TEMPO.CO, Jakarta - J. Sumardianta, guru
Kota Madya Blitar, Jawa Timur, boleh disebut sebagai pelopor pendidikan gratis. Warga Blitar menikmati sekolah TK sampai SMA gratis sejak 2010 berkat kebijakan Wali Kota Samanhudi. Gratis dalam arti bebas dari kewajiban membayar SPP bulanan dan uang gedung. Bahkan segala keperluan sekolah, seperti alat tulis, seragam, buku, sepatu, dan tas, ditanggung pemerintah kota.
Pendidikan gratis memang program andalan Wali Kota sejak kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Di Kota Blitar, semua anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan. Semua murid diterima. Tidak ada yang ditolak masuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Bukan hanya mencegah anak-anak usia belajar putus sekolah karena tidak mampu membayar, para murid di semua jenjang pendidikan dijamin naik kelas. Tidak boleh ada yang tinggal kelas. Pendidikan gratis di kota mungil dengan tiga kecamatan ini memang patut diapresiasi sekaligus dikritisi.
Pendidikan dalam konteks mikro (proses kegiatan belajar mengajar) di kelas melibatkan dua pihak: guru sebagai pendidik; murid sebagai peserta didik. Selama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas berjalan dengan baik, sah-sah saja semua murid naik kelas. Idealnya memang tidak ada murid tinggal kelas.
Murid memiliki tiga karakteristik gaya belajar: cepat, sedang, lambat. Sejauh kegiatan belajar-mengajar sudah mengakomodasi keragaman gaya belajar murid, tidak ada salahnya semua naik kelas. Masalahnya, di Indonesia, kegiatan belajar-mengajar belum sepenuhnya mengakomodasi kemampuan belajar murid.
Kelas-kelas akselerasi yang pernah diterapkan SMA rintisan bertaraf internasional (RSBI) hanya mengakomodasi para murid dengan gaya belajar cepat. Murid dengan gaya belajar sedang dan lambat dicampur dalam kelas yang sama di sekolah biasa. Secara natural, murid dengan gaya belajar lambat memang membutuhkan tempo belajar lebih banyak dan lebih lama. Sebetulnya wajar bila mereka tidak naik kelas.
Di sinilah tampak anomalinya. Di Blitar, semua murid SD wajib menyelesaikan pendidikan 6 tahun. SMP, SMA, dan SMK harus 3 tahun. Keharusan menempuh setiap jenjang pendidikan tepat waktu sudah tentu mengabaikan proses kegiatan belajar-mengajar. Wong, semua harus naik kelas.
Pendidikan gratis di Blitar, dilihat dari dua arah guru dan murid, adalah program utopis. Pendidikan mengalami simplifikasi. Semua disederhanakan dan diambil gampangnya demi kebijakan yang mengesankan membela kepentingan masyarakat tidak mampu. Kinerja guru bisa tidak optimal. Hasrat belajar murid bisa datar saja. Toh, semua naik kelas. Kebijakan sekolah gratis juga memakan korban. Sekolah-sekolah swasta sekarat dan gulung tikar.
Di Jerman dan Finlandia, sekolah dari TK sampai perguruan tinggi juga gratis. Pemerintah kedua negara menetapkan pajak super-tinggi guna mensubsidi pendidikan gratis. Walau gratis, di kedua negeri itu pendidikan sangat menyantuni profesionalisme guru dan tumbuh kembang murid.
Di Blitar, pendidikan gratis disubsidi melalui APBD. Keberlanjutan program bisa terhenti di tengah jalan bila wali kota pada 2015 nanti tidak terpilih lagi. Program pendidikan gratis terkait erat dengan janji kampanye saat pilkada; bukan komitmen nasional sebagaimana berlangsung di Jerman dan Finlandia.
