Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengukuhkan Eksistensi KPK

Oleh

image-gnews
Logo KPK. Dok Tempo
Logo KPK. Dok Tempo
Iklan

Melky Sidhek Gultom
Advokat

Sekalipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat ad hoc (sementara), sesungguhnya masyarakat sangat berharap eksistensi KPK tetap dipertahankan. Namun mengapa selama ini terlalu banyak gempuran untuk melucuti eksistensi KPK, dari kriminalisasi terhadap pimpinan, keinginan mengurangi fungsi KPK lewat revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, angket KPK, hingga rencana membentuk Densus Tipikor?

Sesungguhnya fenomena ini merupakan wujud kepedulian bangsa dan negara terhadap KPK supaya lembaga antirasuah itu melaksanakan tugasnya secara maksimal. Gebrakan dengan penindakan, seperti operasi tangkap tangan, ternyata tidak membuat jera koruptor. Semestinya hal itu diiringi dengan koordinasi, supervisi, pencegahan, dan monitor bersama berbagai instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum lain, supaya tidak ada kesan "menyapu lantai tapi sapunya kotor".

Untuk mempertahankan eksistensinya, KPK justru harus bersih luar-dalam. Mustahil pula KPK dapat berjalan sendirian tanpa melibatkan aparat penegak hukum lain, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Namun, yang menjadi sasaran OTT KPK justru koleganya sendiri, yakni aparat peradilan, kepolisian, dan kejaksaan. Hal ini seharusnya dapat dikoordinasikan terlebih dulu lewat pimpinan Mahkamah Agung atau Ketua Komisi Yudisial, Jaksa Agung, dan Kepala Polri. Ini perlu dilakukan supaya institusi tersebut menegakkan tata kelola yang baik, termasuk sumber daya manusia serta visi dan misi yang sama, seperti yang sudah dibangun KPK dengan MA melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Jika, misalnya, ada jaksa yang terindikasi korupsi dan KPK akan menggelar OTT, KPK bisa secara langsung menghubungi Jaksa Agung. Dengan demikian, pimpinan lembaga itulah yang pertama sekali menindak anak buahnya tanpa harus diketahui publik melalui siaran pers. Ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tentunya, tiga lembaga penegak hukum itu harus merespons secara positif temuan KPK tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengapa hal ini sangat urgen dilakukan KPK? Sebab, ini untuk menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Bayangkan saja, bagaimana jika seorang hakim ditangkap dan dipertontonkan kepada dunia melalui siaran televisi. Apa kata masyarakat dan dunia terhadap peradilan Indonesia, yang seharusnya KPK turut serta menjaga harkat dan wibawanya di mata dunia.
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali berpendapat, dari hasil studi banding yang dilakukan di Negara Belanda, tidak seorang pun hakim Belanda pernah ditangkap dan diberhentikan. Kalau hakim itu bermasalah, dia akan diminta mengundurkan diri sebagai hakim dengan kerahasiaan tetap dijaga. Jika ia tidak bersedia mundur, barulah dikenakan proses hukum.

Saya mengapresiasi contoh tersebut. Apalagi selama ini telah ada kerja sama antara KPK dan pimpinan Mahkamah terkait dengan Saber Pungli. Mahkamah pun sudah menerbitkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/2017 tentang tanggung jawab pimpinan pengadilan terhadap anak buahnya yang tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Pimpinan pengadilan kini dapat dicopot dari jabatannya. Ini adalah salah satu wujud keseriusan pimpinan Mahkamah untuk memperbaiki sistem. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi lagi peristiwa OTT seperti yang sudah dipertontonkan KPK kepada publik ketika seorang Ketua Pengadilan Tinggi Manado diringkus KPK lewat OTT.

Pesan Ketua Mahkamah Agung yang ingin mencontoh sistem di Belanda tersebut telah dilakukannya melalui penelusuran Badan Pengawasan Mahkamah Agung ke daerah terhadap setiap berita dan laporan masyarakat. Sekecil apa pun peristiwa di media massa (online) terkait dengan integritas hakim, pengawas langsung menelusuri kebenaran berita tersebut. Jika benar, hakim itu langsung diberi sanksi, dicopot dari jabatannya, disuruh mengundurkan diri, atau diproses secara hukum tanpa harus diketahui publik. Namun, apabila berita itu tak benar, nama baiknya akan dipulihkan.
Setelah KPK berkoordinasi secara profesional dengan pimpinan lembaga penegak hukum, barulah kemudian berkoordinasi dengan lembaga tinggi negara, seperti lembaga eksekutif (presiden), legislatif, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Adalah sangat ajaib jika pejabat lembaga tinggi negara harus diciduk dan dipertontonkan di muka umum melalui siaran televisi dan media cetak. Padahal belum tentu dia bersalah di pengadilan.

KPK perlu berkoordinasi dengan semua instansi pemerintah untuk bersama-sama melakukan supervisi dan pemantauan sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika sistem sudah dibangun oleh KPK secara komprehensif di seluruh instansi terkait, berarti KPK sudah melaksanakan tugas pokoknya secara maksimal. Kalau masih tetap terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum, ultimum remedium (penerapan sanksi pidana sebagai jalan terakhir) harus dilakukan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.