Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rangkap Jabatan Menteri Airlangga

Oleh

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar itu semestinya meninggalkan jabatannya di kabinet. Berpotensi konflik kepentingan.
Ketua Umum Partai Golkar itu semestinya meninggalkan jabatannya di kabinet. Berpotensi konflik kepentingan.
Iklan

Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, semestinya segera meninggalkan kursinya di kabinet. Ia sepatutnya menghindari terjadinya konflik kepentingan jika terus menjadi Menteri Perindustrian, yang ditempatinya sejak Juli 2016.
Undang-Undang Kementerian Negara memang tidak melarang seorang menteri merangkap menjadi ketua umum atau petinggi partai. Namun jabatan menteri bukanlah pekerjaan sambilan. Pemimpin kementerian itu bertanggung jawab atas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan-dalam hal Airlangga, ia bertanggung jawab pada bidang perindustrian.

Dengan menyandang dua jabatan penting sekaligus, kinerja Airlangga pasti akan terpengaruh. Potensi konflik kepentingan dan moral hazard tak terhindarkan. Perhatian yang mendua juga pasti akan mengganggu atau membuat program-program pemerintah untuk mengembangkan industri di Tanah Air tak berjalan maksimal. Publiklah yang dirugikan dari efek perangkapan jabatan itu.
Fokus pada pekerjaan ini sangat penting bagi Menteri Perindustrian. Sebab, berdasarkan Global Manufacturing Competitive Index, peringkat Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yakni Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Menteri Perindustrian perlu berfokus untuk mengatasi ketertinggalan ini.

Pada saat yang sama, Airlangga juga dituntut partainya segera memulihkan citra Golkar. Penetapan pendahulu Airlangga, Setya Novanto, sebagai terdakwa korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) jelas telah menampar partai itu. Dua tugas berat itu hampir mustahil dikerjakan secara optimal oleh seorang Airlangga Hartarto.
Perangkapan jabatan menteri dan pemimpin tertinggi partai ini juga tidak etis. Apalagi, sejak awal, Presiden Joko Widodo melarang adanya "dwifungsi" menteri ini. Pada 2014, di masa kampanye dan beberapa saat setelah terpilih menjadi presiden, ia mengatakan alasannya: "Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keputusan Jokowi itu dijalankan pada awalnya, meskipun sejumlah elite partai pendukung Presiden memprotesnya. Larangan rangkap jabatan itu pula yang membuat Muhaimin Iskandar urung menjadi menteri, karena ia memilih tetap memimpin Partai Kebangkitan Bangsa. Konsistensi Jokowi soal ini patut kita tagih kembali setelah terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Jika Airlangga tak hendak mundur, Presiden Jokowilah yang perlu memberhentikannya. Jokowi harus membuktikan janjinya. Ia tidak perlu khawatir dukungan partai beringin untuknya pada 2019 dibatalkan jika Airlangga diberhentikan dari jabatan menteri.

Jokowi pun semestinya meminta Puan Maharani memilih jabatan menteri atau petinggi partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menjabat Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan periode 2015-2020. Ia menduduki posisi itu setelah menjadi anggota kabinet Jokowi.
Tanpa merangkap jabatan di struktur kepengurusan partai, semua menteri akan berfokus pada tugas-tugas publiknya. Jokowi pun bersikap konsisten atas janji yang telah diucapkannya di depan publik pada saat kampanye dan di awal pemerintahannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024