Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Desakralisasi Otoritas Media

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Muhamad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi

Satu hal yang patut disyukuri pasca-kampanye pemilu presiden lalu adalah literasi media. Pertarungan dua poros politik yang melibatkan peran media secara tidak langsung mengajak publik memahami bahwa media bukanlah produsen informasi yang bebas nilai.

Kita tentu ingat bagaimana berita TV One yang membingkai PDIP sebagai partai komunis dan kader-kadernya sebagai keturunan anggota PKI. Pemberitaan Metro TV juga bukan tanpa masalah. Persoalan pelanggaran hak asasi manusia hingga kasus penyalahgunaan lambang negara (logo kampanye Koalisi Merah Putih) menjadi informasi yang terus dilekatkan pada calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto.  

Akibat keberpihakan yang telanjang tersebut, publik menyadari bahwa informasi yang diusung stasiun televisi bias. Kesadaran ini mencuat antara lain lewat berbagai perdebatan publik di media sosial. Masing-masing pendukung kubu capres/cawapres mengkritik sumber informasi yang diusung sang lawan politik. Publik kerap melihat media semata sebagai produk kerja politik, sehingga gagal melihat hasil kerja jurnalistik dengan jernih.

Sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara pembingkaian berita dan informasi sesat. Sebuah berita bisa saja berpihak, tapi tetap dikerjakan berdasarkan kaidah jurnalistik, sehingga tetap merupakan sebuah fakta. Bingkai dalam pemberitaan adalah pemilahan dan penonjolan fakta tertentu. Misalnya, berita berjudul "Prabowo-Hatta Menang di Penjara Khusus Koruptor" (Tempo.co, 9 Juli 2014) atau "Di Lokalisasi Gang Dolly, Jokowi-JK Menang" (Viva.co.id, 5 Agustus 2014) jelas merupakan strategi pembingkaian media. Meski demikian, keduanya dikerjakan dengan kaidah jurnalistik: memiliki sumber yang jelas dan data yang akurat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal berbeda bisa ditemui pada Seputar Indonesia edisi 11 Juni 2014 mengenai dugaan bocornya materi debat capres dan cawapres yang dituduhkan kepada kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Berita tersebut jelas cacat secara jurnalistik karena didasari sumber yang sumir, bukan prinsip cover both sides. Cacat jurnalistik yang sama kita temui pada berita-berita VOA Islam atau Obor Rakyat yang memberitakan bahwa Jokowi berasal dari etnis Tionghoa serta beragama non-Islam.

Pada kenyataannya, publik seringkali mengabaikan kualitas informasi media dan mengedepankan preferensi politik atau ideologi. Kebenaran informasi tidak diukur dari validitasnya, melainkan ditentukan oleh kesesuaian dengan pilihan politik. Dari sini kita melihat bahwa hal yang luput dari kritik publik atas media adalah diterimanya asumsi media sebagai sumber informasi yang "benar". Kritik atas keberpihakan media tidak dilanjutkan menjadi kritik atas kredibilitas informasi media. Dalam kata lain, maraknya kritik publik lebih merupakan kritik atas preferensi politik media, bukan kritik terhadap otoritas media dalam menyampaikan informasi. *

Apa yang kita perlukan dalam waktu-waktu ke depan adalah desakralisasi otoritas media, sehingga publik memahami bahwa informasi yang dihasilkan media bukan wahyu yang tak bisa dipertanyakan. Idealnya, diskusi atau perdebatan publik dilakukan di atas pertanyaan mengenai validitas informasi media. Hanya dengan begitu dialog bisa dicapai, karena tanpanya yang terjadi adalah seolah berdiskusi padahal masing-masing pihak bercakap sendiri. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Berita Global dan Domistik yang Dicermati Investor

27 Januari 2017

Seorang pialang memantau pergerakan saham pada layar monitor di Mandiri Sekuritas, Jakarta, 8 April 2016. TEMPO/Tony Hartawan
10 Berita Global dan Domistik yang Dicermati Investor

Samuel Sekuritas Indonesia mengemukakan dalam perdagangan hari
ini, pasar menyoroti sejumlah berita dari dalam dan luar
negeri.


AJI: Fenomena Fake News Makin Memprihatinkan  

23 Desember 2016

Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Arif Zulkifli (2kanan), bersama Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Yadi Hendriana (kanan), ketua umum AJI Indonesia, Suwarjono dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers, Nawawi Bahruddin (kiri), beri pernyataan sikap bersama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 5 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
AJI: Fenomena Fake News Makin Memprihatinkan  

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surwajono mengatakan fenomena fake news atau berita palsu di Indonesia semakin memprihatinkan.


Berita-berita yang Jadi Sorotan Pebisnis

18 November 2016

PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia. TEMPO/ Puspa Perwitasari
Berita-berita yang Jadi Sorotan Pebisnis

Samuel Sekuritas Indonesia mengemukakan dalam perdagangan hari ini, pasar menyoroti sejumlah berita dari dalam dan luar negeri


Jokowi Sering Sedih Baca Bagian Berita Ini di Situs Online  

19 September 2016

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo saat mengunjungi Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 17 September 2016. Presiden mengkampanyekan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi Balita dan anak usia sekolah. TEMPO/Prima Mulia
Jokowi Sering Sedih Baca Bagian Berita Ini di Situs Online  

Presiden Joko Widodo mengaku memiliki kebiasaan khusus ketika membaca berita-berita di situs online.


Dewan Pers: Penyandang Disabilitas Punya Hak untuk Memilih

13 Agustus 2016

Puluhan orang penyandang disabilitas mengikuti acara sosialisasi dan simulasi Pemilu untuk pemilih disabilitas, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (4/4). TEMPO/Imam Sukamto
Dewan Pers: Penyandang Disabilitas Punya Hak untuk Memilih

Pemberitaan pemilu umumnya hanya seputar pasangan siapa yang akan bersaing atau partai mana saling berkoalisi. Padahal pemilu bukan hanya soal politik.


Fadli Zon: Jokowi Lupa Dibantu Media Jadi Presiden  

15 Agustus 2015

Politikus Gerindra, Fadli Zon, memberikan keterangan kepada media usai menggelar pertemuan tertutup di Bakrie Tower, Jakarta, 29 Januari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Fadli Zon: Jokowi Lupa Dibantu Media Jadi Presiden  

Fadli Zon mengingatkan, Jokowi adalah sosok yang dibesarkan media. "Bukannya dia jadi presiden karena media?" ujar Fadli Zon.


Direktur BBC Mundur  

11 November 2012

George Entwistle. guardian.co.uk
Direktur BBC Mundur  

George Entwistle terpaksa mundur karena pemberitaan tak berimbang mengenai tuduhan pelecehan anak yang diduga dilakukan teman dekat Thatcher.


Diberitakan Sebagai Pelacur, Gadis Ini Bunuh Diri  

17 September 2012

Ilustrasi Gantung Diri
Diberitakan Sebagai Pelacur, Gadis Ini Bunuh Diri  

Sebelum bunuh diri, gadis itu menulis surat kepada ayahnya yang berisi permintaan maaf dan bersumpah tidak pernah menjual diri.


Berita Ular Piton Metro TV Diprotes

14 Agustus 2012

Samudera Adi bersama warga memegang ular piton kuning yang ditemukan di Sungai Surabaya belakang warungnya. TEMPO/Fatkhurrohman Taufiq
Berita Ular Piton Metro TV Diprotes

Peristiwa itu terjadi pada Mei 2011


Media Dinilai Tak Konsisten Mengawal Kasus Korupsi  

29 Februari 2012

Terdakwa kasus Korupsi Gayus Halomoan Partahanan Tambunan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/2). TEMPO/Amston Probel
Media Dinilai Tak Konsisten Mengawal Kasus Korupsi  

Media lokal belum mengoptimalkan perannya sebagai anjing penjaga.