Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sesat Pilihan Menteri PAN

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
KPK Anggap Tin Zuraida Sembunyikan Dokumen
KPK Anggap Tin Zuraida Sembunyikan Dokumen
Iklan

PENGANGKATAN Tin Zuraida sebagai staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan cacat pikir dan sesat kebijakan Menteri Asman Abnur. Tanpa perlu susah-payah mencari informasi latar belakang Tin, menteri dari Partai Amanat Nasional ini seharusnya sudah tahu bahwa Tin pernah berurusan dengan hukum.

Jika Menteri Asman Abnur dan stafnya malas mengecek latar belakang seorang pejabat ke pelbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mereka bisa mencarinya di Google. Ada banyak berita tentang siapa Tin Zuraida di pelbagai media.

Tin Zuraida bukan sekadar istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang diduga terlibat dalam suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi ia juga ditengarai berusaha menghilangkan barang bukti berupa dokumen dan uang Rp 1,7 miliar ke toilet ketika rumahnya digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada April 2016.

Ia pun bolak-balik diperiksa KPK. Tin memang tak terjerat perkara hukum dalam pengusutan kasus itu. Tapi mengangkat dia menjadi pejabat publik menunjukkan bahwa Kementerian PAN gagal mencari orang bersih untuk membereskan birokrasi. Seolah-olah tak ada orang bersih dan kompeten untuk duduk di jabatan penting itu. Menteri PAN seharusnya mencari penggantinya begitu Tin diusut KPK, bukan malah menunda pelantikannya. Apalagi jabatan Tin adalah staf ahli menteri bidang politik dan hukum. Apa yang akan dia sarankan kepada sang menteri jika ia sendiri pernah berurusan dengan hukum dalam perkara dugaan korupsi?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Status Tin sebagai pegawai negeri juga patut dipertanyakan. Mahkamah Agung tak pernah menerima surat pengunduran diri atau surat pemindahan Tin Zuraida dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Mahkamah bahkan tak mengetahui bahwa Tin diangkat menjadi staf ahli Menteri PAN. Alih-alih menjadi contoh dan standar reformasi, pengangkatan Tin menunjukkan bahwa Kementerian PAN tak mendukung gerakan perubahan dalam birokrasi. Kementerian PAN gagal menjadi lembaga negara paling reformis yang layak ditiru dan dicontoh lembaga negara lain. Padahal ini kementerian penting yang menunjukkan Indonesia ingin berubah menjadi bangsa yang lebih baik.

Pada zaman normal, Menteri PAN seharusnya malu dan mundur dengan sukarela karena mengangkat orang yang terindikasi bermasalah. Bisa dikatakan ia tak ikut arus menjadikan Indonesia bebas korupsi yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Mundur merupakan cara elegan agar sejarah tak mengecapnya sebagai batu sandungan reformasi. Kita sudah bosan melihat akrobat politik dan kekuasaan melakukan pelanggaran hukum.

Indonesia membutuhkan sapu yang bersih karena kotornya politik dan kekuasaan saat ini. Tanpa keinginan kuat dari para pemimpin untuk menempatkan pejabat yang bersih, perubahan itu masih jauh panggang dari api. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.