Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Angkatan 45

image-profil

image-gnews
Iklan

Muhidin M. Dahlan
Kerani, @warungarsip

Secara jujur, Ketua Lembaga Sastra Indonesia (Lestra/Lekra) Bakri Siregar (1980: 39) mengakui bahwa penemu label "Angkatan 45" adalah Rosihan Anwar. Label yang ditemukan jurnalis Pedoman pada Januari 1948 itu merujuk pada seniman-sastrawan yang terhimpun dalam "Gelanggang", yang didirikan pada 19 November 1946 atas usaha penyair Chairil Anwar. Sebagai manifesto, ditunjuklah "Surat Kepercayaan Gelanggang".

Angkatan 45, yang bermula dari angkatan sastra, kita tahu kemudian menjadi sebutan untuk figur-figur yang meletakkan dasar bagi semangat Revolusi 1945. Yang dimaksudkan pejuang kemerdekaan dalam pengertian kamus adalah serdadu non-laskar rakyat yang dalam banyak hal diorganisasi oleh kalangan komunis.

Alih-alih label Angkatan 45 berusaha menyatukan seluruh kekuatan revolusioner yang ada di kalangan seniman/sastrawan dan serdadu rakyat, justru label ini dijadikan politik untuk membersihkan Revolusi Agustus dari seluruh unsur yang terkait dengan komunisme.

Hans Bague Jassin, misalnya. Mula-mula ia memberikan lampu hijau bagi beberapa sastrawan Lekra masuk dalam barisan Angkatan 45 lewat penerbitan prosa dan puisi Gema Tanah Air. Namun pada cetakan Gema Tanah Air 1976, di era ketika militer-non-laskar rakyat berkuasa penuh, nama-nama golongan Lekra-PKI itu dimumikan.

Politik Angkatan 45 bukan hanya membersihkan sastra/seniman dari komunisme, tapi juga mengubur vitalitas laskar rakyat dalam meneguhkan fondasi Revolusi Agustus. Nama pemimpin dan jejak darah anggota-anggota laskar rakyat dihapus dari Pertempuran Besar 10 November dan seluruh rute perang gerilya hingga era Clash II.

Puncak penistaan laskar rakyat adalah "Pemberontakan Madiun" pada 1948. Ini bukan hanya peristiwa yang menjadi dalih bagi penguburan komunisme dalam kronik Revolusi 45, tapi juga penumpasan seluruh memori negara-bangsa bahwa ada unsur komunisme dalam vitalitet Revolusi Agustus kita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memang, ada usaha sastrawan Lekra ataupun PKI untuk merebut memori yang (di)hilang(kan) dengan cara merevisi label "Angkatan 45" bukan sebagai golongan, melainkan sebuah semangat kepeloporan terhadap nilai revolusioner. Dan secara politik label "Angkatan 45" bergeser menjadi "Revolusi Agustus".

Usaha ini membawa hasil yang gemilang. Komunisme masuk kembali dalam trek sejarah. Periode 1950-1965 menjadi babak fantastis bagi golongan revolusioner untuk menunjukkan bahwa semangat "Revolusi Agustus" belum selesai.

Membaca arah dan gelagat angin seperti ini, sastrawan macam H.B. Jassin dan serdadu anti-komunis seperti Abdul Haris Nasution mengendurkan sedikit suaranya lantaran Sukarno memberi kembali tempat terhormat pada komunisme.

Subuh 1 Oktober 1965, prahara datang dan memporak-porandakan komunisme. Bukan hanya komunisme, Sukarno pun tak menduga sama sekali bahwa angin barat ini turut menjungkalkan sosoknya dan warisan pemikirannya.

Setelah prahara mereda, musim baru pun dimulai. Revolusi Agustus 1945 yang diberi label "Angkatan 45" kemudian kita tahu suci dari komunisme dan marhaenisme, baik dalam pikiran maupun tindakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

3 hari lalu

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2024. Tempo/CiciliaOcha
Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

PKS, PKB, dan NasDem akan membahas bersama bakal cawagub dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bagaimana sikap awal ketiga partai politik ini.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

18 hari lalu

Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

Kehadiran anggota partai politik di pendaftaran komisioner Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menimbulkan kekhawatiran atas nasib auditor negara.


Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

21 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: PDIP
Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

Megawati mengucapkan apresiasinya terhadap wartawan yang hadir di acara PDIP.


DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

28 hari lalu

Kedua massa tersebut dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Front Kader Penjaga Partai (FKPP). Mereka berunjuk rasa mengenani kepemimpinan PLT Ketua Umum PPP Mardiono di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, mengatakan ada syarat khusus untuk menjadi ketua umum PPP. Pernah jadi pengurus di DPW atau di DPP.


PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

29 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

Viva menyampaikan, PAN juga akan merevisi aturan partai. Menurut dia, pembahasan itu merupakan upaya menjunjung demokrasi di internal partai.


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

33 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

37 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

49 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

51 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.