Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebiri Sosial bagi Pedofil

Oleh

image-gnews
Ilustrasi kebiri. shutterstock.com
Ilustrasi kebiri. shutterstock.com
Iklan

Ancaman hukuman kebiri terbukti tak membuat jeri kaum pedofil. Rentetan kejahatan seksual terhadap bocah belakangan ini semestinya mendorong pemerintah menerapkan strategi baru untuk melindungi anak. Orang yang memiliki catatan kejahatan seksual terhadap anak harus diawasi ketat.

Langkah ekstra perlu dilakukan lantaran kejahatan keji tetap merajalela. Seorang guru di Tangerang diduga menyodomi 41 anak. Ia memperdaya mereka dengan iming-iming bisa mendapatkan ajian semar mesem untuk memelet lawan jenis. Di Bandung, tiga bocah dibujuk beradegan seks dengan perempuan dewasa, lalu direkam. Dan di Blok M, Jakarta, anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual oleh warga negara asing.

Tiga kasus itu mencuat justru setelah kita memberlakukan hukuman kebiri kimia bagi pedofil. Sanksi pidana yang mengerikan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan yang sudah disahkan menjadi undang-undang pada November 2016 itu sempat mengundang kontroversi. Pihak penentang menilai hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia dan tidak akan bisa meredam kasus pedofilia.

Kritik tersebut tak keliru. Data Kementerian Sosial memperlihatkan angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada 2017, kementerian ini menangani 2.117 kasus, meningkat 161 kasus dibanding tahun sebelumnya. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mencatat angka kejahatan seksual terhadap anak tetap tinggi. Sepanjang tahun lalu, Komnas menerima 2.737 laporan dan lebih dari separuhnya berupa kekerasan seksual, seperti sodomi, pencabulan, pemerkosaan, dan inses.

Negara kita sebaiknya mengutamakan hukuman "kebiri sosial" bagi orang yang memiliki rekam jejak sebagai pelaku pedofilia. Tentu saja, vonis bahwa seseorang memiliki kelainan orientasi seksual itu harus dibuktikan di pengadilan dan melalui pemeriksaan medis. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pun lebih menyokong cara ini ketimbang hukuman kebiri kimia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengebirian sosial telah dipraktikkan di Amerika Serikat. Selain dihukum bui, pelaku didenda dan didata sebagai pelaku kejahatan seksual selama hidupnya untuk memudahkan pelacakan. Hak sebagai orang tua juga dicabut dan akses ke anak-anak dibatasi. Di paspornya pun tertulis, "Pemegang paspor ini dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelaku kejahatan seksual."

Orang yang pernah terlibat kasus pedofilia perlu diawasi ketat karena sangat mungkin mengulangi perbuatannya di tempat lain. Kelainan seksual ini seolah-olah juga bisa menular. Kasus pedofilia di Jakarta International School pada 2014 memperlihatkan kecenderungan itu. Salah satu pelaku mengaku pernah menjadi korban pencabulan William James Vahey, predator anak incaran Biro Penyelidik Federal (FBI).

Anak-anak korban kejahatan seksual pun perlu mendapat perlindungan dan perawatan secara maksimal. Sebanyak 20 korban sodomi dari guru di Tangerang, misalnya, mengalami trauma hebat. Pemerintah daerah semestinya bergerak cepat untuk menolong mereka.

Demi mencegah jatuhnya korban pedofilia, pemerintah perlu mendorong masyarakat melindungi anak-anaknya. Tak ada salahnya kita mencontoh negara maju yang menerapkan aturan ketat. Misalnya, orang tua dilarang meninggalkan anak sendirian di rumah, mobil, dan tempat umum.
Mencegah kejahatan seksual terhadap anak sekaligus mengawasi ketat para pedofil jauh lebih penting ketimbang mengebiri pelaku.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024