Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Keliru Surati DPR

Oleh

image-gnews
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Menteri Pertahanan RI Ryamirzard Ryacudu saat mendatangi Komisi Pertahanan DPR RI dalam rapat evaluasi 2017. 29 Januari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Menteri Pertahanan RI Ryamirzard Ryacudu saat mendatangi Komisi Pertahanan DPR RI dalam rapat evaluasi 2017. 29 Januari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.
Iklan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuat kekeliruan mendasar dalam surat yang dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, tepat sebulan setelah dia dilantik. Dalam surat bernomor B/91/I/2018 itu, Panglima Hadi memberi usul kepada Dewan tentang penggantian judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi RUU Penanggulangan Aksi Terorisme.

Panglima jelas menabrak mekanisme pengajuan usul dari pemerintah kepada DPR. Hadi seharusnya mengajukan usul tersebut ke Menteri Pertahanan. Setelah itu, Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merumuskan hal penting yang diajukan Panglima TNI itu untuk dibahas bersama mitra kerja mereka di DPR. Marsekal Hadi harus menghormati mekanisme kerja eksekutif-legislatif yang sudah berjalan cukup baik selama ini. Upaya mengabaikan tata aturan akan memberi contoh buruk kepada masyarakat dan merefleksikan arogansi serta penghalalan segala cara.

Baca juga: Panglima-Panglima Sebelum Hadi Tjahjanto, Termasuk Gatot Nurmantyo

Dalam substansi surat itu, Panglima Hadi mencetuskan keinginannya menjadikan TNI berwenang terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme. Adapun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menempatkan polisi sebagai lembaga yang berwenang menangani kejahatan terorisme. Panglima beranggapan bahwa kejahatan terorisme berkaitan erat dengan keutuhan NKRI, sehingga TNI harus terlibat dalam setiap aktivitas pemberangusan terorisme.

Pendapat Panglima Hadi ini pernah disuarakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada 30 Mei 2017. Wiranto mengusulkan kepada DPR agar TNI dilibatkan langsung dalam penanganan terorisme tanpa melalui sistem bawah kendali operasi. Baik Hadi maupun Wiranto keliru memahami soal lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sesungguhnya menitikberatkan pada penegakan hukum. Adapun TNI bukanlah lembaga penegakan hukum, melainkan alat pertahanan negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Senjata Pelontar Granat Buatan Pindad Versus Impor dari Bulgaria

Kewenangan TNI menghadapi aksi terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurut kedua undang-undang tersebut, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang mengatur penempatan dan pengendalian TNI dalam setiap tugas yang dijalankan.

Patut diingat, buah reformasi 1998 yang paling nyata dirasakan masyarakat adalah berakhirnya dwifungsi militer, sehingga TNI sepenuhnya menjadi alat pertahanan negara. TNI tidak lagi diperbolehkan terlibat dalam penangkapan orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Dengan begitu, sudah sepatutnya Menteri Pertahanan menegur Panglima Hadi atas suratnya ke DPR yang bertanggal 8 Januari 2018 itu agar tidak berulang.

Sebulan menjabat Panglima TNI, ada baiknya Marsekal Hadi Tjahjanto lebih banyak belajar dari kekeliruan yang dibuatnya, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah begitu banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah Presiden Joko Widodo. l

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Tunjuk 9 Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo Jadi Ketuanya

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jokowi Tunjuk 9 Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo Jadi Ketuanya

Jokowi memilih 9 nama untuk Pansel Kompolnas menyusul masa bakti anggota Kompolnas Periode 2020 - 2024 yang akan berakhir tahun ini.


PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

Kompolnas yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Polri berada pada jalur-jalur rel yang tepat dan tidak melenceng.


Harapan Luhut, Panglima TNI hingga Kapolri untuk Jokowi yang Ulang Tahun ke-63

17 jam lalu

Presiden Jokowi (kedua kiri) berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum uji coba kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Harapan Luhut, Panglima TNI hingga Kapolri untuk Jokowi yang Ulang Tahun ke-63

Beberapa dari mereka mengharapkan kesehatan supaya Jokowi terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.


Menkopolhukam Sebut Satgas Lakukan 3 Langkah Berantas Judi Online, Apa Saja?

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) berbincang dengan Menkominfo Budi Ari Setiadi saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut Satgas Lakukan 3 Langkah Berantas Judi Online, Apa Saja?

Hadi Tjahjanto mengatakan rata-rata transaksi judi online kalangan menengah atas capai Rp 40 miliar.


Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

PPATK mencatat ada 5 ribu rekening yang terlibat dalam dalam aktivitas judi online


Bareskrim Diminta Selidiki Aliran Dana dari 5 Ribu Rekening Judi Online

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bareskrim Diminta Selidiki Aliran Dana dari 5 Ribu Rekening Judi Online

PPATK mengungkap ada 5 ribu rekening yang terlibat dalam dalam aktivitas judi online


Menkopolhukam Ungkap Modus Jual Beli Rekening di Kampung untuk Judi Online

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkopolhukam Ungkap Modus Jual Beli Rekening di Kampung untuk Judi Online

Jual beli rekening ini jadi salah satu dari tiga target operasi pemberantasan judi online oleh satgas yang dipimpin oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Jawaban Menkopolhukam Ketika Ditanya Beking hingga Bandar Judi Online

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jawaban Menkopolhukam Ketika Ditanya Beking hingga Bandar Judi Online

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto tidak menjawab dengan lugas ketika ditanya temuan satgas terhadap bandar dan beking judi online.


3 Langkah Operasi Pemerintah Berantas Judi Online, Larang Top Up Game Online di Minimarket

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
3 Langkah Operasi Pemerintah Berantas Judi Online, Larang Top Up Game Online di Minimarket

Pemerintah mengharapkan tren judi online dapat menurun dalam satu pekan ke depan.


Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Pimpin Rapat Pertama Satgas Judi Online Hari Ini

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Pimpin Rapat Pertama Satgas Judi Online Hari Ini

Pemerintah mengharapkan langkah pemberantasan judi online dapat lebih cepat dan terintegrasi dengan satgas ini.