M. Alfan Alfian
Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta
Saya tak tahu siapa yang pertama kali menyebar metafor Partai Golkar bak manusia tanpa kepala. Kendati kepala berganti-ganti, tubuhnya tetap siap membuatnya ada. Kalau dikaitkan dengan kalimat Sekretaris Jenderal Idrus Marham bahwa Golkar bekerja secara sistem, cocoklah metafora itu. Tapi tentu Golkar bukan partai Frankenstein atau partai zombie. Partai ini dikelola secara sadar ke arah partai modern.
Dalam lanskap politik Indonesia, Golkar termasuk jenis partai campur baur (catch-all party). Hal itu selaras dengan Indonesia yang majemuk. Ia bukan jenis partai yang bersegmentasi keagamaan tertentu. Corak kepolitikannya inklusif. Tak ada trah politik yang kuat menguasai partai ini.
Jelas Golkar bukan partai berjenis partai kepemilikan. Golkar bukan milik Akbar Tandjung, sosok yang memimpin partai berlambang beringin ini pada era turbulensi politik 1999-2004. Ia juga bukan milik Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, atau Setya Novanto. Tak ada sosok sentral yang kuat permanen.
Kini Partai Golkar sedang dalam masalah. Ketua Umum Setya Novanto berada dalam kemelut hukum yang sangat serius. Tuduhan korupsi KTP elektronik memposisikan dirinya dalam status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya. Terlepas dari gugatan praperadilan yang diajukannya kembali, dinamika politik internal Golkar telah sampai ke jalan penyelamatan via musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Munaslub dalam metafor di atas ialah proses mencari kepala. Tak begitu susah bagi Golkar untuk mencarinya, mengingat partai ini kaya kader. Yang menjadi masalah adalah apakah kelak ia akan mampu menjadi pemimpin politik yang efektif? Praktik kepemimpinan efektif dalam partai berbeda dengan penerapannya di organisasi bisnis.
Memimpin partai konteksnya organisasi politik. Watak dan tradisi politik berbeda dengan ranah bisnis. Memimpin partai lebih kompleks dan unsur kedinamisannya sering hadir di tengah situasi yang tak terduga. Personalisasi politik kerap merupakan hal yang tak terelakkan. Partai-partai lazim mengalami apa yang dicandra Robert Michels, bahkan sejak hadir pertama kali di Eropa, sebagai hukum besi oligarki. Personalisasi yang ditandai oleh kuatnya pengaruh sosok sentral partai, juga sejenis oligarki.
Efektivitas pemimpin partai secara internal ditandai oleh kemampuannya mengelola potensi konflik. Hadirnya faksi-faksi internal, bagaimanapun, merupakan kecenderungan alamiah. Pola pikir ketua umum atau sosok paling berpengaruh tidak boleh zero-sum game alias tumpas kelor. Homogenisasi politik partai melalui metode tumpas kelor merupakan pekerjaan yang paling mudah dilakukan oleh pemimpin partai yang levelnya dominasi. Sementara kepemimpinan yang efektif lebih merupakan aktualisasi kepemimpinan hegemoni.
Kepemimpinan hegemoni mengakomodasi realitas faksional, mengelola potensi konfliknya, serta mampu menarik garis yang punya pengaruh kuat. Tidak semua jenis pemimpin politik bisa menjadi efektif-hegemonik, kecuali efektif-dominatif. Ibarat petinju, jenis pertama itu Muhammad Ali, yang punya seni bertinju tingkat tinggi. Jenis kedua Mike Tyson, yang inginnya dalam tempo sesingkat-singkatnya menjatuhkan lawan hingga tak berkutik lagi.
Partai modern bekerja secara sistemik. Tapi manakala kepemimpinan partai tidak efektif-hegemonik dalam pengertian di atas, partai tersebut jauh dari ideal pelembagaannya. Sudah menjadi kajian umum berbagai ahli ilmu politik bahwa perspektif pelembagaan atau institusionalisasi politik termasuk yang populer. Perspektif pelembagaan ini mensyaratkan adanya landasan nilai yang kokoh, kesisteman organisasi yang berjalan dengan baik, dan mekanisme pengambilan keputusan yang mandiri alias otonom. Juga, yang tak kalah penting, wajah partai yang baik di ranah pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
Tapi di atas semua itu adalah adanya kepemimpinan politik yang efektif. Partai tak bisa berjalan secara autopilot saja. Kalau pun dibiarkan autopilot, minus kepemimpinan, ia bisa kehilangan potensi capaian optimal. Karena itu, para pakar politik sependapat bahwa eksistensi pemimpin tak boleh diabaikan dalam ideal pelembagaan partai.
Akhirnya, yang paling nyata sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan partai adalah sejauh mana prestasi elektoralnya dalam berbagai jenis pemilihan umum (pemilu). Perolehan suara dalam pemilu legislatif tak pandang bulu dalam membedakan apakah partai menjadi besar, menengah, atau kecil. Itu semua terutama terletak pada kecanggihan sang pemimpin dalam menentukan strategi pemenangan elektoralnya.
Dalam konteks Partai Golkar era reformasi, model kepemimpinan efektif terutama ditemukan pada Akbar Tandjung. Sebagai sosok berlatar belakang aktivis, Akbar mampu memunculkan kepemimpinannya dalam mengelola potensi konflik internal. Kendati dalam konteks tertentu harus melalui keputusan politik yang keras, dia tidak mematikan sama sekali keberadaan faksi-faksi politik.
Akbar juga punya daya pengaruh yang kuat pada masanya. Ia rasional-kalkulatif. Prestasi elektoralnya pun tak mengecewakan. Kendati kalah dalam pemilihan presiden 2004, Golkar merupakan partai terbesar pertama dalam pemilu legislatif 2004 dan kedua pada 1999. Sampai kapan pun, Akbar inspiratif. Setiap kepala baru dalam tubuh Golkar semestinya mampu menimba ilmunya untuk diterapkan dengan modifikasi pada eranya.
