TEMPO.CO, Jakarta -Seno Gumira Ajidarma, wartawan
Relawan, dengan mukjizat kata "rela" di sana, telah menjadi keberdayaan sosial yang penting. Yakni ketika ia terbukti mampu mengorganisasikan dirinya sendiri menjadi gejala umum yang berpengaruh, sehingga tak kalah mangkus dan sangkil untuk bersaing dengan mesin politik ampuh dari sebuah partai.
Gerakan para relawan memang suatu bentuk kepedulian, tapi yang menuntut untuk diwujudkan secara konkret: waktu, dana, tenaga, sebagai bentuk keberpihakan berdasarkan tujuan bersama yang mengatasi tujuan partai, berdasarkan kesadaran untuk bersikap radikal-yakni berpihak dengan total, tanpa kompromi apa pun.
Apakah ini yang disebut aktivisme?
Dalam bahasa Jerman, istilah "Aktivismus" mulai muncul pada akhir Perang Dunia I, untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Dengan kata lain, privilese intelektual untuk berada di menara gading, dan cukup "hanya berpikir" saja, tentu harus ditinggalkan. Jadi, bukan hanya pemikiran, tapi juga usaha untuk membela dan mewujudkan pemikiran itulah yang membuatnya disebut aktivisme.
Dalam konteks Jerman, Aktivismus ini merupakan bagian dari ekspresionisme, yang sayap politiknya waktu itu kuat. Biasanya dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi Neuer Club yang menaungi para penyair ekspresionis awal; maupun Franz Pfemfert, pendiri majalah Die Aktion pada 1911 yang sangat politis.
Lantas, diingat maupun tidak asal-usulnya ini, aktivisme dipahami sebagai sikap berapi-api terhadap aksi politik, yang menghasilkan praktek politik dengan semangat tinggi-yang mengandaikan terdapatnya peran khusus bagi aktivis. Ini tercatat berlangsung dalam gerakan revolusi, dan terutama penting dalam partai-partai politik radikal. Tidak aneh jika bentuk ekstremnya adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik.
Bagi aliran politik sayap kiri, istilah militan disebut secara bergantian dalam pengertian yang sama dengan aktivis, tapi yang pertama mengacu dengan selayaknya kepada derajat radikalisme dalam politik seseorang, sedangkan yang kedua kepada derajat keterlibatannya-jadi, meskipun berkorelasi, keduanya dapat dipisahkan. Menurut Leopold Labedz, aktivis di semua partai lebih peduli kepada kemurnian deklarasi daripada para anggotanya, seperti terjadi pada semua partai komunis sebelum mereka berkuasa, dan peran kaum aparat menjadi sangat penting (Bullock & Tromley, 1999: 7).
Dengan berbagai pengertian ini, kaum militan maupun para aktivis jelas adalah juga relawan. Tapi, yang berbeda dari relawan, mereka merupakan anggota partai. Sedangkan relawan, selain bukan anggota partai, memang tidak mengacukan kegiatannya kepada ideologi partai, melainkan kepada ideologi dalam pengertian yang lebih luas, dengan ideologi partai tercakup di dalamnya. Ini berarti, meskipun relawan tidak merupakan anggota partai, sebetulnya lebih radikal karena keterikatan ideologisnya berada di atas kepentingan partai.
Dalam proses politik praktis, keduanya bisa bersimbiosis dalam tujuan-tujuan praktis pula, ketika para relawan seperti mendapatkan institusi praktis bagi cita-cita ideologisnya, dan para aktivis jelas teruntungkan dalam perebutan kursi kekuasaan. Namun simbiosis ini bisa berhenti justru ketika sudah menang dan berkuasa, ketika dalam perkembangannya tujuan-tujuan praktis itu tidak sejalan dengan cita-cita ideologis. Di satu pihak bisa merupakan fungsi kontrol yang berguna, di lain pihak bisa mengganggu pekerjaan praktis. Demikianlah, bulan madu yang manis berpotensi menjadi kenyataan pahit, apabila partai yang termenangkan tidak dapat mempertahankan integritasnya dalam praktek kekuasaan.
Artinya, terdapat proses politik maupun proses budaya di sini, dengan proses politik sebagai salah satu faktor yang membentuk proses budaya itu. Sebagai bagian dari proses budaya, sebetulnya proses politik merupakan bagian dari gerakan kebudayaan yang berlangsung bersama aktivisme para relawan. Tapi, ketika memegang tampuk kekuasaan, kepentingan politik bisa sangat menentukan proses budaya itu. Dengan demikian, menjadi penting bahwa kepentingan politik-terutama bila berarti kepentingan partai-tetap tinggal 0 persen dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Disebutkan, "Posisi kebudayaan dalam menghadapi strategi tidak menyimpulkan suatu strategi kebudayaan. Apa yang telah terjadi hanyalah dukungan terbatas kepada strategi tanpa melanggar prinsip bahwa tiada paksaan dalam kebudayaan." (Soekito, 04/01/1985: 4). Ini menunjukkan betapa proses budaya memang sangat sensitif terhadap proses politik.
Keputusan relawan untuk mendukung aktivis partai bukanlah keputusan strategis-mereka baru berstrategi setelah terlibat pusaran politik. Tapi relawan jelas berpolitik hanya untuk sementara waktu.
