Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Penetapan KPU

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - M. Nafiul Haris, peneliti

Akal sehat seluruh elemen bangsa pastilah sepakat bahwa penetapan hasil pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, 22 Juli, yang memenangkan pasangan Jokowi-JK, menjadi keputusan final yang tidak bisa diganggu oleh reaksi-reaksi dari tim sukses dan pendukung Prabowo-Hatta. Sebab, masyarakat sendiri tahu, baik melalui laporan siaran televisi maupun media daring, bahwa proses-proses penghitungan manual oleh KPU telah berlangsung jujur, adil, serta tidak diwarnai oleh berbagai bentuk kecurangan, intervensi, dan tekanan.

Karena itu, tugas kita sekarang adalah bekerja keras untuk mengamankan mandat rakyat yang telah diberikan kepada pasangan Jokowi-JK menjadi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2014–2019. Jika ada upaya mengajukan gugatan ke MK dengan alasan telah terjadi kecurangan, pengutak-atikan hasil rekapitulasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga KPU pusat sama, itu saja artinya dengan mengkhianati suara rakyat. Selain itu, kualitas demokrasi di Indonesia pun menjadi pertaruhan. Dengan catatan, semua mata rantai penghitungan oleh KPU terbukti belum mampu menjamin akurasi jumlah suara.

Berdasarkan fakta demikian, mau-tidak mau penegakan hukum yang tegas mesti diberlakukan terhadap setiap upaya untuk mengutak-atik laporan penghitungan suara. Jika sampai suara rakyat disia-siakan oleh proses penghitungan yang terintervensi, lalu mempengaruhi hasil rekapitulasi, betapa berdosa siapa pun yang melakukan hal itu dan berandil di dalamnya. Dan, tampaknya, dari berbagai temuan yang terangkat ke media, masalah-masalah di seputar kecurangan menjadi warna yang tidak bisa disepelekan ketika kita ingin mencapai kehidupan demokrasi yang sehat, berkualitas, dan bermaslahat.

Kita bisa memahami perjalanan menuju tanggal 22 Juli terasa menegangkan. Rentang waktu selama satu pekan ini meniscayakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa menodai pelaksanaan demokrasi kita. Perilaku saling ngotot di antara kedua kubu kita harapkan ditindih dengan contoh-contoh sikap kenegarawanan. Setidak-tidaknya, cara bersikap itu bisa diharapkan meredam impuls perilaku yang lebih keras. Sudah pasti, pendinginan suhu politik harus dimulai dari "pusat ketegangan", yakni para kandidat yang sudah bertarung meraih suara pemilih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penetapan KPU adalah keputusan tertinggi yang harus kita hormati. Sebaiknya, sejumlah tokoh agama, pemerintah, dan kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menurunkan suhu politik yang memanas selepas penetapan KPU. Para kandidat seyogianya mengingat ajaran adiluhung: menang tanpa ngasorake, kalah tanpa wirang. Atau, dalam bahasa lugas pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemenang pilpres jangan umuk, yang kalah jangan ngamuk. Nasihat adiluhung itu mengingatkan, yang menang dalam pertarungan janganlah jemawa, yang kalah jangan dipermalukan. Sangatlah baik apabila masing-masing calon pemimpin meresapkan dan mengendapkan nasihat itu.

Sementara para elite sudah mulai menahan diri untuk beropini, riuh-rendah komunikasi pada tataran akar rumput dan pendukung fanatik di berbagai level dengan hasrat saling menghujat harus segera dihentikan pula. Setiap warga kini dituntut untuk berkomunikasi secara matang agar demokrasi damai yang kita bangun dapat semakin dewasa.


Iklan

KPU


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Putusan MA, KPU Memastikan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Sesuai Peraturan KPU, Begini Bunyinya

7 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Anggota KPU Idham Holik (kiri) berbincang saat mengumumkan penetapan pasangan Capres dan Cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 13 November 2023. KPU menetapkan tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu; Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk Pemilu serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Putusan MA, KPU Memastikan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Sesuai Peraturan KPU, Begini Bunyinya

Usai Putusan MA, KPU telah memastikan bahwa mereka akan menyesuaikan isi Peraturan KPU terkait syarat minimal usia calon kepala daerah.


Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang. TEMPO/Imam Sukamto
Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

KPK masih belum berhasil menangkap Harun Masiku.


Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

1 hari lalu

Logo KPU
Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

Selain Hasyim Asya'ri, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.


KPU Harap DKPP Tolak Laporan Etik soal Keterwakilan Perempuan

1 hari lalu

Anggota KPU Augus Mellaz memberikan keterangan saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Harap DKPP Tolak Laporan Etik soal Keterwakilan Perempuan

KPU menganggap laporan dugaan pelanggaran etik ke DKPP soal keterwakilan perempuan dapat terkategori sebagai ne bis in idem.


Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

1 hari lalu

Irman Gusman memasang iklan pengumuman jati dirinya sebagai mantan terpidana di media cetak pada Jumat 21 Juni 2024. TEMPO/ Fachri Hamzah
Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

MK memutuskan caleg DPD Irman Gusman untuk mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumbar dengan jujur.


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

KPU mengklaim lembaganya memperoleh citra yang membaik berdasarkan survei Litbang Kompas.


Ketua KPU Kembali Dilaporkan ke DKPP, Kali Ini Soal Keterwakilan Perempuan

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Kembali Dilaporkan ke DKPP, Kali Ini Soal Keterwakilan Perempuan

Selain Hasyim, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.


Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

2 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

KPU berharap bisa segera menyelesaikan rancangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


KPU Buat PKPU Tindaklanjuti Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

2 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Buat PKPU Tindaklanjuti Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU berharap bisa segera menyelesaikan rancangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

2 hari lalu

 Irman Gusman menyampaikan visi dan misi di depan Tokoh Masyarakat dan jurnalis di Padang pada Kamis 20 Juni 2024 menjelang pengelaran PSU DPD Sumbar. Irman Gusman mengelak saat diminta menyatakan diri sebagai Mantan Napi Korupsi kepada jurnalis. TEMPO/ Fachri Hamzah.
MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

PSU di Sumbar dilakukan hanya untuk satu surat suara, yakni Pemilu Legislatif DPD RI 2024.