Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waras di Sumber Waras

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
BPK Masih Persoalkan Lahan Sumber Waras
BPK Masih Persoalkan Lahan Sumber Waras
Iklan

Keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan status “wajar tanpa pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan merupakan tekad yang bagus. Tapi hendaknya hal itu tidak dilakukan dengan merugikan orang lain, apalagi membuat iklim usaha jadi tak pasti.

Salah satu ganjalan Pemerintah Provinsi DKI belum memperoleh status WTP adalah perkara pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. BPK menyebutkan ada kelebihan pembayaran Rp 191 miliar dari pemerintah DKI kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras atas pembelian lahan 3,6 hektare senilai Rp 755 miliar itu. Padahal transaksi pada 2014 tersebut sah dan disepakati kedua pihak.

Permintaan pemerintah DKI agar pembelian itu dibatalkan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Jalan pintas Pemerintah Provinsi DKI agar laporan keuangan mereka bersih secara akuntansi sulit diterima akal sehat. Pemerintah DKI sepatutnya tak memaksa swasta atau siapa pun yang bertransaksi dengan mereka untuk membatalkan suatu kesepakatan yang sah menurut hukum.

Pembatalan transaksi bakal memunculkan ketidakpastian. Pihak-pihak yang menjalin kesepakatan dengan pemerintah DKI Jakarta bakal waswas: jangan-jangan suatu saat nanti pemerintah DKI dengan gampang membatalkan kesepakatan.

Pembatalan bisa dilakukan bila ditemukan bukti hukum lewat pengadilan tentang adanya kekeliruan ataupun pelanggaran pada saat transaksi. Sejauh ini, potensi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perlu dicatat, angka tersebut diperoleh dari audit BPK yang berlumur konflik kepentingan. Kepala BPK DKI saat itu, Efdinal, diduga menekan pemerintah DKI untuk membarter audit Sumber Waras dengan pembelian lahan miliknya di sekitar Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Efdinal menawarkan barter: temuan Sumber Waras akan dihilangkan dalam hasil audit jika pemerintah DKI membeli lahan miliknya.

Di luar itu, munculnya kelebihan bayar Rp 191 miliar--menurut BPK berasal dari selisih nilai jual obyek pajak (NJOP)--juga terkesan dipaksakan. BPK menyebut pembelian memakai NJOP di Jalan Tomang, yang berbeda nilainya dengan NJOP di Jalan Kyai Tapa di sisi timur lahan RS Sumber Waras. Rumah sakit itu memang terletak di pojok kedua jalan tersebut. Padahal NJOP lahan tersebut sejak awal ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum menemukan tindak pidana dalam pembelian lahan Sumber Waras. BPK pun masih melakukan audit investigatif untuk memastikan adanya kekeliruan dalam transaksi tersebut. Selama belum terbukti ada pelanggaran hukum, tak semestinya pemerintah DKI memaksa Yayasan Kesehatan Sumber Waras mengembalikan “kelebihan pembayaran” ataupun membatalkan pembelian. Pada akhirnya ini bukan cuma soal Sumber Waras, melainkan soal kepastian bagi dunia usaha.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.