Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Temuan PPATK Tak Sia-sia

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin usai jumpa pers terkait persiapan Indonesia menjelang Mutual Evaluation Review FATF, di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, 29 Agustus 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis Pae Dale
Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin usai jumpa pers terkait persiapan Indonesia menjelang Mutual Evaluation Review FATF, di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, 29 Agustus 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis Pae Dale
Iklan

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya pencucian uang senilai Rp 747 triliun seharusnya menyengat kita. Ini merupakan alarm bahwa korupsi dengan segala turunannya-komisi, rasuah, gratifikasi, uang semir--tetap tumbuh dan modusnya semakin canggih.

Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi, dan kejaksaan semestinya segera bergerak mengusut temuan ini. Jangan biarkan data yang diungkap oleh PPATK itu hanya menjadi arsip yang tersimpan di gudang, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pada 2010, PPATK juga pernah mengungkap adanya transaksi mencurigakan di kalangan pejabat. Kala itu transaksi terjadi di antara sejumlah petinggi Kepolisian Republik Indonesia yang sedang disorot oleh khalayak karena kasus rekening gendut. Koran Tempo dan majalah Tempo mengungkapnya. Publik pun geger. Namun informasi itu akhirnya tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan, apalagi pengadilan. Masyarakat sangat kecewa atas kejadian tersebut. Hal itu semestinya tak terulang saat ini

Kali ini transaksi mencurigakan yang diungkap PPATK jauh lebih besar. Nilainya ratusan triliun rupiah dari rekening-rekening milik 19 orang. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin pada Rabu lalu mengungkapkan hal tersebut. Menurut Kiagus, temuan ini diperoleh setelah PPATK mendapat permintaan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi, narkotik, perjudian online, kepabeanan, perambahan hutan, dan perpajakan. Menurut PPATK, latar belakang pemilik uang itu beragam, dari pengusaha sampai gubernur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagian rekeningnya diidentifikasi milik kerabat dan kolega yang menjadi penampung dana hasil tindak pidana. Rekening-rekening itu juga ditengarai dipakai menyuap aparat penegak hukum serta panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Transaksi mencurigakan itu terendus di Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Aparat penegak hukum semestinya segera bertindak. Fenomena baru ini menjadi bukti tambahan soal semakin maraknya korupsi di daerah. Bukti-bukti menguatnya korupsi di daerah semakin terlihat. Dalam setahun terakhir KPK menangkap delapan kepala daerah dengan jerat pasal korupsi. Oktober lalu, komisi antirasuah menangkap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sebulan sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dicokok.

Data dari PPATK ini semestinya menjadi amunisi bagi lembaga seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk segera menangkap para garong uang negara. Tak ada kejahatan yang sempurna tersembunyi. Selalu ada celah untuk mengungkapnya. Apalagi aliran uangnya sudah terang-benderang. Persoalannya, seberapa serius aparat penegak hukum membongkar kasus ini? Jika kasus ini dibiarkan, temuan PPATK tersebut akan sia-sia. Korupsi pun kian merajalela menggerogoti negeri ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.