Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reshuffle Kabinet dan Kegamangan Jokowi

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini tampak nama Sri Mulyani yang kembali mendapat mandat menjadi Menteri Keuangan setelah sebelumnya ia pernah menjabat pada kabinet Indonesia Bersatu II. TEMPO/Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini tampak nama Sri Mulyani yang kembali mendapat mandat menjadi Menteri Keuangan setelah sebelumnya ia pernah menjabat pada kabinet Indonesia Bersatu II. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet untuk ketiga kalinya. Dalam reshuffle kali ini, dia mengganti Khofifah Indar Parawansa dengan politikus Golkar, Idrus Marham, dan Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, dengan mantan Panglima TNI, Moeldoko. Hal ini menunjukkan beberapa hal.

Pertama, adanya ketidakpercayaan diri Jokowi dalam menghadapi Pemilihan Umum 2019. Ini sebenarnya aneh karena hampir semua indikator kinerjanya menunjukkan tren positif. Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan adanya tren positif publik terhadap kinerja pemerintah, dari 50,6 persen pada 2015 menjadi 66,5 persen (2016) dan 68,3 persen (2017). Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) pada Desember 2017 menunjukkan tingkat kepuasan publik sudah berada di angka 74 persen.

Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan juga sangat tinggi. Sebanyak 90,8 persen pemilih, berdasarkan survei CSIS pada Agustus 2017, mengaku percaya kepada presiden. Selain itu, publik merasa optimistis pemerintah akan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari sisi elektabilitas, tingkat keterpilihan Jokowi terpaut cukup jauh dengan rival terdekatnya, Prabowo Subianto. Tingkat elektabilitas Jokowi per Agustus 2017 sudah mencapai angka 50,9 persen. Sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto hanya mencapai 25,8 persen (CSIS, 2017).
Kedua, Jokowi tidak mau memiliki ketergantungan yang kuat kepada PDI Perjuangan, sehingga membangun aliansi "permanen" dengan Golkar. Caranya dengan memberikan tambahan kursi menteri bagi Golkar dalam reshuffle kabinet. Bagi Jokowi, posisi Golkar strategis karena partai itu memiliki 16,2 persen kursi di DPR. Dengan tambahan kursi NasDem dan Hanura, Jokowi sudah dapat melenggang menjadi calon presiden. Namun, perlu diingat, membangun hubungan dengan Golkar juga tidak mudah karena Golkar terbiasa melakukan zig-zag politik.

Aliansi dengan Golkar akan meningkatkan daya tawar politik Jokowi terhadap PDI Perjuangan, terutama bila PDI Perjuangan "memaksa" Jokowi menerima nama calon wakil presidennya. Selain itu, Jokowi tidak mau terkesan berada di bawah bayang-bayang Megawati dan terus dianggap sebagai petugas partai. Dilihat dari sikapnya, sepertinya Jokowi tidak nyaman dilabeli sebagai petugas partai oleh Megawati. Bila PDI Perjuangan bisa merendah sedikit, mungkin hubungan partai itu dengan Jokowi akan hangat kembali. Apalagi PDI Perjuangan adalah pendukung utama Jokowi.
Ketiga, tantangan politik menjelang pemilihan presiden yang tidak mudah. Meskipun masih kuat secara elektoral, perubahan politik dengan cepat bisa saja terjadi. Munculnya sejumlah nama potensial baru dikhawatirkan akan menggerus suara Jokowi. Kekhawatiran tersebut, misalnya, tampak pada nama potensial, seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gatot Nurmantyo. Untuk mengimbangi kekuatan di luar, Jokowi memasang Moeldoko, yang memiliki kapasitas dari sisi kepemimpinan, jaringan, dan kekuatan intelijen.

Dari indikator kepuasan, kepercayaan, dan keterpilihan, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat bagi Jokowi untuk merasa gamang menghadapi pemilihan presiden. Lantas, apakah yang membuat Jokowi gamang?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan. Pertama, perubahan peta dukungan pemilih yang bisa terjadi secara cepat, terutama dari kelas pemilih perkotaan, menengah, dan pemilih milenial. Potret generasi pemilih tersebut rentan berubah, terutama karena watak pemilih yang rasional, independen, dan berpendidikan.

Dari sisi pemilih milenial, yang berusia 17 sampai 29 tahun, kesenjangan keterpilihan antara Jokowi dan Prabowo tidak terpaut jauh. Jokowi masih kesulitan mendapatkan dukungan besar dari pemilih milenial, meski banyak cara sudah dilakoni, seperti pembuatan vlog, aktif di media sosial, dan membangun komunikasi dengan sejumlah selebtwit. Namun cara tersebut masih belum efektif. Jokowi seperti kehilangan narasi politik yang akan dibangun. Sementara itu, dari sisi konten, tidak ada narasi baru dan bahkan mengalami kejenuhan.

Faktor kegamangan kedua adalah performa partai koalisi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. PDIP sebagai motor dari Koalisi Indonesia Hebat tidak mempunyai desain besar pencalonan yang matang sehingga kewalahan menghadapi manuver yang dilakukan koalisi Gerindra, PKS, dan PAN. Hal itu, misalnya, tampak di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Bila eksperimen koalisi Gerindra, PKS, dan PAN berhasil di lima daerah (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara), akan membuat Jokowi serta partai koalisi kelimpungan menghadapi pemilihan umum mendatang.

Perubahan strategi dan kegamangan Jokowi ini akhirnya memaksa Jokowi melakukan reshuffle, terutama dengan mengganti Teten Masduki dan mengakomodasi kepentingan Golkar. Dengan reshuffle, Jokowi berharap akan memudahkan pekerjaan politik menjelang pemilihan umum, meskipun harus mengorbankan janjinya membentuk kabinet yang profesional.

Arya Fernandes
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.