Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simpang Jalan Golkar

image-profil

image-gnews
Iklan

Indra J. Piliang
Direktur Eksekutif Sang Gerilya Institute

Meski Partai Golkar belum mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK, pasangan ini telah dikukuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai pemenang pemilihan presiden. Golkar sendiri mengalami gejolak yang hebat sejak lima tahun terakhir. Keadaan ini terjadi akibat kekalahan dalam pemilu legislatif 2014.

Sebagai juara kedua dalam pemilihan legislatif 2009-sama dengan pemilihan legislatif 2014-Jusuf Kalla bisa maju sebagai calon presiden 2009 dengan menjadikan Wiranto sebagai calon wakil presiden. Hal ini berbeda dengan 2014, saat Golkar tak berhasil memajukan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden. Padahal, sejak Rapimnas 2012, ARB adalah satu-satunya calon presiden yang diusung Golkar.

Keberhasilan ARB adalah menjadi Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) yang bersifat "permanen" sampai 2019. Komunikasi yang dibangun ARB menempatkan Golkar sebagai partai penyeimbang. Terdapat sinyalemen ARB akan maju menjadi Ketua Umum Golkar periode 2015-2020. Kalau tidak, posisi politik Ketua KMP bisa saja diubah oleh Ketua Umum Golkar yang baru.

Sekalipun jadwal musyarawah nasional belum jelas, posisi ARB masih kuat dalam mengendalikan Golkar di daerah-daerah. Bagi penganut paham konstitusionalitas, jadwal Munas disesuaikan dengan Anggaran Dasar pasal 30: "Musyawarah nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun". Munas terakhir terjadi pada Oktober 2009. Artinya, munas berikutnya berlangsung pada Oktober 2014.

Namun, terdapat klausul dalam Munas VIII Riau 2009 bahwa masa jabatan kepengurusan bisa diperpanjang sampai 2015. Klausul itu hanya berupa rekomendasi yang belum memiliki kekuatan hukum. Idealnya, kalau memang klausul itu diterima sebagai keputusan Munas VIII, hal itu akan dimasukkan dalam "aturan peralihan" dalam Anggaran Dasar. Faktanya, klausul itu sama sekali tidak ditandatangani pimpinan sidang, berbeda dengan dokumen-dokumen lainnya. Pernyataan politik Partai Golkar saja ikut ditandatangani oleh pimpinan sidang.

Kalau hanya sekadar unjuk kekuatan, perbedaan pendapat soal Munas 2014 atau 2015 ini berakibat fatal bagi Golkar. Yang diperebutkan adalah suara DPD I guna menggelar munas luar biasa. Kalau ini yang terjadi, Golkar bisa saja memiliki kepengurusan kembar yang masing-masing berpegang pada AD-ART. Padahal, bukan zamannya lagi untuk memecah Golkar, yang setiap lima tahun "melahirkan" partai baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munas 2015 lemah secara hukum dan politik. Klausul itu ditujukan untuk menghadapi pilpres yang diikuti kader yang diusung Golkar, untuk putaran pertama, apalagi putaran kedua. Dalam pilpres 2009, tokoh-tokoh utama Golkar bukan berkonsentrasi pada pilpres, melainkan pada penggalangan dukungan suara untuk menjadi Ketum Golkar dalam Munas 2009. Mesin Golkar tak berjalan maksimal guna memenangkan JK-Wiranto. Dalam pilpres 2014, kader Golkar yang maju hanyalah JK dan berlangsung satu putaran.

KMP sudah menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah Jokowi-JK. Dengan diketuai oleh ARB, KMP berarti dipimpin Golkar. ARB akan kehilangan legitimasinya, begitu juga KMP, apabila dia tidak lagi menjadi ketua umum. Sasaran pertama KMP tentulah jabatan Ketua DPR, Ketua MPR, dan jabatan strategis lainnya. Dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang baru, KMP dengan mudah bisa mengambil pucuk-pucuk pimpinan di lembaga legislatif.

Soliditas KMP bisa dicatat sebagai yang terbaik, dibanding pada dua pilpres sebelumnya. KMP tetap tak goyah dalam mengalihkan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK, setelah MK mengetuk palu. Beberapa partai politik disebut bakal bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Tapi hal ini baru sebatas wacana.

Perkembangan terakhir ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY memberi sinyal sebagai poros ketiga. Padahal, dalam sepuluh tahun terakhir, Golkar-lah yang berada di posisi itu, yakni menjadi partai tengah guna menyeimbangkan poros kiri (oposisi) dan kanan (pemerintah). Dalam masalah pengurangan subsidi bahan bakar fosil, terlihat sekali Jokowi-JK memerlukan dukungan SBY, alih-alih KMP.

Bakal terjadi "permainan" segitiga politik dalam lima tahun ke depan. Konsentrasi penuh Jokowi-JK menjalankan pemerintahan dihadapkan dengan tiga kekuatan politik di DPR. Jangan lupa, MPR juga akan mendapatkan peran lebih besar. Sinyalemennya sudah tampak, yakni mendelegitimasikan rezim Jokowi-JK. Walau tidak akan sampai pada tindakan pemakzulan, seperti era Presiden Abdurrahman Wahid, kekuatan MPR bisa lebih banyak digunakan untuk menekan Jokowi-JK.

Tinggal ketangguhan kepemimpinan Jokowi-JK yang ditunggu, dari sisi kekompakan ataupun dukungan dari partai-partai politik pengusung, relawan, dan individu-individu yang berkarakter kuat dan sekaligus berani. Pilihan prioritas kebijakan akan sangat menentukan bagi dukungan publik terhadap rezim Jokowi-JK. Apabila pilihan-pilihan itu ternyata memunculkan sentimen negatif, KMP dengan mudah mendapatkan panggung politik dengan segala armadanya yang sudah dipersiapkan dengan rapi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

51 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.


Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

12 April 2024

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.


Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

5 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.


PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

5 Mei 2023

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.
PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.


Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?


Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

2 Mei 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Istora Senayan, Jumat, 10 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

Halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar itu digelar di Resto Plataran Senayan.


PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

30 April 2023

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno ketika ditemui wartawan di Hotel Aone Jakarta, Senin, 6 Februari. TEMPO/Riri Rahayu
PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

Bukan hanya jemput bola, Eddy menyebut pihak lain juga berupaya menjangkau PAN untuk berkomunikasi.


Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

26 April 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

Sebelumnya pada 2 April 2023, Jokowi juga sudah bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi. Tak mengundang Surya Paloh.