Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabinet Nirpartai

image-profil

image-gnews
Iklan

Hifdzil Alim
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM

Calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah bersiap menyusun pemerintahannya. Kantor transisi-sebuah elemen tradisi baru dalam pergantian pemerintahan-didirikan. Ada satu kepala staf dan empat pembantu yang mengisi kantor itu. Rini Mariani Soemarno ditunjuk sebagai kepala, dan Hasto Kristiyanto (PDIP), Akbar Faisal (Partai NasDem), Andi Widjajanto, serta Anies Baswedan masing-masing berperan sebagai staf.

Meski kantor transisi adalah hal baru dalam percaturan pemerintahan Indonesia yang memberikan optimisme atas cita-cita perubahan, penunjukan persona yang mengisi kantor ternyata memanen kritik. Rini, sang kepala staf, diisukan pernah terlibat dugaan korupsi pembelian jet tempur Sukhoi. Ia juga dianggap pion dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Majalah Tempo, Edisi 11-17 Agustus, halaman 29).

Ditambah lagi, diangkutnya unsur partai (PDIP dan Partai NasDem) dalam gerbong kantor transisi, semakin menguatkan bahwa bakal pemerintahan Joko Widodo sulit keluar dari kebiasaan politik lama untuk tidak mengakomodasi interest partai politik. Rasa-rasanya, susah mengeluarkan partai dari kepentingan pembentukan kabinet. Sebab, akarnya ada di konstitusi.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi landasan hukum bagi partai politik guna ikut campur dalam urusan pasang-bongkar kabinet. Pasal itu mengatur, setiap calon presiden dan wakil presiden yang berada dalam satu paket harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini membuka pintu terhadap pengaruh partai politik yang sangat besar dalam kebijakan penyusunan kabinet.

Kartu pas menuju Istana diperoleh Jokowi-JK dari partai koalisi yang terdiri atas PDIP, Partai NasDem, PKB, dan Partai Hanura. Secara politik, capres dan wapres terpilih tersebut berutang kepada gabungan partai itu. Ketika sudah terpilih, ada utang politik yang harus dibayar.

Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia tidak benar-benar murni menegakkan kekuasaan presiden. Menteri, yang dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 diperintahkan menjadi pembantu presiden, dan oleh karenanya diangkat dan diberhentikan pula oleh presiden, tak sungguh-sungguh berasal dari pilihan presiden. Eksistensi Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebabkan presiden terpilih "memperhatikan" masukan partai politik. Akibatnya, menteri menjadi jabatan hasil kompromi antara presiden terpilih dan semua partai penyokongnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Artinya, dengan demikian tidak ada upaya apa pun untuk mengautoklaf penyusunan kabinet agar steril dari kepentingan partai? Jika merujuk pada bunyi konstitusi, sepertinya berat menendang partai dari perumusan komposisi menteri. Kecuali dibentuk prosedur yang bisa menempatkan filter penyeimbang dalam menentukan jajaran pos para pembantu presiden itu.

Di Amerika Serikat, negara yang mengakui sistem presidensial, filter penyeimbang pengisian kursi menteri dijalankan langsung oleh salah satu pemegang kekuasaan legislatif. Pasal II ayat (2) Konstitusi Amerika Serikat memberikan ruang bagi Senat untuk memberikan pertimbangan dan konfirmasi atas rencana pembentukan kabinet oleh presiden. Ada bingkai checks and balances antara pelaksana kekuasaan negara, khususnya antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Sistem saling imbang dan saling awas terhadap penyusunan kabinet terjadi antara presiden terpilih (eksekutif) dan Senat (legislatif). Senat adalah lembaga perwakilan yang diisi oleh dua orang terpilih di setiap negara bagian, wakil yang dipilih langsung oleh rakyat negara bagian. Pola seperti ini bermakna, pembentukan kabinet diawasi langsung oleh rakyat melalui Senat, bukan partai politik.

Tentu saja, Republik Indonesia bukanlah Amerika Serikat. Pola pengisian calon menteri di kabinet Negeri Abang Sam itu tak serta-merta bisa diterapkan. Supaya bisa diterapkan, harus ada amendemen konstitusi terlebih dulu. Padahal jalan perubahan undang-undang dasar menempuh waktu dan kompromi politik yang lama dan alot.

Di tengah derasnya arus kepentingan politik, memang tak mudah mendirikan kabinet nirpartai, sebuah kabinet yang mengeliminasi pengaruh dan kepentingan partai politik. Menggeser kepentingan partai dan kemudian menggantinya dengan kepentingan rakyat dewasa ini bukanlah hal mudah. Partai politik pasti tak akan terlalu ikhlas melepaskan kehendaknya.

Namun, walau kecil, harapan untuk mendirikan kabinet nirpartai tetap harus tumbuh. Kabar baiknya, dalam dunia informasi dan telekomunikasi yang mengglobal seperti sekarang, upaya alternatif melibatkan secara langsung kehendak rakyat demi menggantikan kehendak dan pengaruh partai politik dalam memberikan masukan calon kepada presiden terpilih cenderung cukup mudah. Laman www.kabinetrakyat.org adalah contoh yang aktual. Dengan mengisi polling calon menteri, sesungguhnya masyarakat dapat memberikan suaranya kepada para calon menteri yang diinginkan. Hanya, yang tetap harus diingat, bila ingin konsisten mendudukkan sistem presidensial, keputusan terakhir tetap ada di tangan presiden.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Unggah Foto Bareng Susi Pudjiastuti, Jonan: We Will Do More

27 Oktober 2019

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengunggah potret hitam-putih berisi kenang-kenangan bersama bekas koleganya sesama menteri Jokowi, Susi Pudjiastuti, di akun Instagram, Sabtu, 26 Oktober 2019. instagram.com/ignasius.jonan
Unggah Foto Bareng Susi Pudjiastuti, Jonan: We Will Do More

Mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengunggah potret hitam-putih berisi kenang-kenangan bersama bekas koleganya, Susi Pudjiastuti.


5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

19 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.


Menteri M. Nasir Mengaku Sudah Siapkan Landasan untuk Ristekdikti

18 Oktober 2019

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. (ANTARA News/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Menteri M. Nasir Mengaku Sudah Siapkan Landasan untuk Ristekdikti

Nasir juga mendorong agar badan riset dan inovasi nasional segera dibentuk di pemerintahan Jokowi mendatang.


Kabinet Kerja Bubar, Budi Karya Kemas Barang dari Rumah Dinas

18 Oktober 2019

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan tiket perjalanan kereta bandara disela peresmian layanannya di Stasiun KA Bandara Manggarai, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2019. Kereta pertama dari Manggarai yaitu pada pukul 05.10 WIB, sedangkan dari Soekarno Hatta kereta pertama berangkat pukul 06.20 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kabinet Kerja Bubar, Budi Karya Kemas Barang dari Rumah Dinas

Sejumlah menteri mulai mengemas barangnya dari rumah dinas, termasuk Budi Karya.


Perpisahan Kabinet Kerja, Jokowi Sebut Setiap Hari Adalah Spesial

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Perpisahan Kabinet Kerja, Jokowi Sebut Setiap Hari Adalah Spesial

Jokowi menyatakan setiap hari adalah hari yang spesial dalam kabinet kerja jilid I.


Hanif Dhakiri: Kabinet Kerja Solid Percepat Pembenahan Masalah

18 Oktober 2019

Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan tema
Hanif Dhakiri: Kabinet Kerja Solid Percepat Pembenahan Masalah

Hanif mengungkap tantangan sejumlah isu ketenagakerjaan mendatang yakni ekosistem ketenagakerjaan perlu ditransformasi menjadi lebih fleksibel.


Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

Silaturahmi tersebut dimulai dengan Shalat Jumat bersama, foto bersama, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.


Jokowi Akui Baru Kali Ini Bisa Bersantai Bersama Para Menterinya

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Jokowi Akui Baru Kali Ini Bisa Bersantai Bersama Para Menterinya

Sejumlah menteri menampilkan kebolehannya dalam bernyanyi termasuk di antaranya Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyanyikan lagu Stuck on You dan Yell


Akbar Tandjung Bocorkan Calon Kabinet Jokowi Jilid II

15 Oktober 2019

Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Menurut Jokowi, dalam lima tahun ini banyak yang telah dilakukan para menteri dalam memajukan serta membangun Indonesia. TEMPO/Subekti.
Akbar Tandjung Bocorkan Calon Kabinet Jokowi Jilid II

Akbar Tandjung mengatakan calon menteri dari partai hanya sedikit dalam komposisi Kabinet Jokowi Jilid II.


Jokowi Mengenang Arahannya Saat Sidang Kabinet Paripurna

3 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa, 1 Oktober 2019. ANTARA
Jokowi Mengenang Arahannya Saat Sidang Kabinet Paripurna

Jokowi dalam sidang kabinet paripurna terakhirnya bersama Jusuf Kalla mengucapkan terimakasih kepada para menteri dan pimpinan lembaga.