Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urbanisasi dan Peningkatan Daya Beli

image-profil

image-gnews
Iklan

Said Zainal Abidin
Guru Besar STIA LAN dan Mantan Penasehat KPK

Sebuah acara yang selalu ditunaikan secara tetap oleh warga Ibu Kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia adalah mudik.

Tentu saja mudik merupakan pertanda meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan. Bukan cuma itu, mudik juga petunjuk adanya keterbukaan wilayah seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk kota pada era modern. Dan salah satu ciri negara modern: jumlah penduduk kota yang lebih besar daripada jumlah penduduk desa.

Arthur Lewis melihat arus urbanisasi ini sejalan dengan pertumbuhan pembangunan di kota-kota, seraya menyediakan kesempatan kerja dengan upah relatif lebih tinggi dibanding pendapatan rata-rata penduduk di desa. Namun mengalirnya orang desa masuk kota pada akhirnya menyebabkan tingkat upah di perkotaan makin turun, sementara nilai upah pada sektor pertanian naik gara-gara tenaga kerja tersedot ke kota.  

Namun urbanisasi di Indonesia, yang berlangsung lebih dari 20 tahun, tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan pandangan Arthur Lewis ini. Penduduk desa mengalir ke kota bukan sekadar karena tingkat upah yang berbeda, tapi juga karena kekosongan kesempatan kerja yang makin parah di daerah pedesaan.

Proses pemiskinan desa sudah lama terjadi. Pada era Orde Baru, prioritas pembangunan diberikan kepada sektor industri-ekspor. Ada berbagai fasilitas peringanan pajak ekspor dan impor, bahan baku dari luar negeri, dan buruh murah. Yang terakhir ini jadi masalah besar. Buruh dengan gaji yang rendah tidak dapat hidup tanpa ditunjang harga bahan makanan yang murah. Karena itu, pemerintah menggunakan lembaga Bulog sebagai lembaga penjamin bahan makanan dengan harga stabil pada tingkat rendah yang terjangkau buruh murah dan pegawai miskin. Jika perlu dengan mengimpor beras dari luar negeri. Akibatnya, harga bahan makanan tetap terjaga pada tingkat harga murah. Ini berarti petani desa harus berkorban memberikan subsidi secara berkelanjutan kepada sektor perkotaan, khususnya kepada buruh dan pegawai demi kemakmuran industriawan-ekspor yang difasilitasi pemerintah.

Berbeda dengan pemerintah yang bila perlu dapat memotong subsidi BBM dan lain-lain, petani tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga. Karena kehidupan di sektor pertanian makin sulit, mereka akhirnya mengadu nasib ke kota tanpa persiapan yang memadai. Cuma ikut kenalan yang pulang mudik, sekadar ada di kota, tanpa arah, tanpa tujuan dan harapan. Karena itu, kedatangannya bukanlah gejala modernisasi yang dapat dipandang dengan senyum, melainkan penderitaan korban pemiskinan yang hidup di pedesaan.

Dilihat dari perspektif lain, pemiskinan desa juga merupakan proses penurunan daya beli dalam negeri (decreasing domestic purchasing power), yang pada gilirannya akan menekan daya saing barang-barang ekspor dan minat investasi.

Padahal, sejarah pembangunan di hampir semua negara maju dengan jumlah penduduk yang banyak selalu ditandai dengan peningkatan daya beli dalam negeri secara meluas. Pembangunan di Jepang untuk peningkatan daya saing pada bidang perdagangan dikenal dengan nama politik dumping-suatu politik perdagangan yang sangat ditakuti dan dibenci lawan. Tapi bagaimana mereka dapat menjual produk dengan harga yang mahal di dalam negeri dan murah di luar negeri kalau daya beli dalam negeri tidak terlebih dulu dinaikkan? Dengan daya beli dalam negeri yang tinggi, sebagian besar harga pokok dapat ditanggulangi di dalam negeri. Di luar negeri, mereka dapat menjual barang dengan harga murah.

Jangan harap investor asing akan masuk ke sebuah negara yang daya beli dalam negerinya rendah. Sama dengan tidak ada orang yang akan membuka restoran mewah di daerah pedesaan yang kumuh. Karena itu, upaya meningkatkan daya beli dalam negeri, terutama di daerah pedesaan, adalah sebuah keniscayaan dalam pembangunan.

Peningkatan daya beli dalam negeri melalui peningkatan pendapatan petani desa dapat ditempuh antara lain dengan strategi yang mirip dengan pump priming strategy yang pernah dilakukan J.M Keynes di Eropa pada awal pertengahan abad ke-20.  

Pemerintah dapat menyuntik daya beli dengan membeli produk hasil pertanian, seperti beras, dengan harga yang tinggi dan menjualnya ke kota dengan harga yang murah. Tentu saja hal itu disertai kontrol terhadap spekulan. Uang yang disuntikkan ke desa tidak akan hilang, melainkan akan berkembang lebih besar dan lebih cepat akibat multiplier effect yang relatif besar sebagai penyebab dari adanya marginal propensity to consume yang besar di kalangan petani miskin. Ini mendorong bertumbuhnya sektor industri kecil di pedesaan. Kesempatan kerja akan terserap dan daya saing ekspor akan meningkat. Ini sebuah strategi yang perlu dipertimbangkan pemerintah yang baru.

Said Zainal Abidin
Guru Besar STIA LAN dan Mantan Penasehat KPK

Sebuah acara yang selalu ditunaikan secara tetap oleh warga Ibu Kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia adalah mudik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentu saja mudik merupakan pertanda meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan. Bukan cuma itu, mudik juga petunjuk adanya keterbukaan wilayah seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk kota pada era modern. Dan salah satu ciri negara modern: jumlah penduduk kota yang lebih besar daripada jumlah penduduk desa.

Arthur Lewis melihat arus urbanisasi ini sejalan dengan pertumbuhan pembangunan di kota-kota, seraya menyediakan kesempatan kerja dengan upah relatif lebih tinggi dibanding pendapatan rata-rata penduduk di desa. Namun mengalirnya orang desa masuk kota pada akhirnya menyebabkan tingkat upah di perkotaan makin turun, sementara nilai upah pada sektor pertanian naik gara-gara tenaga kerja tersedot ke kota.  

Namun urbanisasi di Indonesia, yang berlangsung lebih dari 20 tahun, tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan pandangan Arthur Lewis ini. Penduduk desa mengalir ke kota bukan sekadar karena tingkat upah yang berbeda, tapi juga karena kekosongan kesempatan kerja yang makin parah di daerah pedesaan.

Proses pemiskinan desa sudah lama terjadi. Pada era Orde Baru, prioritas pembangunan diberikan kepada sektor industri-ekspor. Ada berbagai fasilitas peringanan pajak ekspor dan impor, bahan baku dari luar negeri, dan buruh murah. Yang terakhir ini jadi masalah besar. Buruh dengan gaji yang rendah tidak dapat hidup tanpa ditunjang harga bahan makanan yang murah. Karena itu, pemerintah menggunakan lembaga Bulog sebagai lembaga penjamin bahan makanan dengan harga stabil pada tingkat rendah yang terjangkau buruh murah dan pegawai miskin. Jika perlu dengan mengimpor beras dari luar negeri. Akibatnya, harga bahan makanan tetap terjaga pada tingkat harga murah. Ini berarti petani desa harus berkorban memberikan subsidi secara berkelanjutan kepada sektor perkotaan, khususnya kepada buruh dan pegawai demi kemakmuran industriawan-ekspor yang difasilitasi pemerintah.

Berbeda dengan pemerintah yang bila perlu dapat memotong subsidi BBM dan lain-lain, petani tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga. Karena kehidupan di sektor pertanian makin sulit, mereka akhirnya mengadu nasib ke kota tanpa persiapan yang memadai. Cuma ikut kenalan yang pulang mudik, sekadar ada di kota, tanpa arah, tanpa tujuan dan harapan. Karena itu, kedatangannya bukanlah gejala modernisasi yang dapat dipandang dengan senyum, melainkan penderitaan korban pemiskinan yang hidup di pedesaan.

Dilihat dari perspektif lain, pemiskinan desa juga merupakan proses penurunan daya beli dalam negeri (decreasing domestic purchasing power), yang pada gilirannya akan menekan daya saing barang-barang ekspor dan minat investasi.

Padahal, sejarah pembangunan di hampir semua negara maju dengan jumlah penduduk yang banyak selalu ditandai dengan peningkatan daya beli dalam negeri secara meluas. Pembangunan di Jepang untuk peningkatan daya saing pada bidang perdagangan dikenal dengan nama politik dumping-suatu politik perdagangan yang sangat ditakuti dan dibenci lawan. Tapi bagaimana mereka dapat menjual produk dengan harga yang mahal di dalam negeri dan murah di luar negeri kalau daya beli dalam negeri tidak terlebih dulu dinaikkan? Dengan daya beli dalam negeri yang tinggi, sebagian besar harga pokok dapat ditanggulangi di dalam negeri. Di luar negeri, mereka dapat menjual barang dengan harga murah.

Jangan harap investor asing akan masuk ke sebuah negara yang daya beli dalam negerinya rendah. Sama dengan tidak ada orang yang akan membuka restoran mewah di daerah pedesaan yang kumuh. Karena itu, upaya meningkatkan daya beli dalam negeri, terutama di daerah pedesaan, adalah sebuah keniscayaan dalam pembangunan.

Peningkatan daya beli dalam negeri melalui peningkatan pendapatan petani desa dapat ditempuh antara lain dengan strategi yang mirip dengan pump priming strategy yang pernah dilakukan J.M Keynes di Eropa pada awal pertengahan abad ke-20.  

Pemerintah dapat menyuntik daya beli dengan membeli produk hasil pertanian, seperti beras, dengan harga yang tinggi dan menjualnya ke kota dengan harga yang murah. Tentu saja hal itu disertai kontrol terhadap spekulan. Uang yang disuntikkan ke desa tidak akan hilang, melainkan akan berkembang lebih besar dan lebih cepat akibat multiplier effect yang relatif besar sebagai penyebab dari adanya marginal propensity to consume yang besar di kalangan petani miskin. Ini mendorong bertumbuhnya sektor industri kecil di pedesaan. Kesempatan kerja akan terserap dan daya saing ekspor akan meningkat. Ini sebuah strategi yang perlu dipertimbangkan pemerintah yang baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Negara dengan Tingkat Urbanisasi Paling Tinggi di Asia, Indonesia Termasuk?

41 hari lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
5 Negara dengan Tingkat Urbanisasi Paling Tinggi di Asia, Indonesia Termasuk?

Urbanisasi menjadi penentu zaman ketika lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di perkotaan.


Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

13 April 2024

Ilustrasi kemacetan arus mudik / balik. TEMPO/Prima Mulia
Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

Jumlah pendatang baru ke Jakarta diperkirakan akan turun usai Lebaran 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa penyebabnya?


CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

23 Januari 2024

Ketiga Cawapres dari kiri Mahfud MD, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

Peneliti CSIS mengkritik pemikiran Cak Imin, Gibran, dan Mahfud Md mengenai urbanisasi dalam debat Cawapres.


Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

21 Januari 2024

Calon wakil presiden Indonesia, Muhaimin Iskandar memberikan pidato politik dalam acara deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

Jika terpilih, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan menaikkan dana desa untuk menekan laju urbanisasi.


Pakar UGM Paparkan Tantangan Pembangunan dan Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

26 Oktober 2023

Rancangan botanical garden di ibu kota baru. PUPR/ik.go.id
Pakar UGM Paparkan Tantangan Pembangunan dan Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

Pengembangan konsep smart city di IKN Nusantara seharusnya layak huni dan cerdas bagi masyarakatnya.


Mahasiswa UI Gagas Kota Vertikal Terintegrasi untuk Cegah Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

19 Oktober 2023

Lima mahasiswa UI yang menggagas UNGRAVITY. Dok. UI
Mahasiswa UI Gagas Kota Vertikal Terintegrasi untuk Cegah Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

Proyek ini berupa konsep kota vertikal untuk menangani potensi urbanisasi setelah pindahnya pusat pemerintahan ke IKN Nusantara.


Asal-usul Hari Arsitektur Sedunia

2 Oktober 2023

Arsitektur kelas dunia, Jorge Luis Veliz Quintana dan Ulises Del Llano, bekerja sama membuat konsep rumah mewah untuk bintang Inter Miami Lionel Messi yang diberi nama Messi Mansion in Miami. Instagram
Asal-usul Hari Arsitektur Sedunia

World Architecture Day atau Hari Arsitektur Sedunia diperingati tiap tahun pada Senin pekan awal Oktober


80 Persen Pendatang Baru di Jakarta Berpendidikan SLTA ke Bawah

18 April 2023

Sejumlah pemudik menunggu keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa, 18 April 2023. Pemudik yang akan menuju kampung halamannya mulai memadati Terminal Kampung Rambutan pada H-4 menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H. Diperkirakan puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan akan terjadi pada 19 April. TEMPO/M Taufan Rengganis
80 Persen Pendatang Baru di Jakarta Berpendidikan SLTA ke Bawah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan 80 persen pendatang baru ke Ibu Kota berpendidikan SLTA ke bawah


Jakarta Tetap Jadi Tujuan Ribuan Orang untuk Mencari Kerja Usai Lebaran

11 Mei 2022

Pemudik membawa barang bawaanya setibanya di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu, 8 Mei 2022. Ribuan pemudik dengan bus antar kota antar provinsi (AKAP) sudah mulai berdatangan ke Jakarta melalui terminal Kampung Rambutan. Sementara itu, puncak arus balik di terminal tersebut diprediksi akan terjadi pada Sabtu 7 Mei hingga 8 Mei 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jakarta Tetap Jadi Tujuan Ribuan Orang untuk Mencari Kerja Usai Lebaran

Sejak era pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, DKI Jakarta tak lagi menggelar operasi yustisi yang merazia para pendatang usai libur Lebaran.


Surabaya Terapkan Operasi Yustisi Mencegah Lonjakan Arus Urbanisasi

6 Mei 2022

Petugas kelurahan memeriksa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) milik penghuni indekos saat operasi yustisi penduduk di Surabaya, 12 Juli 2016. Pemerintah Kota Surabaya menggelar Operasi Yustisi di sejumlah wilayah. ANTARA/M Risyal Hidayat
Surabaya Terapkan Operasi Yustisi Mencegah Lonjakan Arus Urbanisasi

Pemerintah Surabaya menerapkan operasi yustisi ke seluruh wilayah kecamatan setelah libur Lebaran usai guna mencegah melonjaknya urbanisasi.