Ali Rif'an
Peneliti Poltracking.
Ide Joko Widodo (Jokowi) yang akan membuat blusukan virtual, seperti lewat Facebook ataupun Twitter, untuk mendengar aspirasi rakyat, menarik untuk diulas. Gagasan yang diberi nama e-blusukan ini memang masih dalam taraf penggodokan oleh tim transisi Jokowi-JK.
Gagasan e-blusukan ini, seperti dikatakan Jokowi, tidak akan meninggalkan blusukan darat atau tatap muka langsung. E-blusukan dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan seorang presiden yang tidak bisa mengunjungi seluruh sudut Nusantara selama masa jabatannya. E-blusukan berfungsi untuk mengetahui titik-titik permasalah kronis di Indonesia yang kemudian akan didatangi oleh Jokowi. Konsepnya, sebelum melakukan blusukan darat-atau dalam istilah tim transisi disebut blusukan tematik-blusukan virtual dilakukan terlebih dulu. Hal itu dilakukan supaya blusukan darat nantinya tepat sararan.
Menurut saya, ide blusukan virtual ini menarik karena tiga hal. Pertama, e-blusukan dapat mendatangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Dengan begitu, Jokowi dapat memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan rakyat. Hal ini penting karena, seperti kata pakar kepemimpinan Robert K. Greenleaf (1970), salah satu ciri kepemimpinan yang baik adalah mampu berkomunikasi secara interaktif-dialogis dengan rakyatnya, yakni mengirim dan menyampaikan pesan; berbicara dan mendengarkan.
Kedua, e-blusukan akan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah keterbukaan informasi akan terjadi. Paling tidak, berbagai keluhan dari masyarakat dari Sabang hingga Merauke langsung bisa didengar oleh sang presiden. Pada titik inilah laporan ajudan yang terkenal dengan istilah "ABS" (asal bapak senang) dapat dihalau. Sebab, seorang presiden akan dapat mengetahui secara langsung jantung persoalan masyarakat tanpa melalui tahapan perantara yang kadang sangat birokratis.
Ketiga, e-blusukan dapat mempercepat sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah. Ada beberapa bukti kenapa partisipasi publik dalam pemerintahan akan berdampak besar dalam membantu kinerja pemerintah. Sebagai contoh, sebut saja kinerja penegak hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan KPK. Kedua penegak hukum ini rata-rata menjalankan kinerjanya dengan dimulai dari aduan warga atau laporan publik.
Selain itu, bukti lain menunjukkan bahwa blusukan virtual dapat membantu kinerja pemerintah juga telah diuji coba oleh tim transisi Jokowi-JK. Mereka melakukan blusukan virtual di sektor pendidikan dan berfokus untuk mencari tahu daerah dengan angka putus sekolah paling tinggi pada 2013. Hasilnya, melalui blusukan virtual tersebut ditemukan bahwa angka putus sekolah tertinggi ternyata ada di Depok, dengan jumlah 7.000 anak. Tentu jika hal tersebut terus dilakukan, dalam waktu singkat, problem-problem mendasar bagi bangsa ini akan dengan cepat terdeteksi sehingga pemerintah dapat bergerak cepat mengatasinya.
Karena itu, gagasan blusukan virtual ala Jokowi ini harus diakui sebagai terobosan segar yang patut disambut positif. Sebab, di tengah pekatnya gaya kepemimpinan yang elitis-berjarak, Indonesia hari esok membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa menjadi abdi masyarakat, supaya cita-cita Indonesia sebagai negara hebat dapat segera terwujud.
