi kemahasiswaan. Penunjukan perwira Polri ataupun TNI sebagai pelaksana tugas dikhawatirkan bisa menghidupkan dwifungsi ABRI. Sedangkan draf peraturan menteri dianggap memberikan legitimasi kepada universitas untuk mencampuri organisasi mahasiswa di kampus.
Semua kritik itu kini tenggelam dalam riuh-rendah cemooh terhadap Zaadit. Sebagian orang malah menyerang pribadi pengkritik. Sikap tak elok yang dipicu oleh reaksi Presiden Jokowi itu tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya membenamkan sederet persoalan yang semestinya diselesaikan pemerintah.
