Smith Alhadar
Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies
Demonstrasi di Iran telah memakan korban jiwa. Dimulai di Kota Mashhad pada 28 Desember lalu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota. Awalnya demonstrasi menuntut perbaikan biaya hidup, tapi kemudian berkembang ke ranah politik.
Memang, belakangan ini harga barang kebutuhan pokok naik hingga 40 persen. pengangguran mencapai 12,7 persen, 10 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan absolut, dan 30 juta hidup di bawah garis kemiskinan relatif dari 80 juta jiwa penduduk. Kendati inflasi turun dan produk domestik bruto (GDP) riil terus tumbuh, laporan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Februari tahun lalu mengungkapkan, pertumbuhan di sektor nonmigas rata-rata hanya 0,9 persen. Hal ini merefleksikan kesulitan yang terus terjadi dalam akses keuangan Iran, mengingat bank-bank negara Barat enggan membiayai kesepakatan bisnis yang dibuat Teheran karena masih takut pada sanksi Amerika Serikat.
Sebenarnya kinerja pemerintah Presiden Hassan Rouhani tidak terlalu buruk. Di bidang kebijakan luar negeri, ia berhasil menyelesaikan isu nuklir dengan P5+1 (Amerika, Cina, Rusia, Inggris, dan Prancis) plus Jerman. Di bidang sosial-politik, pemerintah Rouhani melonggarkan kebebasan sipil. Ini ditandai oleh kebebasan mahasiswa melaksanakan kegiatan di kampus dan lembaga swadaya masyarakat mulai beroperasi kembali. Sensor terhadap produk budaya dan seni berkurang. Adapun obat-obatan tersedia dengan harga terjangkau. Pelayanan kesehatan universal pun diberlakukan. Namun warga Iran menganggap semua itu belum cukup. Kendati kesepakatan nuklir telah diimplementasikan pada awal 2016, kondisi ekonomi Iran belum banyak berubah tingkat. -pengangguran masih tinggi, kesenjangan melebar, dan korupsi marak.
Lebih jauh, para demonstran mengecam Rouhani dan menuntut pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang telah berkuasa lebih dari 28 tahun, mengundurkan diri. Rouhani dipandang gagal membawa Iran ke situasi yang lebih baik. Iran masih terkucil dari pergaulan internasional dan bersitegang dengan negara-negara Arab Teluk. Sebenarnya Rouhani telah berusaha rujuk dengan Arab Teluk dengan mencapai kesepakatan bersama Arab Saudi, yang hubungan diplomatiknya putus pada 2016 menyusul protes keras Iran atas eksekusi mati ulama Syiah Saudi, Syeikh Nimr Baqir al-Nimr. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan klimaks dari konflik Iran-Saudi terkait dengan kebijakan regional Iran. Melalui proksinya, Iran melakukan intervensi di Irak, Suriah, Libanon, dan Yaman. Agresivitas politik Iran ini membuat negara-negara Arab merasa terkepung.
Konflik Iran dengan pemerintah Presiden Donald Trump juga mempengaruhi kemajuan ekonomi dalam negeri. Oktober lalu, Trump-yang berusaha membatalkan kesepakatan nuklir Iran-tidak mengesahkan kesepakatan itu. Akibatnya, isu tersebut beralih ke Kongres, yang kemungkinan besar akan kembali memberlakukan sanksi atas Iran. Memanfaatkan situasi panas yang berlangsung di Iran saat ini, Trump meminta komunitas internasional mendukung para demonstran. Masifnya pernyataan anti-Iran yang dilontarkan Trump dan pembantunya belakangan ini menunjukkan bahwa Washington tidak peduli dengan pemerintahan moderat yang berkuasa di Iran. Toh, kata putus untuk semua kebijakan Iran yang strategis berada di tangan Khamenei yang konservatif. Maka Amerika berfokus pada upaya menggoyang rezim Iran. Elemen-elemen reformis dan aktivis anti-pemerintah di dalam negeri juga menginginkan kejatuhan Khamenei.
Khamenei, kini 78 tahun dan mulai sakit-sakitan, dipandang tidak lagi layak memimpin Iran di tengah perubahan besar di lingkungan internal, regional, dan internasional. Tapi, kalaupun Khamenei bersedia mundur, konstitusi menyatakan pengunduran diri harus melalui mekanisme dan prosedur yang panjang dan berliku. Pemerintah bisa saja berhasil menguasai keadaan, tapi kerusakan yang ditimbulkan sudah cukup besar dan hanya bisa diatasi dengan reformasi signifikan di segala bidang. Pemerintah harus mendistribusikan kekayaan negara secara adil, menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat, menghapus kemiskinan, mengeliminasi korupsi, dan menjalankan kebijakan yang akuntabel.
Yang tak kalah penting, pemerintah harus mendengar suara rakyat yang tidak menginginkan Iran membuang-buang uang untuk proksinya di luar negeri dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat sendiri. Agar semua ini bisa dijalankan, Iran harus menjadi negara yang benar-benar demokratis dengan mengurangi kekuasaan-kalau bukan menghapus-lembaga Vilayat-e Faqeh, lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan di lembaga yudikatif, legislatif, militer, Korps Garda Revolusi, dan media massa. Padahal orang yang duduk di lembaga itu, yaitu Khamenei sendiri, tidak dipilih rakyat. Di pihak lain, presiden dan lembaga perwakilan yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis justru harus tunduk pada Vilayat-e Faqeh. Iran sedang memasuki situasi krusial. Rakyat menuntut perubahan fundamental setelah 39 tahun revolusi Islam tidak membawa manfaat bagi rakyat.
