Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sensor, dari kennedy

Oleh

image-gnews
Iklan
DI awal 1961, seorang wartawan The Neq York Times mencium sebuah berita: CIA sedang merekrut dan melatih para pelarian Kuba di sebuah kamp di Guatemala. Reporter itu hampir saja membocorkan secara lengkap rencana subversi kepada kekuasaan Fidel Castro itu. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa telah terjadi dalam pers Amerika. Yang terjadi, dalam rumusan yang paling ketat, adalah sebuah penyensuran. Entah dari mana sumbernya, di Washington. Presiden Kennedy ternyata tahu bahwa The New York Times sedang bersiap memuat tulisan tentang proyek rahasia di Guatemala itu. Dari Gedung Putih, ia menelepon kepala koresponden The Ne York Times di Washington. Ia mengimbau agar laporan Guatemala itu tak usah dimuat. Presiden Kennedy, yang mengenal baik kepala koresponden itu, bicara apa akibatnya bila rencana CIA ke Kuba itu terbongkar. Siasat akan gagal. Korban akan jatuh. Permintaan sang presiden untuk beberapa saat membimbangkan para pengambil keputusan di The New York Times. Tapi akhirnya Orvil Dryfoos, penerbit, mengambil jalan tengah: berita itu tetap dimuat, tapi dalam bentuk yang kecil - dalam nada yang sudah diedit. Tentu, tak semua setuju. Seorang anggota senior redaksi dengan meletup-letup mengatakan bahwa bukan tugas The New York Times untuk mengurusi "kepentingan nasional" dalam arti yang dirumuskan secara diam-diam oleh John F. Kennedy. Tapi sang penerbit tetap pada keputusannya. Kennedy puas. Kemudian, ternyata, serbuan yang dikenal dengan "peristiwa Teluk Babi" itu berantakan waktu operasi dilaksanakan. Yang dikirim tak cukup becus dan hasilnya berantakan. Kennedy konon kemudian berkata, setengah menyesal, seandainya The New York Times dulu jadi membocorkan rencana rahasia itu ke publik, ikhtiar CIA terhadap Castro akan batal - dan sang presiden tak usah harus menanggung malu karena suatu fiasco yang begitu konyol. Bagi The New York Times sendiri, keputusan untuk tak memuat hasil informasi wartawannya di awal 1961 itu meninggalkan sisa yang getir. "Itu adalah suatu keputusan yang sangat mengganggu perasaan satu generasi wartawan senior di tahun-tahun berikutnya betapa besarnya pun cinta mereka kepada tanah air mereka," tulis David Halberstam dalam The Powers that Be. Buku Halberstam pada dasarnya bicara tentang sejarah pertumbuhan kerajaan-kerajaan media dan hubungannya dengan strukur kekuasaan yang ada. Di sana, yang terkesan adalah sejenis simbiose. Suatu pertalian, dengan konflik-konfliknya, antara pusat-pusat pengaruh. Suatu kekerabatan lengkap dengan rasa akrab dan kecewa, antara orang-orang nun jauh di atas. Dengan kata lain, sejenis kemesraan. Hubungan antara presiden dan media massa boleh buruk, tapi - setidaknya bila dibaca dari Dunia Ketiga - kedua belah pihak tamDak berada dalam posisi untuk mempertahankan hal yang sama. Yakni, masyarakat dan nilai-nilai masyarakat Amerika itu sendiri. Karena itulah ketika The New York Times membatalkan niatnya memuat secara besar-besaran kisah CIA dari Guatemala itu, keputusan itu bukan hasil dari sikap yang ganjil. Kata "cinta tanah air" yang dipakai Halberstam agaknya terlampau menggelembung, tapi memang itulah soalnya. Orvil Dryfoos mematuhi imbauan Presiden Kennedy: ada niat baik, ada patriotisme, ada keyakinan bahwa kepala negara perlu dibantu. Hasilnya ternyata kemudian memang berabe, tapi motifnya tidak. Motif itu jauh berada di luar soal yang umumnya jadi ukuran di Dunia Ketiga soal "berani" atau-"takut" bicara. Di Dunia Ketiga, ketika setiap pers menyensur diri sendiri, orang pun berbisik tentang ketakutan. Seakan tidak ada kemungkinan lain seakan tak mungkin niat baik yang, betapa pun naifnya, tetap suatu niat baik, untuk membisu. Barankali karena telah beitu meluas kecurigaan dan waswas. Apapun sebabnya, pelbagai pusat pengaruh - pemerintah di satu pihak dan media di pihak lain serasa harus berhadapan dengan sikap "hidup atau mati". Pergolakan-pergolakan politik yang panjang memperburuk keadaan seperti itu. Orang memerintah, dan diperlntah, dengan trauma. Seperti dalam sejarah pers di Indonesia, yang tumbuh di masa permulaan adalah surat kabar yang "partisan". Pers bukanlah tempat untuk memperbandingkan pelbagai pendapat di satu tempat, melainkan untuk suatu pekik perjuangan, Di suatu passion, untuk sua, tu kemarahan. Bahwa pers semacam itu mempunyai cacat dan keterbatasannya, yakni terlalu sepihak, kiranya jelas. Tapi juga mereka mempunyai peranannya. Peran itu adalah peran peringatan. Orang tak dibiarkan lelap. Peran itu sering juga membawa teladan keberanian. Tak banyak orang yang datang memprotes ketidakadilan di depan gerbang kota, kecuali para nabi dalam kisah Ibrani. Dan siapa mendengar mereka, tahu apa artinya jalan yang tak sesat. Tapi tentu saja tak semua orang harus jadi nabi dalam pengertian itu. Keberanian terkadang lahir dari temperamen, dan jika Anda tak punya temperamen yang cocok, suara Anda mungkin hanya menggelikan. Orang bijaksana dari Yunani tidak sama dengan nabi Ibrani, karena keberanian, bagi mereka dalam kata-kata Plato, "terletak di tempat terendah dalam susunan kebajikan." Paling tidak, seperti kata seorang penulis yang pandai mencemooh, "setiap kepengecutan punya dalih filsafatnya sendiri."
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

52 hari lalu

Ketua Dewan Pers Nini Rahayu memberikan statemen dalam jumpa pers soal menuju deklarasi kemerdekaan pers Capres-Cawapres 2024 di Kantor Sekretariat Dewan Pers, Kebon Sir, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam keteranganya Dewan Pers mengajak ketiga Capres-Cawapres untuk hadir dan menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.


Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

52 hari lalu

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.


Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ilustrasi media online. Kaboompics / Pexels
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.


Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Ilustrasi logo Meta. (REUTERS/DADO RUVIC)
Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.


Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?


AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

Wahyu Dhyatmika CEO Tempo Digital (kiri)  dan Maryadi Direktur Bisnis dan Digital Katadata (kanan) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) periode 2023-2027, pada kongres III yang berlangsung di Hotel El Royale, Bandung 24 Agustus 2023. Foto: Istimewa
AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Presiden RI Jokowi berdialog dengan para tamu undangan usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.


Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Dalam pidatonya, Jokowi cerita dirinya yang sering dijadikan cover majalah dan dikomentari oleh cucunya Jan Ethes. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Presiden RI Jokowi memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi menganggap bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.