Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Detasemen Antikorupsi Kepagian

Oleh

image-gnews
Iklan

Zainal Arifin Mochtar
Ketua PuKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM

Di tengah pelbagai serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan politikus belakangan ini, ada ide baru untuk mendorong pembentukan Detasemen Khusus Anti-Korupsi. Ide ini mengemuka dengan dukungan kuat dari politikus Senayan berupa janji fasilitas, penguatan, dan dana yang lumayan besar.

Kita perlu menyambut penuh sukacita ide ini sebagai iktikad untuk memberantas korupsi yang lebih serius. Apalagi jika ide itu didatangkan dalam wacana Kepala Polri, yang mengepalai lembaga yang selama ini dianggap gagal memberantas korupsi sehingga menjadi alasan di balik pembentukan KPK pada 2002.

Hanya, ide tersebut terlalu sumir karena nyaris tanpa pemikiran yang matang tentang politik hukumnya. Sekadar menyitir Mahfud Md., politik hukum dapat dimaknai dalam tiga aras: pertama, cetak biru yang matang; kedua, tarik-menarik kepentingan politik dalam penyusunannya; dan ketiga, bagaimana memastikan implementasinya. Dalam hal inilah ide Detasemen Khusus Anti-Korupsi masih jauh dari matang.

Perihal cetak biru, kita belum melihat apa sebenarnya yang diinginkan dengan Detasemen Khusus Anti-Korupsi. Apa dasar hukumnya nanti? Bagaimana bentuk lembaganya? Bagaimana fungsinya? Bagaimana mekanisme kerjanya? Bagaimana relasi dengan lembaga lain? Dan seterusnya.

Itu semua bukan pertanyaan sederhana karena jawabannya akan sangat menentukan kelembagaan detasemen itu. Misalnya, pilihan hukumnya menggunakan undang-undang atau peraturan presiden atau malah peraturan Kapolri? Pilihan menggunakan aturan bukan tanpa konsekuensi karena akan sangat menentukan bentuk kelembagaan serta, jika harus menegasikan atau mengecualikan, menetapkan hal yang telah diatur dengan undang-undang atau peraturan lain.

Mengapa pertanyaan ini muncul karena belum jelas apa yang akan dilakukan oleh detasemen tersebut. Yang baru ada masih seputar pernyataan bahwa Kapolri senantiasa menjanjikan tidak akan mengganggu dan menegasikan peran lembaga yang sudah ada, yakni kejaksaan dan KPK. Lalu ada pula ide yang berseliweran tentang mau menggabungkan fungsi di dalam detasemen ini dengan penuntutan (kejaksaan) dan kerja pendukung lainnya (misalnya Badan Pemeriksa Keuangan). Pada ide ini saja masih akan mendatangkan perdebatan serius, apalagi tatkala ide itu belum ada tapi ujug-ujug sudah membicarakan kemungkinan sokongan dana negara hingga triliunan demi mendorong kerja lembaga ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk memperkuat kepolisian dalam menangani perkara korupsi sebenarnya tak perlu membentuk lembaga semacam detasemen khusus. Penguatan fungsi dan personel di unit kepolisian yang selama ini menangani perkara korupsi tetap dapat dilakukan. Ini termasuk penanganan berbagai perkara non-korupsi yang ditengarai terjadi di kepolisian dengan model penanganan koruptif.

Kita semua masih mendengar cerita langsung dari orang-orang yang beperkara di kepolisian yang dimintai dana sangat besar dengan semua tetek bengek pungli. Ini perkara non-korupsi yang ditangani secara koruptif. Masalah tersebut bisa banyak penyebabnya. Bisa karena kualitas aparat yang buruk, gaji yang minim, dan kemungkinan lain, seperti biaya operasional yang kurang. Biaya operasional ini bukan hal sepele. Sebab, dengan ratusan ribu laporan perkara setiap tahun, lemahnya biaya operasional penanganan perkara sering berdampak terhadap kualitas penanganan perkara.

Jika dana triliunan ke detasemen khusus itu bisa terwujud, rasanya lebih baik menggunakan dana tersebut untuk penguatan kelembagaan dan fungsi kepolisian daripada memaksakan pembentukan Detasemen Khusus Anti-Korupsi. Adalah kesalahan besar jika membayangkan sumber korupsi di kepolisian adalah tatkala menangani kasus korupsi. Kasus non-korupsi yang ditangani secara koruptif adalah juga sumber utama korupsi. Maka, ide Detasemen Khusus Anti-Korupsi ini adalah ide yang kepagian di antara sekian tahun masalah kualitas penanganan perkara di kepolisian.

Belum lagi soal mekanisme dan kerja kelembagaannya. Bagaimana mereka akan bekerja dan berkoordinasi dengan lembaga lain akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah rumitnya. Bayangkan, bahkan KPK-yang sudah punya kewenangan koordinasi dan supervisi secara kuat-masih tertatih-tatih dalam melaksanakannya karena berbagai faktor aturan maupun praktis. Kita semua paham, perkara korupsi menghadapi tembok besar yang namanya kepentingan. Dalam langgam kepentingan inilah koordinasi dan supervisi itu mudah terbengkalai.

Tentu masih ada banyak pertanyaan lain karena tak jelasnya cetak biru detasemen ini. Padahal "setan datangnya di detail". Detail yang jelas dan baik itulah yang akan menentukan apakah ide ini memang lahir dari pemikiran yang jernih soal pemberantasan korupsi atau malah hanya akan menjadi pengganggu ritme pemberantasan korupsi yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024