TEMPO.CO, Jakarta - Amiruddin al-Rahab, Pemerhati politik di Papua
Noken, barang sederhana yang terbuat dari rajutan rumput, atau kini benang sintetis, telah menjadi leksikon politik nasional. Noken "manggung" di Mahkamah Konstitusi. Seluruh Nusantara kini berkenalan dengan noken. Terima kasih MK.
Jika Anda blusukan ke kampung-kampung di pedalaman Papua, Anda akan mudah berjumpa dengan iringan mama-mama yang memikul noken di kepala, dengan ditahan oleh tengkuk dan punggung. Noken ini sesak oleh isi hasil kebun, bayi, atau hewan piaraan kesayangan.
Juga ada noken laki-laki, berbentuk kecil, yang dipakai dengan menyelempangkannya di pundak. Isinya perlengkapan kecil-kecil, seperti pisau, sirih-pinang, rokok, pemantik api, bahkan ponsel.
Bagi mama-mama di pegunungan Papua, noken yang terisi penuh mengisyaratkan bahwa harapan baru akan datang. Mereka bergembira. Untuk itu, itu jika ada pesta adat, atau bakar batu untuk makan bersama, mama-mama akan datang dengan noken yang penuh. Jika noken kosong, itu pertanda datangnya masa paceklik atau komunitas itu berada dalam kesusahan.
Kembali ke urusan di MK. Jika Anda menangkap makna mendalam dari apa isi noken yang dipersoalkan di MK itu, tampaklah isi noken itu menunjukkan harapan baru. Mengenai persoalan prosedur dan hukum formal bukan lagi urusan mama-mama pemilik noken itu.
Noken kecemplung ke dalam politik adalah kecelakaan, bukan sesuatu yang dirancang. Ketika pemilu pada 1971, dua tahun setelah Pepera, harus dilaksanakan, semua orang di Papua harus pula dilibatkan.
Kepada dunia internasional, pesan harus disampaikan bahwa rakyat di Papua bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi Indonesia. Lantas bagaimana caranya hal itu dilakukan di tengah keterbatasan transportasi, komunikasi, serta akses ke pedalaman. Akibat populasi tidak melek huruf yang tinggi, kampanye tidak bisa dilakukan secara sempurna? Tak ada cara lain, sistem perwakilan harus ditempuh.
Dalam kondisi keterpaksaan dan keterbatasan itulah noken berjasa. Ingat, Golkar menang telak karena waktu itu Golkar menggunakan lambang cermin di pegunungan Papua, bukan pohon beringin. Tentu tangan aparatur pemerintah bermain leluasa pula. Sejak 1971 sampai 1997, hal itu terus berlangsung dengan pemenang yang sama pula.
Reformasi datang, sistem berubah, namun jasa noken tetap diperlukan oleh aktor-aktor politik. Bahkan, noken tetap dipakai ketika diterapkannya sistem pemilihan langsung kepala daerah dan kepala negara. Tapi aparatur negara tidak lagi bisa bersikap dominan. Elite atau orang besar dari klan-klan dan suku-suku telah menjadi bagian dari sistem politik baru yang dominan. Mereka menjadi tokoh protagonis dalam menjalankan sistem noken dalam politik. Itu terjadi karena politik masuk sampai ke dalam honai, yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
Noken dan politik pada era reformasi ini tidak bisa dipisahkan lagi. Dulu karena keterpaksaan, sekarang menjadi kebutuhan. Kebutuhan akan noken kian mendesak ketika sarana dan prasarana untuk menjalankan pemilu secara langsung tidak berkembang sesuai dengan perkembangan sistem politik yang ada.
Karena itu, mempersoalkan sistem noken di Papua bak pepatah lama, "menepuk air di dulang, terciprat muka sendiri". Untuk itu, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu lebih baik berterima kasih kepada noken ketimbang mempersoalkannya.
