Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BUMN di Pusaran Liberalisasi

Oleh

image-gnews
Direksi BRI bersama Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan ground breaking Menara BRI di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, 27 Desember 2017. Tempo/Vindry Florentin
Direksi BRI bersama Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan ground breaking Menara BRI di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, 27 Desember 2017. Tempo/Vindry Florentin
Iklan

Andre Notohamijoyo
Delegasi RI untuk Perundingan Perdagangan Internasional

Dapatkah dibayangkan pembangunan di Indonesia selama lebih dari 70 tahun tanpa peran dan jasa badan usaha milik negara (BUMN)? Tapi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perubahan lingkungan bisnis menjadikan BUMN menghadapi tantangan berat. PT Pos Indonesia, misalnya, harus menerima kenyataan bersaing dengan jasa pengiriman swasta, keberadaan surat elektronik, layanan pesan pendek (SMS), hingga bisnis online yang berkembang pesat. PT Pelni bersaing dengan perusahaan pelayaran swasta nasional dan asing. Garuda Indonesia menghadapi gempuran maskapai berbiaya murah yang tumbuh pesat dan menguasai rute hingga ke jalur perintis.

BUMN yang tidak mampu beradaptasi akan semakin tersudut. Inefisiensi pada masa lalu juga menjadi beban, sehingga sejumlah BUMN mati suri atau berhenti beroperasi. Kondisi tersebut menciptakan opini publik bahwa BUMN merupakan beban, sumber inefisiensi dan tidak kompetitif sehingga tuntutan privatisasi muncul.

Sejarah BUMN Indonesia memiliki dinamika yang unik. Sebagian besar BUMN di Indonesia berasal dari perusahaan bekas Belanda yang dinasionalkan oleh Presiden Sukarno. Meskipun demikian, Bung Karno juga merintis pendirian perusahaan negara baru, seperti PT Semen Gresik, Trikora Steel Project (cikal bakal Krakatau Steel), Sarinah, Bank BNI, PN Sandang, dan PT Berdikari.

Setelah era Sukarno, BUMN cenderung dieksploitasi oleh pemerintah yang berkuasa. Pembentukan kementerian yang khusus menangani BUMN pada 1998 tidak serta-merta mendorong tata kelola BUMN yang lebih baik, melainkan justru mengasingkan BUMN dari kewajibannya sebagai lokomotif penghela sektornya. Kebijakan dari kementerian teknis tidak dapat berjalan di lapangan karena tidak ada garis komando terhadap BUMN sektoral.

BUMN dibiarkan berjuang sendirian tanpa tuntunan arah, selain memaksimalkan keuntungan. Tidak ada pendelegasian tugas kepada BUMN untuk membantu masyarakat dan sektornya. Pemanfaatan BUMN sebagai balas budi politik melalui penempatan individu yang tidak kompeten di posisi strategis semakin mempersulit gerak dan langkahnya, alih-alih meningkatkan kinerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ancaman yang paling serius adalah liberalisasi. Akibat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dimulai pada 1997, BUMN menjadi sasaran dari privatisasi dengan alasan menambal defisit anggaran hingga efisiensi. Meskipun kerja sama dengan IMF sudah berakhir pada 2004, arus liberalisasi terus mengalir deras.

Para pembuat kebijakan di negeri ini lebih mengutamakan semangat liberalisasi daripada memperkuat BUMN. Privatisasi menjadi jalan pintas untuk melepas kepemilikan dan tanggung jawab terhadap BUMN. Padahal langkah tersebut menghilangkan kendali pemerintah terhadap BUMN.

Arus liberalisasi juga tercermin dari bagaimana pemerintah melakukan negosiasi kerja sama perdagangan bebas. Dalam setiap kerja sama tersebut nyaris tidak melibatkan BUMN. Fungsi dan peran BUMN selalu menjadi "sasaran tembak" dalam setiap perundingan perdagangan bebas. Uni Eropa secara khusus menuntut pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan istimewa kepada BUMN dalam perundingan Indonesia-Uni Eropa. Demikian pula halnya dengan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang mensyaratkan liberalisasi total dan penghapusan peran BUMN apabila Indonesia ingin bergabung.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tugas BUMN sangat mulia. BUMN menjadi andalan negara dalam menghasilkan penerimaan dan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. BUMN juga menjadi perintis untuk sektor strategis yang masih minim keterlibatan swasta karena risikonya sangat tinggi. Tanpa kehadiran BUMN di cabang-cabang produksi yang strategis, maka pihak asing akan masuk dan negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Indonesia akan menjadi "asing", tidak lagi berdaulat, serta hanya menjadi "bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa", sebagaimana ramalan Bung Karno.

Semua harus sadar bahwa inilah saat kritis bagi eksistensi BUMN. Ancaman liberalisasi akan meruntuhkan sendi-sendi ketahanan nasional. Hal-hal seperti inefisiensi, tata kelola yang buruk, dan korupsi hanya akan mengundang liberalisasi beserta para aktornya. Tarik-menarik kepentingan politik-ekonomi dalam pengelolaan BUMN tanpa kesadaran historis dan struktural terhadap ancaman liberalisasi hanyalah sebuah perbuatan yang sia-sia dan kontraproduktif. Apa pun bentuk pengelolaan BUMN (kementerian, holding, maupun superholding) harus diletakkan pada prinsip dasarnya sebagai pelaksana amanat konstitusi ekonomi Pancasila. Di sinilah Presiden Joko Widodo harus menunjukkan kepemimpinan dan keberpihakannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.