Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arsitektur Baru Regulasi

image-profil

image-gnews
Iklan

Fadel Muhammad
Ketua Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi

Presiden periode 2014-2019 telah terpilih dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, dengan jelas kita dapat melihat visi, misi, dan program kerja calon presiden yang baru tersebut. Kemudian Lembaga Administrasi Negara (LAN) menawarkan arsitektur kabinet baru. Sementara itu, kita belum mendapat gambaran apa yang akan dilakukan oleh DPR sebagai lembaga legislatif lewat anggota atau lewat partai politik, khususnya yang menyangkut regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejak Reformasi, peranan lembaga legislatif dan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia meningkat. Namun setelah Reformasi berjalan 16 tahun, peranan lembaga legislatif (DPR) belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun produk domestik bruto (PDB) nasional Indonesia termasuk 20 besar negara di dunia, PDB per kapita masih sekitar US$ 4.000. Masih jauh di bawah Malaysia, apalagi Singapura. Indeks ini bahkan meningkat dari 0,33 pada 2001 menjadi 0,41 pada 2012. Industri dalam negeri khususnya pangan masih belum cukup kuat. Indonesia masih bergantung pada impor.

Kinerja DPR di bidang legislasi belum memuaskan, ukurannya adalah tidak tercapainya target program legislasi nasional (prolegnas). Terdapat pertentangan antar-undang-undang, bahkan dengan Undang-Undang Dasar. Akibatnya, banyak UU yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, masih terdapat peraturan-perundang-undangan yang perlu dievaluasi kembali agar tidak terjadi peraturan berlebihan yang merugikan rakyat (red tape). Itu sebabnya kita perlu menerapkan sebuah paradigma baru dalam penyusunan regulasi yang disebut better regulation.

Di negara demokrasi dunia, kini dikenal sebuah konsep baru, yaitu better regulation, sebagai pengganti pendekatan deregulation yang sangat liberal, yaitu memberi kebebasan kepada pasar dan masyarakat untuk mengatur diri sendiri. Namun hasilnya banyak merugikan yang lemah dan terpinggirkan. Pendekatan baru yang disebut sebagai better regulation itu dinilai lebih proporsional dengan memberi peranan kepada negara untuk melakukan intervensi secara terbatas dan terukur.

Lewat beberapa tulisan karya Robert Baldwin (2004), Toward Better Regulation (Australian Institute of Company Directos - 2013), Better Regulation Frame Work Manual (Department for Business Innovation and Skills -2013 ), dan lainnya, dapat diringkas beberapa prinsip penting soal better regulation ini. (1) Proporsional, regulator melakukan intervensi bila diperlukan, secara terukur dan terbatas; (2) akuntabel; (3) konsisten, peraturan dan pelaksanaannya; (4) transparan; (5) targeting, jelas target yang ingin dicapai. Berbagai negara melakukan modifikasi atas prinsip yang dasarnya sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gerakan better regulation di dunia dimulai sekitar tahun 2000-an. Di Inggris dimulai pada 1997, sebagai pengganti pendekatan deregulation yang digunakan dalam kurun 1985-1997. Deregulasi seolah-olah mengatakan bahwa regulasi tidak dibutuhkan, padahal regulasi yang baik dibutuhkan oleh negara. Better regulation menghapuskan berbagai macam peraturan yang berlebihan (red tape). Regulasi dibuat bila self regulation tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya better regulation harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, konsisten, transparan, dan jelas targetnya.

Dengan demikian, DPR masa bakti 2014-2019 perlu menerapkan paradigma baru legislasi yang disebut sebagai better regulation. Sebuah regulasi yang lebih baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, DPR dan pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam dan terperinci soal regulasi yang telah dibuat dan yang belum dibuat, khususnya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, yang berhubungan dengan pemenuhan hak sipil, hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi warga negara. Membuang yang tidak perlu, kemudian membuat regulasi yang lebih baik dan sesuai dengan konstitusi serta perkembangan zaman.

Regulasi tersebut disusun berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan, dan solidaritas, yang memberi kebebasan sekaligus memberi peran negara dalam melakukan intervensi secara terbatas, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan membantu yang lemah.

Sebagai prioritas, tampaknya peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 27, 28, 29 yang menyangkut hak sipil dan politik. Kemudian Pasal 31, 32, 33, 34 yang menyangkut jaminan terhadap hak sosial, ekonomi, dan budaya.

Evaluasi menyeluruh dan penyusunan regulasi yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD berdasarkan pendekatan better regulation belum pernah dilakukan di Indonesia. Kini saatnya DPR baru memberikan warna sejarah untuk kesejahteraan rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

56 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.


Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

12 April 2024

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.


Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

5 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.


PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

5 Mei 2023

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.
PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.


Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?


Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

2 Mei 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Istora Senayan, Jumat, 10 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

Halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar itu digelar di Resto Plataran Senayan.


PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

30 April 2023

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno ketika ditemui wartawan di Hotel Aone Jakarta, Senin, 6 Februari. TEMPO/Riri Rahayu
PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

Bukan hanya jemput bola, Eddy menyebut pihak lain juga berupaya menjangkau PAN untuk berkomunikasi.


Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

26 April 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

Sebelumnya pada 2 April 2023, Jokowi juga sudah bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi. Tak mengundang Surya Paloh.