Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Tahun Jokowi

Oleh

image-gnews
Iklan

Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF

Dalam tiga tahun terakhir, semangat membangun infrastruktur fisik menjadi misi utama pemerataan ekonomi pada era Jokowi-JK. Ruas jalan tol bertambah 568 kilometer, sembilan bendungan rampung, dan jembatan bertambah 25.149 meter. Namun tak pernah ada evaluasi mengenai dampaknya terhadap perekonomian.

Puja dan puji pencapaian pembangunan memang terkadang menidurkan akal sehat. Contohnya, pembangunan infrastruktur seharusnya berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan. Faktanya, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan mengalami stagnasi. Jumlah orang miskin sebanyak 27,73 juta orang pada September 2014 dan 27,77 juta orang pada Maret 2017. Artinya, hanya berkurang 40 ribu orang atau turun 0,14 persen. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin makin lebar dengan rasio Gini tidak turun dari 0,39. Yang lebih berbahaya, rasio Gini di pedesaan justru naik, dari 0,316 menjadi 0,320 per Maret 2017.

Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ternyata tidak signifikan dibanding besarnya anggaran infrastruktur. Selama 2014-2017, total dana infrastruktur bertambah Rp 168,7 triliun. Kenaikan anggaran sebesar 94,8 persen dalam tiga tahun terakhir itu sayangnya tidak pernah dievaluasi. Partai politik yang sudah merapat ke dalam lingkaran pemerintah bungkam. Yang paling penting adalah membangun infrastruktur fisik. Dampaknya terhadap kesejahteraan tidak pernah didiskusikan. Ada logika ekonomi yang tidak nyambung di sini.

Menurut peraih Nobel ekonomi 1971, Simon Kuznets, pembangunan memang akan menelan korban, yakni semakin timpangnya pendapatan di tengah masyarakat seiring kenaikan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada era Jokowi-JK stagnan di angka 5 persen, sementara ketimpangannya tetap tinggi.

Contoh nyata adalah ratusan warung kecil menanggung rugi akibat 70 persen kendaraan yang lewat di Pantai Utara pindah ke jalan tol Cipali. Pembangunan infrastruktur ternyata hanya menguntungkan kelas menengah dan kelas atas yang ribut jika Lebaran harus bermacetan di jalan. Semakin panjang jalan tol dibangun, semakin timpang pendapatan antara 20 persen masyarakat teratas dan 40 persen masyarakat termiskin.

Pembangunan jalan tol juga tidak mendongkrak industri pengolahan. Pertumbuhan industri pengolahan justru tersungkur di angka 3,54 persen pada triwulan II 2017. Deindustrialisasi terus berjalan. Mantra perbaikan biaya logistik tak mampu mendorong kinerja industri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Besarnya ambisi pembangunan ini juga tak sejalan dengan kondisi kas pemerintah. Defisit anggaran melonjak hingga ditargetkan 2,9 persen atau angka defisit anggaran tertinggi sejak lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Sedikit lagi defisit bisa tergelincir ke angka 3 persen alias melanggar undang-undang.

Kebutuhan anggaran infrastruktur 245 proyek strategis nasional mencapai Rp 4.197 triliun. APBN hanya mampu menanggung Rp 525 triliun. Sisanya harus dicari dari utang, penugasan BUMN, dan swasta. Tapi utang itu punya konsekuensi politik. Salah satunya bisa dijadikan negara satelit Cina.

Total utang dalam tiga tahun pun meroket Rp 1.200 triliun. Mampukah pemerintah melunasinya? Dalam catatan Kementerian Keuangan, hingga 2045, kita masih harus melunasi utang jatuh tempo. Utang per kapita sudah di atas Rp 13 juta per penduduk. Kalau terus dibiarkan, penambahan utang yang agresif hanya akan menjadi bencana fiskal dalam jangka panjang atau setidaknya bisa menimbulkan krisis. Padahal penerimaan pajak masih kurang Rp 513 triliun di sisa dua bulan ini. Dari mana pemerintah bisa menutupi defisit?

Jalan satu-satunya adalah menjinakkan bom waktu utang. Proyek infrastruktur perlu dirasionalisasi, misalnya dikurangi dari 245 menjadi 50 proyek. Hanya infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal yang dibangun hingga 2019. Infrastruktur lain bisa dibangun bertahap. Begitu juga proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, yang sungguh tak masuk akal bila terus dilanjutkan karena asumsi awalnya menggunakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen.

Karena uang APBN semakin menciut, pemerintah gencar mencari pendanaan lain dengan beragam skema. Sayangnya, realisasi investasi asing selama tujuh tahun terakhir rata-rata hanya 27,5 persen dari total komitmen. Artinya, jamuan makan dan sambutan hangat untuk mendatangkan investor tak efektif.

Kalau investasi tidak bisa diandalkan, pemerintah pasti akan menengok ke kantong masyarakat. Subsidi mungkin dipangkas, pajak semakin ganas, atau pungutan lainnya semakin mencekik. Kesimpulannya, tiga tahun telah berlalu dan masyarakat harus lebih bersabar. Momen bersejarah reformasi infrastruktur tidak semurah yang dibayangkan. Ongkosnya harus ditanggung masyarakat miskin. Kalau konsep pembangunan ini tidak segera diubah total, mimpi kesejahteraan yang hanya mengandalkan jalan tol tampaknya sulit diwujudkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024