Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sanksi Ringan Ketua MK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
(dari kiri) Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Rustandi, anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid, dan Humas MK Rubiyo saat konferensi pers pengumuman pelanggaran etik oleh Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, Jakarta, 16 Januari 2018. Dalam keterangan persnya, Dewan Etik MK menyatakan bahwa Ketua MK Arief Hidayat terbukti bersalah dan mendapatkan peringatan ringan karena melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI tanpa ada surat undangan resmi. TEMPO/Amston Probel
(dari kiri) Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Rustandi, anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid, dan Humas MK Rubiyo saat konferensi pers pengumuman pelanggaran etik oleh Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, Jakarta, 16 Januari 2018. Dalam keterangan persnya, Dewan Etik MK menyatakan bahwa Ketua MK Arief Hidayat terbukti bersalah dan mendapatkan peringatan ringan karena melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI tanpa ada surat undangan resmi. TEMPO/Amston Probel
Iklan

Putusan Dewan Etik yang menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat patut disesalkan. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan sanksi berat karena Arief terbukti bertemu dengan sejumlah pemimpin dan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, pihak yang tengah beperkara di lembaga tersebut.

Dengan menjatuhkan sanksi berat, Dewan Etik akan merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi agar membentuk Majelis Kehormatan. Lembaga ad hoc yang terdiri atas kalangan internal dan tokoh luar itulah yang seharusnya memutuskan apakah ahli hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang, tersebut masih pantas atau tidak memegang jabatan itu.

Sikap Ketua Dewan Etik Achmad Rustandi yang berbeda pendapat dalam putusan ini sudah tepat. Ia berpendapat, Arief seharusnya diganjar sanksi berat karena posisinya sebagai ketua menjadi teladan bagi delapan hakim konstitusi lainnya. Namun Arief justru melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam pertimbangan Achmad, Arief pantas mendapat sanksi berat karena telah terbukti dua kali melanggar kode etik. Sebelumnya, Dewan Etik menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada Arief karena mengirim katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Saat itu, ia meminta Widyo menempatkan kerabatnya yang berprofesi sebagai jaksa di Kejaksaan Agung.

Sangat disayangkan, anggota Dewan Etik lainnya tidak mempertimbangkan dua hal tersebut. Selain Achmad, Salahuddin Wahid dan Bintan R. Saragih tergabung dalam Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Dua anggota Dewan Etik itu memutus kasus Arief hanya dengan bersandar pada aspek legal formal. Karena terbukti bertemu dengan pihak lain tanpa undangan resmi, melainkan hanya melalui telepon, Arief dianggap tidak melakukan kesalahan besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari pertimbangan itu, Dewan Etik terkesan tak serius mengusut kasus ini. Padahal, sejak awal, isu pertemuan Arief dengan anggota Komisi Hukum di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, itu disebut-sebut sebagai upaya lobi Arief agar terpilih lagi. Arief terpilih menjadi hakim konstitusi lewat jalur Senayan. Kepada majalah Tempo, Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond J. Mahesa terang-terangan membenarkan adanya lobi Arief yang mengaitkan perpanjangan masa jabatan dengan uji materi aturan panitia angket DPR di Mahkamah Konstitusi.

Motif pertemuan yang seharusnya menjadi fokus justru tak dijadikan perhatian utama Dewan Etik. Jika benar pertemuan itu terkait dengan lobi, keberadaan Arief di Mahkamah Konstitusi akan membahayakan independensi lembaga ini.

Terlepas dari benar atau tidaknya lobi itu, Arief seharusnya malu karena telah dua kali melakukan pelanggaran etik. Ia telah meruntuhkan wibawa dan kehormatan lembaga dan koleganya sesama hakim konstitusi. Kalau Arief negarawan, dia sebaiknya segera mundur.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024