Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kejar Target Berbuah Petaka

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah Pekerja memeriksa kondisi bangunan LRT yang roboh di Kawasan Kayu Putih Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 22 Januari 2018. Robohnya beton LRT tersebut membuat lima orang pekerja terluka. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sejumlah Pekerja memeriksa kondisi bangunan LRT yang roboh di Kawasan Kayu Putih Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 22 Januari 2018. Robohnya beton LRT tersebut membuat lima orang pekerja terluka. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

Penyebab kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan jalur rel kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta harus segera diusut. Kecelakaan itu terjadi pada Senin dinihari lalu. Robohnya tiang beton penghubung jalur rel di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, itu diduga akibat kelalaian pekerja. Pemilik dan pelaksana proyek tak selayaknya mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengerjaan proyek LRT rute Kelapa Gading-Rawamangun ini memang sedang kejar target. Jalur sepanjang 5,8 kilometer itu mesti beroperasi saat perhelatan Asian Games, Agustus mendatang. Proyek yang semestinya dikerjakan selama tiga tahun itu diminta agar dirampungkan dalam 1 tahun 6 bulan. Tekanan bertambah berat karena melesetnya realisasi target akibat kondisi cuaca dan keterlambatan kerja.

Baca Juga:

Mengejar target waktu penyelesaian bukanlah alasan menenggang kecelakaan kerja. Percepatan pengerjaan proyek tidak akan menjadi persoalan jika diikuti dengan penambahan tenaga kerja atau shift jam kerja. Namun yang kerap terjadi adalah pelanggaran prosedur dengan alasan efisiensi biaya. Akibatnya, terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban.

Pelaksana proyek harus mematuhi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan peraturan terkait lainnya. Pemerintah tak boleh lengah mengawasi, apalagi berdalih kekurangan tenaga pengawas lapangan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Pengawasan harus lebih ketat jika berulang kali terjadi kecelakaan. Kecelakaan serupa pada pembangunan LRT rute Kelapa Gading-Rawamangun yang dikerjakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya pernah terjadi pada Oktober 2017. Ketika itu, alat berat roboh dan menimpa rumah penduduk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kondisi kesehatan pekerja juga jangan diabaikan. Tidak boleh ada di antara mereka yang bekerja melebihi jam kerja akibat kekurangan tenaga. Bekerja melebihi waktu akan menurunkan daya konsentrasi dan kesehatan yang menjadi awal terjadinya kecelakaan. Menurut catatan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, korban kecelakaan kerja terus bertambah. Pada 2016, jumlah pekerja yang tewas di tempat kerja naik tiga kali lipat dari periode sebelumnya.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga membenarkan ihwal banyaknya kecelakaan ini. Dalam enam bulan terakhir, tak kurang dari 11 insiden terjadi di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Kelalaian manusia dan pelanggaran prosedur menjadi pemicunya. Misalnya, jatuhnya dua pekerja dari tiang pancang proyek LRT Palembang, ambruknya jembatan di proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, robohnya crane di jalan tol Bogor Outer Ring Road, ambruknya girder jalan tol Pasuruan-Probolinggo, dan jatuhnya enam girder di proyek jalan tol Depok-Antasari karena tersenggol ekskavator.

Standar keselamatan yang lebih tinggi juga perlu diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur publik, seperti gedung, jembatan, dan jalan, termasuk jalur rel kereta ringan. Standar keamanan tinggi yang dibuktikan dengan tidak adanya kecelakaan kerja akan menambah kepercayaan masyarakat pada angkutan massal itu. Sebaliknya, bisa muncul keraguan, bahkan keengganan, menggunakan angkutan massal yang dalam pembangunannya saja sudah menelan banyak korban jiwa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.