Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LGBT Juga Warga Negara

Oleh

image-gnews
Pendukung LGBT bereaksi saat mereka merayakannya setelah diumumkan hasil survei nasional terkait pernikahan sejenis, di Sydney, Australia, 15 November 2017. REUTERS/Steven Saphore
Pendukung LGBT bereaksi saat mereka merayakannya setelah diumumkan hasil survei nasional terkait pernikahan sejenis, di Sydney, Australia, 15 November 2017. REUTERS/Steven Saphore
Iklan

MERUAKNYA isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) setiap menjelang pemilihan umum merupakan bukti bahwa perkara ini punya muatan politik yang besar. Partai-partai dengan konstituen kelompok homofobia mendukung rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan sanksi kepada pelaku hubungan sejenis.

Setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebutkan ada lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang setuju terhadap keberadaan LGBT, wakil kelimanya sibuk membantah dan justru menuding balik Fraksi PAN yang tidak serius mendukung ganjaran hukum terhadap LGBT. Alih-alih membela warga minoritas, Dewan menjadikan mereka bagai pengidap lepra yang harus dijauhi.

Rancangan KUHP memang memojokkan LGBT dengan memperluas delik pencabulan. Sesuai dengan Pasal 292 KUHP, selama ini pemidanaan hanya berlaku untuk orang dewasa yang mencabuli anak-anak dengan jenis kelamin sama. Delik yang kini dimuat dalam Pasal 495 Rancangan KUHP itu diperluas hingga mengatur hubungan seks sesama orang dewasa dengan jenis kelamin sama. Ancaman hukumannya sampai sembilan tahun penjara.

Banyak anggota DPR yang berpendapat pasal itu justru memberi kepastian hukum terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender: penuntutan hanya bisa dilakukan terhadap pelaku pencabulan yang menggunakan kekerasan, melanggar kesusilaan di muka umum, atau mempublikasikan pornografi. Anggota Dewan tampaknya lupa bahwa pornografi, misalnya, bisa dilakukan baik oleh kaum homo maupun heteroseksual. Aturan ini juga akan ditafsirkan beragam-ragam. Poster film dengan dua lelaki bergandeng tangan, misalnya, bisa jadi membuat produser sinema masuk penjara.

Aturan itu jelas diskriminatif dan dapat memantik persekusi: publik memburu kelompok minoritas itu, lalu main hakim sendiri. Delik itu juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan merusak reputasi lawan politik atau mengancam kelompok adat dan penghayat kepercayaan. Hingga kini, banyak anggota kelompok seperti itu yang telah lama berpasangan sebagai suami-istri tapi tak melalui pengesahan negara.

Gejala homofobia memang telah jadi umum. Seiring dengan meningkatnya konservatisme pemeluk agama, publik kini tak bisa rileks memandang persoalan kaum penyuka sesama jenis. Apa yang telah lama ada seolah-olah diabaikan begitu saja: keberadaan banci dalam kesenian tradisional atau pengakuan kepada gender lain- selain laki-laki dan perempuan- dalam kebudayaan Bugis. Dalam penelitian yang dilakukan Wahid Foundation, homofobia ini mendapat pembenaran: bersama komunisme, LGBT masuk dua besar kelompok yang tidak disukai responden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil jajak pendapat yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting berbicara serupa. Sekitar 80 persen responden menolak bertetangga dengan LGBT atau menjadikan mereka sebagai wali kota, bupati, gubernur, atau presiden. Dalam hal pengakuan hak hidup lgbt sebagai warga negara, responden terbelah dalam komposisi hampir setara.

Para anggota DPR semestinya menyadari LGBT adalah warga negara yang harus dilindungi. Mereka seyogianya tidak melulu memikirkan tingkat keterpilihan partainya pada pemilu dengan mengikuti kehendak mayoritas dan menjadikannya dasar kebijakan. Keyakinan terhadap ajaran agama tidak bisa dijadikan landasan penyusunan undang-undang. Bagaimanapun, agama adalah obyek yang multitafsir. Mengikuti tafsir mayoritas akan memojokkan minoritas. Bukankah agama mengajarkan keadilan- termasuk terhadap mereka yang ringkih dan tak berdaya?

Akar persoalan memang pada pendapat yang mempercayai homoseksual sebagai kelainan seksual yang menular. Pendapat semacam ini diperkuat dengan doktrin agama yang tak mengindahkan perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal sejumlah studi telah menunjukkan bahwa homoseksual merupakan sifat bawaan dan tidak bisa berpindah.

Dari sana kemudian muncul wasangka bahwa LGBT telah menjadi gerakan besar untuk melemahkan agama dan negara. Homofobia bersekutu dengan xenophobia, pandangan yang menolak semua yang datang dari luar. Inisiatif Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Pembangunan (UNDP) buat membantu mengurangi ketimpangan dan marginalisasi LGBT di empat negara, termasuk Indonesia, sempat menjadi kontroversi. Tak urung Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta badan dunia itu membatalkan program berbiaya Rp 108 miliar tersebut.

Sudah selayaknya negara berhenti mengurus orientasi seksual warga negara. Yang pribadi biarlah masuk wilayah pribadi. Seseorang boleh saja menilai kaum LGBT sebagai pendosa. Tapi, seperti dikatakan seorang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tidak semua pendosa harus masuk penjara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024