Pertarungan politik, dalam konteks sejarah, berlangsung sepanjang sejarah karena akan terus berlanjut setelah para aktornya menjadi sejarah itu sendiri. Perhatikanlah, misalnya, apa yang ditulis Prapanca dalam Desawarnana atau Uraian tentang Desa-desa (1365): purihingawak lanenalehingadyah- a-kikuk-i dhusun (nasib diri selalu dipojokkan oleh para bangsawan dan canggung karena tinggal di pedusunan) (Riana, 2009: 449).
Setelah perdebatan hilir mudik, kembali terbaca pendapat bahwa Prapanca adalah Dhang Acarya Nadendra, dharmadyaksa ring kasogatan atau ketua urusan agama Buddha di Majapahit (Robson dalam Sidomulyo, 2007: 4). Dengan dominasi Hindu semasa Hayam Wuruk (1350-1389), meski berlangsung gejala sinkretik, Prapanca tentu bukan pejabat terpenting. Namun, bukan posisinya dalam struktur kekuasaan yang menjadi kasus politik di sini, melainkan posisi karyanya dalam konstelasi susastra semasa.
Kakawin itu tidak pernah disebut-sebut dalam historiografi lokal, terutama tidak dalam Pararaton, yang merupakan sumber sejarah kedua Majapahit, sampai ditemukan orang Belanda. Meski kakawin yang paling banyak diteliti ini sungguh berbeda, pemeriksaan atas cara berbahasa dalam penulisannya menunjukkan bahwa Prapanca bukan tidak tahu seorang penulis istana semestinya memuja raja, tetapi tetap saja menyatakan berminat menuliskan laporan perjalanan mengikuti rombongan raja (Zoetmulder, 1983: 445). Dengan kata lain, politik susastranya berbeda, berisiko tidak dikenal, yang memang dialaminya.
Namun, benarkah jika reportasenya tak dipahami para empu sezaman, tulisannya tidak dihargai sama sekali? Dalam kenyataannya, naskah yang telanjur dikenal sebagai Nagarakertagama ini disalin dan terjaga keberadaannya dari zaman ke zaman (tahun 1894 ditemukan di Lombok, tahun 1978 ditemukan di Karangasem dan Klungkung di Bali, semuanya lima salinan, semua di luar Jawa). Begitulah Prapanca tersingkir, menulis di desa terpencil, tetapi Desawarnana belum memberi daya politik yang mungkin diharapkan semasa hidupnya.
Itulah yang diajukan catatan ini: Prapanca mati tak jelas kuburnya, tetapi Desawarnana eksis tanpa tanding. Ideologi kepenulisannya, bahwa deskripsi rinci tidak kalah penting dari keindahan berbahasa, notabene politik susastranya, melanjutkan pertarungan ratusan tahun kemudian atas nama wacananya sendiri. Kecenderungan itu tidakkah masih berlanjut dalam kebersejarahan kontemporer? Kedudukan para mantan tahanan politik kasus Gerakan 30 September 1965, misalnya: posisi politisnya (berusaha) dikunci oleh Buku Putih versi Orde Baru, rekonsiliasi tidak kunjung jadi, diskusi dibubarkan melulu, dan stigma melekatnya selalu diperbarui. Apakah korban tidak bisa melawan?
Tafsir politik atas roman sejarah Pramoedya Ananta Toer sudah jelas: segenap kultur kekuasaan yang digambarkan terbaca sebagai bibit-bibit kultural-historis dalam gagasan kekuasaan Jawa (baca: Orde Baru). Jejak-jejak Tempat Pemanfaatan (Tefaat) Pulau Buru, yang mengingatkan pada penindasan, juga berusaha dihapuskan sepenuhnya, tetapi memoar para mantan tapol, tertulis maupun tergambar, terus-menerus bermunculan tanpa terbendung lagi. Inilah yang terbetik ketika memegang buku Mars Noersmono, Bertahan Hidup di Pulau Buru (2017). Bukan terutama tulisannya, yang tentu melengkapi Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Pramoedya Ananta Toer, 1995), Memoar Pulau Buru I (Hersri Setiawan, 2004), dan banyak lagi, melainkan gambar-gambarnya.
Mars Noersmono adalah arsitek, maka pertaruhannya bukanlah keindahan, melainkan akurasi, dalam hal ini ketepatan ukuran dalam skala perbandingan. Betapa pun, bagi saya, gambar-gambar itu juga indah, dan kenyataan betapa yang digambarkannya adalah tempat penderitaan, memberi ironi yang terdapat pada semua hasil seni terbaik. Jika diperhatikan, tanggal penggambaran tahun 2002, artinya semua digambar berdasarkan ingatan. Sejarah bisa dihapus atau dimanipulasi, tetapi ingatan tidak bisa diingkari-selama tidak pikun dan sakit Alzheimer tentunya. Buku Dari Kalong Sampai Pulau Buru (A. Gumelar Demokrasno, 2006) malah sebagian besar sketsa langsung di tempat. Laporan-laporan yang bisa dipercaya mengimbangi "kebenaran" Buku Putih Orde Baru.
Pada gilirannya, surat anak-anak Indonesia yang mencintai Soeharto juga dibukukan setelah Reformasi 1998, bukan? Jika setelah ratusan tahun posisi politik Gajah Mada, Sunan Kudus, Sultan Agung, Trunajaya, Untung Surapati, dan Diponegoro bisa dipertanyakan maupun dikoreksi, terbukti betapa sejarah menjadi gelanggang politik tanpa henti. Namun, tentu keliru jika menganggap pemikiran di balik tindakan politik adalah pemikiran aktor individualnya karena yang diperiksa sejarawan adalah apa yang berada di balik tindakan politik itu (Carr, 1961: 4), yang dalam bahasa Foucault adalah struktur wacana.
Seno Gumira Ajidarma
Panajournal.com
