Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tubuh Golkar Mencari Kepala

Oleh

image-gnews
Iklan

M. Alfan Alfian
Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta

Saya tak tahu siapa yang pertama kali menyebar metafor Partai Golkar bak manusia tanpa kepala. Kendati kepala berganti-ganti, tubuhnya tetap siap membuatnya ada. Kalau dikaitkan dengan kalimat Sekretaris Jenderal Idrus Marham bahwa Golkar bekerja secara sistem, cocoklah metafora itu. Tapi tentu Golkar bukan partai Frankenstein atau partai zombie. Partai ini dikelola secara sadar ke arah partai modern.

Dalam lanskap politik Indonesia, Golkar termasuk jenis partai campur baur (catch-all party). Hal itu selaras dengan Indonesia yang majemuk. Ia bukan jenis partai yang bersegmentasi keagamaan tertentu. Corak kepolitikannya inklusif. Tak ada trah politik yang kuat menguasai partai ini.
Jelas Golkar bukan partai berjenis partai kepemilikan. Golkar bukan milik Akbar Tandjung, sosok yang memimpin partai berlambang beringin ini pada era turbulensi politik 1999-2004. Ia juga bukan milik Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, atau Setya Novanto. Tak ada sosok sentral yang kuat permanen.

Kini Partai Golkar sedang dalam masalah. Ketua Umum Setya Novanto berada dalam kemelut hukum yang sangat serius. Tuduhan korupsi KTP elektronik memposisikan dirinya dalam status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya. Terlepas dari gugatan praperadilan yang diajukannya kembali, dinamika politik internal Golkar telah sampai ke jalan penyelamatan via musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Munaslub dalam metafor di atas ialah proses mencari kepala. Tak begitu susah bagi Golkar untuk mencarinya, mengingat partai ini kaya kader. Yang menjadi masalah adalah apakah kelak ia akan mampu menjadi pemimpin politik yang efektif? Praktik kepemimpinan efektif dalam partai berbeda dengan penerapannya di organisasi bisnis.

Memimpin partai konteksnya organisasi politik. Watak dan tradisi politik berbeda dengan ranah bisnis. Memimpin partai lebih kompleks dan unsur kedinamisannya sering hadir di tengah situasi yang tak terduga. Personalisasi politik kerap merupakan hal yang tak terelakkan. Partai-partai lazim mengalami apa yang dicandra Robert Michels, bahkan sejak hadir pertama kali di Eropa, sebagai hukum besi oligarki. Personalisasi yang ditandai oleh kuatnya pengaruh sosok sentral partai, juga sejenis oligarki.

Efektivitas pemimpin partai secara internal ditandai oleh kemampuannya mengelola potensi konflik. Hadirnya faksi-faksi internal, bagaimanapun, merupakan kecenderungan alamiah. Pola pikir ketua umum atau sosok paling berpengaruh tidak boleh zero-sum game alias tumpas kelor. Homogenisasi politik partai melalui metode tumpas kelor merupakan pekerjaan yang paling mudah dilakukan oleh pemimpin partai yang levelnya dominasi. Sementara kepemimpinan yang efektif lebih merupakan aktualisasi kepemimpinan hegemoni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepemimpinan hegemoni mengakomodasi realitas faksional, mengelola potensi konfliknya, serta mampu menarik garis yang punya pengaruh kuat. Tidak semua jenis pemimpin politik bisa menjadi efektif-hegemonik, kecuali efektif-dominatif. Ibarat petinju, jenis pertama itu Muhammad Ali, yang punya seni bertinju tingkat tinggi. Jenis kedua Mike Tyson, yang inginnya dalam tempo sesingkat-singkatnya menjatuhkan lawan hingga tak berkutik lagi.

Partai modern bekerja secara sistemik. Tapi manakala kepemimpinan partai tidak efektif-hegemonik dalam pengertian di atas, partai tersebut jauh dari ideal pelembagaannya. Sudah menjadi kajian umum berbagai ahli ilmu politik bahwa perspektif pelembagaan atau institusionalisasi politik termasuk yang populer. Perspektif pelembagaan ini mensyaratkan adanya landasan nilai yang kokoh, kesisteman organisasi yang berjalan dengan baik, dan mekanisme pengambilan keputusan yang mandiri alias otonom. Juga, yang tak kalah penting, wajah partai yang baik di ranah pemerintah, parlemen, dan masyarakat.

Tapi di atas semua itu adalah adanya kepemimpinan politik yang efektif. Partai tak bisa berjalan secara autopilot saja. Kalau pun dibiarkan autopilot, minus kepemimpinan, ia bisa kehilangan potensi capaian optimal. Karena itu, para pakar politik sependapat bahwa eksistensi pemimpin tak boleh diabaikan dalam ideal pelembagaan partai.

Akhirnya, yang paling nyata sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan partai adalah sejauh mana prestasi elektoralnya dalam berbagai jenis pemilihan umum (pemilu). Perolehan suara dalam pemilu legislatif tak pandang bulu dalam membedakan apakah partai menjadi besar, menengah, atau kecil. Itu semua terutama terletak pada kecanggihan sang pemimpin dalam menentukan strategi pemenangan elektoralnya.

Dalam konteks Partai Golkar era reformasi, model kepemimpinan efektif terutama ditemukan pada Akbar Tandjung. Sebagai sosok berlatar belakang aktivis, Akbar mampu memunculkan kepemimpinannya dalam mengelola potensi konflik internal. Kendati dalam konteks tertentu harus melalui keputusan politik yang keras, dia tidak mematikan sama sekali keberadaan faksi-faksi politik.

Akbar juga punya daya pengaruh yang kuat pada masanya. Ia rasional-kalkulatif. Prestasi elektoralnya pun tak mengecewakan. Kendati kalah dalam pemilihan presiden 2004, Golkar merupakan partai terbesar pertama dalam pemilu legislatif 2004 dan kedua pada 1999. Sampai kapan pun, Akbar inspiratif. Setiap kepala baru dalam tubuh Golkar semestinya mampu menimba ilmunya untuk diterapkan dengan modifikasi pada eranya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.