Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengasuh BBM Satu Harga

Oleh

image-gnews
Iklan

Ibrahim Hasyim
Komisioner Badan Pengatur Hilir Migas 2007-Mei 2017

Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga merupakan kebijakan pemerintah yang berani. Sampai saat ini, Pertamina sudah membangun dan mengoperasikan lembaga penyalur BBM di 26 lokasi yang tersebar di Papua, Maluku, dan Kalimantan sebagai bagian dari target 148 lokasi pada akhir 2019.

Dari perspektif keadilan, kebijakan ini sangat bagus. Masalahnya, BBM jenis Premium sudah masuk kategori BBM non-subsidi. Maka, sungguh mengejutkan bila pemerintah memberikan penugasan tambahan kepada badan usaha untuk memasok BBM ke lokasi terpencil tanpa insentif langsung. Tugas ini tentu memberatkan mereka. Kalau tidak diasuh, hal ini bisa berpotensi macet di jalan.
Paling tidak, ada tiga potensi masalah yang perlu diasuh agar dampaknya minimal, yakni penentuan titik lokasi penyalur, pemilihan moda mata rantai pasok, serta mitigasi dampak pertumbuhan konsumsi dan biaya. Titik lokasi penyalur adalah titik lokasi dibangunnya infrastruktur penyalur BBM dan di lokasi itulah titik serah BBM satu harga.

Contohnya, pembangunan sebuah lembaga penyalur BBM di Yakuhimo, Papua, sehingga di titik itu harganya sama. Tapi wilayah Yakuhimo dan kabupaten lain cukup luas.Karena masih banyak titik lokasi yang belum terlayani, maka mengalirlah BBM murah itu ke sana. Hal ini akan sulit untuk dibendung. Itu yang menyebabkan setiap pasokan BBM habis dalam hitungan jam.
Dalam situasi seperti ini, hanya ada dua pilihan: menambah titik lokasi baru di kabupaten itu atau membangun di kabupaten lain. Di kabupaten yang pertumbuhan konsumsinya tinggi, penambahan titik lokasi di kabupaten yang sama akan sangat diperlukan.

Pertamina pasti berpengalaman kala membangun 43 depot BBM di wilayah timur pada 1970-an. Karena infrastruktur tahap awal dibangun dengan kapasitas kecil, maka pasokan cepat mengalami kekurangan. Hal ini janganlah terulang karena pembangunannya butuh waktu lama. Maka, menambah kapasitas dengan penyalur baru di satu kabupaten menjadi sangat perlu.
Moda transportasi yang digunakan untuk memasok BBM ke wilayah terpencil pada umumnya adalah angkutan udara dan angkutan air karena infrastruktur jalan darat belum ada. Angkutan udara yang digunakan adalah pesawat terbang kecil dengan muatan 3 ton BBM, yang terbang bolak-balik dan kerap terganggu oleh perubahan cuaca.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengalaman pasokan BBM ke Wamena, yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun, adalah guru yang paling berharga. Diawali dengan volume kecil, kemudian konsumsinya membengkak dengan cepat sekali sehingga menjadi seperti sekarang. Ini telah menyebabkan biaya angkut merangkak naik dengan cepat.
Logis bila Pertamina berupaya untuk membatasi volume agar ongkos angkut dapat ditekan kenaikannya. Akibatnya, pasar BBM Wamena kemudian terbelah dua: BBM harga subsidi dan BBM dengan harga yang lebih mahal. Supaya tidak menjadi rebutan, pemerintah daerah pun turun tangan mengaturnya. Kondisi itu diperparah lagi dan sulit dihindari karena BBM dari Wamena pun mengalir ke kabupaten lain di sekitarnya.

Konsumsi BBM di lokasi terpencil sangat cepat naik, terutama karena merembes ke lokasi lain yang belum ada lembaga penyalurnya. Ini menakibatkan pasokan BBM cepat menurun. Mitigasi dampaknya harus dilakukan dari jauh hari.
Tidak semua permasalahan di tiap lokasi bisa diperbaiki badan usaha dengan efisiensi rantai pasokan. Pemerintah juga perlu membangun jalan darat. Bayangkan kalau jalan Jayapura ke Wamena selesai pembangunannya, maka keandalan pasokan BBM di sana pasti menjadi jauh lebih baik.

Lain lagi halnya dengan moda transportasi air, seperti dalam kasus memasok BBM ke hulu Sungai Kapuas di Kalimantan di dekat perbatasan Malaysia. Awalnya, kapal mengangkut 250 drum BBM, tapi kemudian harus ditukar dengan kapal berkapasitas 100 drum karena sungai mulai dangkal. Begitu seterusnya hingga sampai ke lokasi penyalur, yang hanya bisa dilayari oleh kapal pengangkut 20 drum.

Kondisi seperti ini bisa terjadi di mana saja. Karena itu, program BBM satu harga harus dilakukan bertahap dengan selalu memperhatikan keandalan mata rantai pasok ke titik lokasi yang ditetapkan dan terus-menerus mengikuti tingkat pertumbuhan konsumsi. Program ini harus diasuh. Mitigasi terhadap dampak pertumbuhan konsumsi dan biaya yang cepatharus pula dilakukan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.