Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tantangan Masalah Kesehatan Papua

image-profil

image-gnews
Prajurit TNI berbincang dengan warga saat menunggu antrean berobat di puskesmas Ayam di kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, 26 Januari 2018. Menurut catatan puskesmas bulan Oktober 2017 hingga Januari 2018 tercatat sebanyak 34 pasien rawat jalan karena menderita campak. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Prajurit TNI berbincang dengan warga saat menunggu antrean berobat di puskesmas Ayam di kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, 26 Januari 2018. Menurut catatan puskesmas bulan Oktober 2017 hingga Januari 2018 tercatat sebanyak 34 pasien rawat jalan karena menderita campak. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

Yanuar Nugroho
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI

Kejadian luar biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang dialami sebagian warga Suku Asmat, Papua, memakan korban jiwa. Selama September 2017 hingga 28 Januari 2018, sebanyak 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk. Pemerintah bertindak segera dengan membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan.

Dari berbagai faktor penyebab KLB campak di Asmat, setidaknya dapat diidentifikasi tiga masalah: (1) cakupan imunisasi dasar yang kurang dengan rata-rata hanya sekitar 20 persen, (2) tenaga kesehatan yang tidak terdistribusi dengan baik, dan (3) gizi buruk. Dari 23 distrik di Kabupaten Asmat, ada 13 puskesmas utama dan tiga puskesmas pembantu yang dilayani tujuh dokter. Jarak antar-puskesmas bisa memakan waktu tempuh berjam-jam dan bahkan berpuluh-puluh jam dengan biaya yang tidak murah. Sedangkan gizi buruk di wilayah yang terkena dampak, sebanyak 30,3 persen mengalami masalah berat badan kurang (underweight) dan 25,9 persen pertumbuhan terhambat (stunting).

Jika dilihat lebih jauh, akar dari masalah ini adalah (1) akses dan ketersediaan pangan, (2) sanitasi dan fasilitas air bersih yang tidak memadai, (3) akses transportasi yang amat mahal atau bahkan tidak tersedia sama sekali, (4) akses dan infrastruktur informasi yang sangat minim, serta (5) pola hidup dan pola asuh yang kurang sehat.

KLB memang perlu penanganan secara cepat dan efisien. Pemerintah telah menetapkan delapan wilayah penanganan, seperti distrik Sawa Ema, Pulau Tiga, dan Pantai Kasuari. Untuk memperkuat tenaga medis, satgas telah menghimpun tambahan tenaga medis sebanyak 70 orang dari TNI, 15 orang dari Polri, 45 orang dari pemerintah pusat, dan 40 orang dari pemerintah daerah.

Mengingat cakupan persoalan yang relatif dalam dan kompleks, koordinasi di pemerintahan juga melibatkan kementerian/lembaga yang lebih luas. Misalnya, selain memaksimalkan sarana transportasi milik Pemerintah Daerah Asmat, TNI dan Kementerian Perhubungan membantu akses transportasi darat, laut, ataupun udara. Hambatan-hambatan birokrasi harus diterobos dan distribusi sumber daya, termasuk keuangan, harus efektif dan efisien sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika tidak, operasi ini tidak akan bertahan lama.

Masalah kesehatan di Asmat ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Hal yang sama amat mungkin terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Papua. Stunting, misalnya, mengancam wilayah lain, seperti Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai. Wilayah-wilayah lain dengan indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya yang masih rendah berpotensi terancam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai, Waropen, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Data status kesehatan yang menjadi pijakan perkiraan ini sudah tersedia sejak sebelum 2015. Mengapa kasus di Asmat tidak dapat diantisipasi? Yang lebih mendasar: anggaran yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat sekitar Rp 60-80 triliun per tahun. Mengapa pembangunan manusianya, yang hanya berjumlah 4 juta jiwa, tidak mencapai kualitas yang diharapkan?

Kondisi geografis yang sulit dijangkau, akses informasi yang amat terbatas, rendahnya infrastruktur dasar, serta minimnya tenaga lapangan yang mampu menjangkau hunian warga adalah satu sebab yang sudah lama diketahui dan memang tidak mudah ditangani. Pada periode ini, pemerintah telah berusaha keras mengatasinya dengan jalan membuka keterisolasian melalui pembangunan infrastruktur hingga menyalurkan berbagai jaminan sosial. Tapi tidak semua berjalan semulus yang diharapkan.

Untuk itu, kuncinya adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan. Pemerintah daerah tidak boleh abai pada detail yang justru amat penting, seperti jumlah puskesmas, fasilitas umum, guru, dokter dan bidan. Semua tantangan ini-alam, manusia, dan tata kelola pemerintahan-perlu ditanggapi dalam jangka pendek ataupun dirumuskan kebijakannya dalam jangka menengah dan panjang.

Karena itu, selain pendekatan jangka pendek dalam penanganan krisis saat ini, dalam intervensi jangka menengah dan panjang tumpuannya adalah peningkatan kualitas, ketersediaan tenaga medis, dan penciptaan ketahanan pangan yang berbasis pada pola hidup masyarakat. Yang lebih penting lagi adalah pendampingan pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Kementerian/lembaga harus mendampingi mereka dalam jangka tertentu, misalnya 3-5 tahun, hingga mereka mampu mengelola pelayanan publik dengan standar yang baik.

Persoalan kesehatan di Papua telah menyentak kita. Tapi hal ini juga menjadi kesempatan bagi semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk berbenah. Presiden Jokowi secara terbuka telah menyatakan masalah ini tidak perlu ditutup-tutupi. Hal tersebut akan membuka ruang partisipasi dan koreksi dalam pelaksanaannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024