Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akal-akalan Verifikasi Partai

Oleh

image-gnews
Partai Golkar secara umum dinyatakan lolos verifikasi faktual setelah komisioner KPU Jawa Barat melakukan verifikasi di kantor DPD Golkar Jawa Barat di Bandung.
Partai Golkar secara umum dinyatakan lolos verifikasi faktual setelah komisioner KPU Jawa Barat melakukan verifikasi di kantor DPD Golkar Jawa Barat di Bandung.
Iklan

KOMISI Pemilihan Umum telah melakukan kesalahan karena menyederhanakan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilihan Umum 2019. Tidak hanya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan verifikasi faktual semua partai, langkah KPU ini bisa mengancam keabsahan hasil pemilu.

Verifikasi faktual sesungguhnya instrumen penting bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan kelayakan partai mengikuti pemilihan. Syarat kelayakan itu antara lain memiliki pengurus di setiap provinsi, memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan, dan memiliki sekurangnya seribu anggota di kabupaten atau kota. Karena alasan ini, Mahkamah Konstitusi merevisi ketentuan verifikasi faktual dalam Undang-Undang Pemilu, dari yang semula hanya untuk partai baru menjadi untuk semua partai calon peserta Pemilu 2019.

Sangat disayangkan, KPU tak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat serta derajatnya setara dengan undang-undang itu. Komisi, yang sejatinya merupakan lembaga independen, justru lebih mendengarkan suara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya menghendaki verifikasi faktual tak perlu diterapkan pada 12 peserta Pemilu 2014, tapi hanya untuk empat partai baru. Dengan dalih keterbatasan waktu dan anggaran, KPU menyederhanakan verifikasi faktual 12 partai lama dengan cara menggunakan metode sampling.

Verifikasi dengan cara seperti itu sulit dipertanggungjawabkan. Apalagi KPU begitu banyak memberi kelonggaran kepada partai. Salah satu contohnya, partai memilih sendiri sampel keanggotaan di kabupaten atau kota. Petugas Komisi juga tak lagi menyambangi rumah anggota partai, tapi cukup memverifikasi mereka di kantor pengurus daerah. Metode verifikasi seperti ini rawan akal-akalan. Partai bisa saja merekayasa data keanggotaannya.

Bisa dibayangkan runyamnya republik ini bila partai yang lolos verifikasi semacam itu menjadi pemenang pemilu. Keabsahan partai itu bakal mudah digugat, lalu kemenangannya dibatalkan. Jika ini yang terjadi, sia-sialah jerih payah menyelenggarakan pemilu. Yang lebih buruk, sengkarut seperti itu akan mudah memicu kekacauan politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisioner KPU saat ini perlu belajar kepada pimpinan periode sebelumnya. Saat itu, KPU benar-benar menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan verifikasi faktual terhadap semua partai calon peserta pemilu, tak hanya terbatas pada partai baru. Bahkan ketika itu jumlah partainya mencapai 34, dua kali lipat dibanding jumlah yang ada saat ini. Dari jumlah tersebut, KPU hanya meloloskan sepuluh partai yang dianggap memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu. Sisanya, sebanyak 24 partai, tereliminasi. Belakangan, putusan Badan Pengawas Pemilu dan pengadilan meloloskan dua partai lagi menjadi peserta Pemilu 2014.

KPU sebenarnya bisa mengatur batas waktu verifikasi faktual 12 partai lama. Peluang untuk itu terbuka karena Undang-Undang Pemilu tak mengaturnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan penetapan peserta Pemilu 2019 dilakukan pada 17 Februari nanti berlaku hanya untuk partai baru. Undang-Undang Pemilu memberi ruang gerak KPU untuk membuat jadwal tersendiri verifikasi faktual untuk 12 partai lama.

Dengan melakukan verifikasi faktual, KPU tidak hanya menjaga kualitas demokrasi di negeri ini, tapi juga memberi perlakuan yang sama kepada partai peserta pemilu. Pemerintah dan DPR harus mendukung upaya ini dengan menyetujui penambahan anggarannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024