Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi Lagi di Perhubungan

Oleh

image-gnews
Iklan

Emerson Yuntho
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI mengungkap kasus korupsi pengadaan 65 kapal patroli senilai Rp 36,5 miliar di Kementerian Perhubungan pada Sabtu pekan lalu. Seorang pejabat Kementerian ditetapkan sebagai tersangka dan 35 orang telah diperiksa sebagai saksi (Tempo.co, 25 November 2017).
Kabar ini tidak hanya mencoreng wajah Kementerian Perhubungan, tapi juga menambah deretan kasus korupsi yang terjadi di sana. Terungkapnya kasus ini hanya berselang tiga bulan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.

Antonius ditangkap karena menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan, dalam proyek pengerjaan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita 33 tas dan kartu ATM berisi Rp 20,74 miliar. Jumlah uang suap tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah OTT KPK terhadap pelaku korupsi. Tonny sendiri tercatat sebagai salah seorang pemimpin Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) dan pernah menyandang pegawai teladan di Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, dalam tujuh tahun terakhir sedikitnya terdapat 12 kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Perhubungan yang pernah diproses oleh institusi penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Data KPK bahkan menyebutkan, selama kurun 2010 hingga 2016, lembaga antirasuah itu menerima sedikitnya 62 laporan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian. Dari segi aktor korupsi, sudah ada tiga pelaku dengan jabatan setingkat direktur jenderal yang diproses secara hukum.

Sektor yang paling rawan korupsi di Kementerian adalah pengadaan barang dan perizinan. KPK pernah memberikan rapor merah kepada Kementerian pada 2014 karena buruknya integritas pelayanan sektor publik, khususnya soal perizinan. Kementerian itu juga menjadi kementerian terburuk berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan KPK terhadap 40 unit layanan di 20 kementerian dan lembaga. Presiden Jokowi bahkan harus mendatangi Kementerian pada 11 Oktober 2016 setelah kepolisian menangkap sejumlah pegawai karena diduga menerima suap terkait dengan izin perkapalan.

Masih terjadinya praktik korupsi ini sesungguhnya menimbulkan banyak pertanyaan karena Kementerian sudah punya banyak program antikorupsi. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian pernah meresmikan ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga proses perizinan dapat selesai dalam 14 hari. Pada 2013, Menteri Perhubungan membentuk Tim Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi. Salah satu tugas tim ini adalah mengidentifikasikan area rawan korupsi di lembaganya.
Pada era pemerintahan Jokowi, Kementerian menyederhanakan perizinan untuk semua direktorat. Pada 2014, mereka membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, dan pada Mei 2015 meluncurkan aplikasi pengurusan perizinan secara online. Terakhir, pada 2016, mereka membentuk Tim Saber Pungli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski banyak program antikorupsi, implementasinya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu penyebabnya adalah tidak seriusnya komitmen pimpinan untuk mencegah dan menindak korupsi. Program antikorupsi itu terkesan hanya untuk pencitraan. Hukuman bagi pelaku yang menyimpang juga masih ringan dan tidak memberikan efek jera.
Munculnya sejumlah kasus korupsi di Kementerian tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf dari Menteri Perhubungan Budi Karya. Musibah ini harus menjadi momentum bagi jajaran Kementerian untuk lebih serius memberantas korupsi.

Sejumlah langkah bisa dilakukan. Pertama, memperkuat komitmen antikorupsi pimpinan Kementerian. Pimpinan sebaiknya perlu memastikan keberadaan unit atau satuan tugas pencegahan korupsi bekerja secara optimal dan efektif. Inspektorat perlu direvitalisasi agar lebih ketat dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penghargaan dan hukuman kepada seluruh jajaran Kementerian juga harus ada.
Kedua, mendorong penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN). Konsep SIN sudah ditawarkan oleh KPK kepada Kementerian sejak 2014. Sistem ini dirancang dengan sejumlah perangkat antikorupsi agar para pejabat tidak dapat melakukan korupsi. Seandainya mereka korupsi, dengan cepat hal ini dapat diketahui dan dilaporkan kepada penegak hukum.

SIN terdiri atas delapan komponen utama, yaitu kode etik dan pedoman perilaku; pengumuman harta kekayaan; kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja; saluran pengaduan dan whistle blower; pelatihan dan internalisasi integritas; evaluasi eksternal integritas; dan pengungkapan isu integritas. Komponen tersebut juga perlu didukung dengan kebijakan rekrutmen dan promosi; pengukuran kinerja, sistem, dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia; dan pengadaan serta kontrak dengan efisien.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.