Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Angkatan 45

image-profil

image-gnews
Iklan

Muhidin M. Dahlan
Kerani, @warungarsip

Secara jujur, Ketua Lembaga Sastra Indonesia (Lestra/Lekra) Bakri Siregar (1980: 39) mengakui bahwa penemu label "Angkatan 45" adalah Rosihan Anwar. Label yang ditemukan jurnalis Pedoman pada Januari 1948 itu merujuk pada seniman-sastrawan yang terhimpun dalam "Gelanggang", yang didirikan pada 19 November 1946 atas usaha penyair Chairil Anwar. Sebagai manifesto, ditunjuklah "Surat Kepercayaan Gelanggang".

Angkatan 45, yang bermula dari angkatan sastra, kita tahu kemudian menjadi sebutan untuk figur-figur yang meletakkan dasar bagi semangat Revolusi 1945. Yang dimaksudkan pejuang kemerdekaan dalam pengertian kamus adalah serdadu non-laskar rakyat yang dalam banyak hal diorganisasi oleh kalangan komunis.

Alih-alih label Angkatan 45 berusaha menyatukan seluruh kekuatan revolusioner yang ada di kalangan seniman/sastrawan dan serdadu rakyat, justru label ini dijadikan politik untuk membersihkan Revolusi Agustus dari seluruh unsur yang terkait dengan komunisme.

Hans Bague Jassin, misalnya. Mula-mula ia memberikan lampu hijau bagi beberapa sastrawan Lekra masuk dalam barisan Angkatan 45 lewat penerbitan prosa dan puisi Gema Tanah Air. Namun pada cetakan Gema Tanah Air 1976, di era ketika militer-non-laskar rakyat berkuasa penuh, nama-nama golongan Lekra-PKI itu dimumikan.

Politik Angkatan 45 bukan hanya membersihkan sastra/seniman dari komunisme, tapi juga mengubur vitalitas laskar rakyat dalam meneguhkan fondasi Revolusi Agustus. Nama pemimpin dan jejak darah anggota-anggota laskar rakyat dihapus dari Pertempuran Besar 10 November dan seluruh rute perang gerilya hingga era Clash II.

Puncak penistaan laskar rakyat adalah "Pemberontakan Madiun" pada 1948. Ini bukan hanya peristiwa yang menjadi dalih bagi penguburan komunisme dalam kronik Revolusi 45, tapi juga penumpasan seluruh memori negara-bangsa bahwa ada unsur komunisme dalam vitalitet Revolusi Agustus kita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memang, ada usaha sastrawan Lekra ataupun PKI untuk merebut memori yang (di)hilang(kan) dengan cara merevisi label "Angkatan 45" bukan sebagai golongan, melainkan sebuah semangat kepeloporan terhadap nilai revolusioner. Dan secara politik label "Angkatan 45" bergeser menjadi "Revolusi Agustus".

Usaha ini membawa hasil yang gemilang. Komunisme masuk kembali dalam trek sejarah. Periode 1950-1965 menjadi babak fantastis bagi golongan revolusioner untuk menunjukkan bahwa semangat "Revolusi Agustus" belum selesai.

Membaca arah dan gelagat angin seperti ini, sastrawan macam H.B. Jassin dan serdadu anti-komunis seperti Abdul Haris Nasution mengendurkan sedikit suaranya lantaran Sukarno memberi kembali tempat terhormat pada komunisme.

Subuh 1 Oktober 1965, prahara datang dan memporak-porandakan komunisme. Bukan hanya komunisme, Sukarno pun tak menduga sama sekali bahwa angin barat ini turut menjungkalkan sosoknya dan warisan pemikirannya.

Setelah prahara mereda, musim baru pun dimulai. Revolusi Agustus 1945 yang diberi label "Angkatan 45" kemudian kita tahu suci dari komunisme dan marhaenisme, baik dalam pikiran maupun tindakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil 5 Calon Anggota BPK, Ada Kader Partai hingga Anak Buah Prabowo

2 hari lalu

Anggota Komisi XI DPR RI saat menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2022-2027 yang diikuti sebanyak 9 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil 5 Calon Anggota BPK, Ada Kader Partai hingga Anak Buah Prabowo

Komisi IX DPR resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Seperti apa profil kelima orang itu?


Ramai di Media Sosial X, Benarkah Anies Baswedan Buat Partai Perubahan Indonesia?

4 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
Ramai di Media Sosial X, Benarkah Anies Baswedan Buat Partai Perubahan Indonesia?

Usai sinyal Anies Baswedan akan bikin ormas atau partai politik, muncul viral di media sosial X soal Partai Perubahan Indonesia.


Anies Baswedan Gagal Maju Pilkada 2024 Beri Sinyal Bikin Partai Politik, Apa Syarat Bikin Partai Politik?

6 hari lalu

Anies Baswedan. ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Anies Baswedan Gagal Maju Pilkada 2024 Beri Sinyal Bikin Partai Politik, Apa Syarat Bikin Partai Politik?

Anies Baswedan memberikan sinyal akan dirikan ormas atau partai politik usai tak maju Pilkada 2024. Ini syarat mendirikan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Ingin Dirikan Ormas atau Partai Politik, Ini Syarat Mendirikan Organisasi Massa

6 hari lalu

Foto: Anies Baswedan (YouTube Anies Baswedan)
Anies Baswedan Sebut Ingin Dirikan Ormas atau Partai Politik, Ini Syarat Mendirikan Organisasi Massa

Anies Baswedan gagal maju Pilkada 2024, ia sebut soal kesempatan mendirikan ormas atau partai politik. Apa syarat mendirikan organisasi massa?


Pernyataan Lengkap Anies Baswedan Setelah Tak Maju Pilkada 2024, Sinyal Dirikan Ormas atau Partai Politik

6 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
Pernyataan Lengkap Anies Baswedan Setelah Tak Maju Pilkada 2024, Sinyal Dirikan Ormas atau Partai Politik

Anies Baswedan berikan catatan usai gagal maju dalam Pilkada 2024, ada sinyal akan dirikan ormas atau partai politik. Berikut pernyataan lengkapnya.


Beredar Edaran Pendaftaran Ormas dan Partai, Anies: Bukan dari Saya

7 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
Beredar Edaran Pendaftaran Ormas dan Partai, Anies: Bukan dari Saya

Anies menegaskan surat edaran untuk pendaftaran partai dan permintaan sumbangan bukan darinya.


5 Alasan Partai Politik Merekrut Artis

8 hari lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) dan Rano Karno (kiri) saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
5 Alasan Partai Politik Merekrut Artis

Sejumlah artis kerap jadi andalan partai politik saat musim pemilu.


Anies Baswedan Mau Buat Partai Politik setelah Gagal Maju di Pilkada Jakarta

8 hari lalu

Anies Baswedan berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan, di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sebelum berangkat ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024. Istimewa
Anies Baswedan Mau Buat Partai Politik setelah Gagal Maju di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan ingin membentuk partai politik sebagai wadah menampung aspirasi para pendukungnya.


Saran Pengamat kepada Anies Baswedan setelah Batal Dicalonkan PDIP di Pilgub Jakarta

9 hari lalu

Rano Karno dan Anies Baswedan. Istimewa
Saran Pengamat kepada Anies Baswedan setelah Batal Dicalonkan PDIP di Pilgub Jakarta

Pengamat menyatakan Anies Baswedan perlu bergabung dengan partai politik jika ingin berperan dalam kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional.


Apa itu Kartel Politik, Sejak Dulu hingga Koalisi Indonesia Maju

11 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta (kiri) berfoto bersama saat melakukan pertemuan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Pertemuan Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto itu akan membahas program - program masa depan menjelang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa itu Kartel Politik, Sejak Dulu hingga Koalisi Indonesia Maju

Istilah kartel politik mengemuka belakangan, apa artinya? Telah ada sejak dulu hingga koalisi gemuk KIM, hari ini.