Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketika Polisi Menggantikan Gubernur

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kanan) bersama Bakal Calon Wakil Gubernur Musa Rajeckshah (kiri) menyampaikan pidato pada deklarasi bakal Cagub - Cawagub Sumut, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (7/1). Edy Rahmayadi - Musa Rajeckshah (ERAMAS) diusung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar dan Nasdem untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumut periode 2018 - 2023. ANTARA FOTO
Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kanan) bersama Bakal Calon Wakil Gubernur Musa Rajeckshah (kiri) menyampaikan pidato pada deklarasi bakal Cagub - Cawagub Sumut, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (7/1). Edy Rahmayadi - Musa Rajeckshah (ERAMAS) diusung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar dan Nasdem untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumut periode 2018 - 2023. ANTARA FOTO
Iklan

Penunjukan dua petinggi Kepolisian RI untuk mengisi pos kepala daerah sementara dalam pemilihan kepala daerah bukanlah langkah tepat. Presiden Joko Widodo harus menolaknya jika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mencabut penunjukan itu.

Menteri Dalam Negeri memang punya kewenangan menunjuk penjabat kepala daerah. Ini demi menjamin berjalannya roda pemerintahan di tengah bergulirnya pemilihan kepala daerah serentak 2018. Namun penunjukan itu semestinya tidak menimbulkan kontroversi ataupun membuat suasana politik kian gaduh.

Rencana menetapkan dua petinggi Polri menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat jelas menabrak aturan. Menteri Dalam Negeri harus menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai acuan yang ketat.

Pasal 4 aturan itu menyebutkan pelaksana tugas gubernur berasal dari unsur pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah provinsi. Sedangkan pelaksana tugas bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemprov atau Kemdagri.

Ketentuan dalam mengisi kekosongan jabatan gubernur ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Adapun UU tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan jabatan tertentu bisa diisi anggota Polri, juga TNI, asalkan mengikuti UU tentang Kepolisian Negara RI, juga UU tentang TNI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jelas disebutkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Mereka juga dituntut menjaga netralitas dalam kehidupan politik sepanjang masih dinas.

Pertimbangan Menteri Tjahjo menunjuk petinggi Polri sebagai penjabat gubernur dengan alasan demi mengatasi kerawanan keamanan di daerah malah membuat rancu, karena tugas Polri justru untuk mengawal pelaksanaan pilkada tersebut. Dengan alasan keterbatasan pejabat madya di Kementerian, Tjahjo menoleh ke institusi Polri. Ada kesan Menteri ragu menunjuk penjabat gubernur dari jajaran pemerintah daerah. Keraguan begini sama saja dengan meremehkan kemampuan stok pejabat yang ada. Banyak pejabat yang semestinya potensial. Kalau perlu, Menteri bisa meminta bantuan KPU dan Bawaslu serta masyarakat untuk urun suara. Mereka punya peran, perangkat, dan jejaring untuk pengawasan.

Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri semakin tidak tepat karena di Sumatera Utara dan Jawa Barat terdapat pasangan calon kepala daerah yang berlatar belakang TNI dan Polri. Bahkan di Jawa Barat, PDIP mengusung Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan sebagai calon wakil gubernur. Hingga saat ini Anton belum menyatakan mundur dari Polri.

Penempatan petinggi Polri sebagai penjabat sementara kepala daerah dikhawatirkan membuat publik curiga ada upaya memenangkan satu pasangan calon tertentu. Ini karena petinggi Polri itu menjadi wasit untuk koleganya yang sedang berkompetisi dengan orang lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024