Iklan
APA yang salah dalam demokrasi/Barat? Jika kita dengar dari orang Barat sendiri, (yang cukup menikmati demokrasi hingga bisa bebas mencari apa yang salah dalam demokrasi itu), jawabannya: banyak. Salah satu analisa yang pasti menyenangkan kita di Indonesia adalah buku Jane J. Mansbridge, Beyond Adversary Democracy (Basic Books, New York, 1981). Nona Mansbridge, bekas aktivis gerakan Kiri Baru, menyatakan bahwa kaum demokrat Amerika terpengaruh hebat oleh tradisi "perlawanan," adversary. Kaum adversary democrats, kata Nona Mansbridge, yakin bahwa yang disebut "kepentingan bersama" itu tak pernah ada. Maka mereka pun menolak ide bahwa suatu masyarakat dapat diatur melalui konsensus. Yang mereka pegang teguh adalah argumentasi, bahwa untuk kebebasan dan perlindungan yang adil, suatu sistem harus dipelihara: sistem yang menerima pergulatan terus-menerus antara pelbagai kepentingan -- sistem yang juga mengatur agar tiap grup dapat punya kans yang sama untuk menang. Konflik, kata mereka, adalah kemerdekaan. Salahkah ini? Nona Mansbridge cenderung bilang "ya, salah". Ada cara lain, katanya. Yakni unitary democracy. Bagaimana? Dengan musyawarah yang lazim dalam rapat kampung kecil. Dengan kata lain: suatu himbauan kepada kerukunan. * * * Kritik terhadap kritik Mansbridge ialah bahwa tak sepenuhnya benar demokrasi Barat hanya menegaskan konflik. Pemerintah mana pun di sana sebenarnya tak begitu gemar bermusuhan. Bahkan, kata para pendukung demokrasi Barat itu, pemerintahan "bukanBarat" yang justru hidup dari konflik. Rezim-rezim kiri menghalalkan kehadirannya (dan kediktaturannya) karena, kata mereka, masih ada "pertentangan klas." Rezim-rezim kanan menghalalkan kekuasaannya (dan kediktaturannya) karena, kata mereka masih ada "musuh dalam selimut." Dan lihatlah, kata para pendukung demokrasi Barat itu pula, kami sebenarnya tak punya dikhotomi antara negara dan masyarakat. Kami mengenal oposisi, tapi kami tak mempertentangkan pemerintah dengan publik. Kalau tak percaya, kata mereka pula, cobalah perbandingkan pengertian public dalam bahasa Inggris dengan pengertian yang sama dalam bahasa Indonesia. Kata public dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai "umum". Kata "umum" memang bisa berarti "orang banyak", atau "khalayak ramai". Tetapi bila orang Indonesia ingin menerjemahkan kata public school atau public servant, yang muncul di kepala mereka adalah kata "sekolah negeri" (sebenarnya, "negara") dan "pegawai negeri" (sebenarnya, "negara"). Bukan "sekolah umum" atau "sekolah milik masyarakat", bukan "pelayan khalayak ramai" atau "aparat orang banyak". Di situlah terasa, bahwa dalam bahasa Indonesia, tak ada pertautan antara negara dan masyarakat, antara government dengan public. Justru dalam bahasa Inggris, sesuai dengan tradisi politk Inggris, pertautan itu jelas sekali. Salah satu dasar legitimasi paham sosialisme di Barat adalah pertautan itu. Menurut kaum sosialis, masyarakat banyaklah yang berperan dalam pengusahaan kesejahteraannya, misalnya lewat beberapa industri. Bukan bisnis swasta. Kekuatan ekonomi ini, dalam analisa sosialis, hanya bekerja untuk beberapa gelintir orang. Dengan kata lain, sosialisme di Barat mempertentangkan masyarakat banyak di satu pihak, dan perusahaan swasta di lain pihak. Dalam nafas yang sama, pemikiran Barat itu justru tak mempertentangkan khalayak ramai dengan pemerintahan. Alat negara itu toh dipilih oleh masyarakat -- dan harus bertanggungjawab kepadanya. Bagaimana dalam bahasa dan alam pikiran Indonesia? Jika ada bisnis swasta yang ingin membantu suatu program pembangunan, orang menyebutnya "partisipasi masyarakat". Jika ada departemen yang mengeluarkan dana untuk suatu kegiatan swasta, orang menyebutnya "bantuan pemerintah". Dan jangan lupa, dalam kata "pemerintah", ada unsur kata "perintah".
Iklan
