Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dekonstruksi Subsidi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Khudori, pegiat asosiasi ekonomi politik Indonesia

Menjelang peralihan kekuasaan, dari duet SBY-Boediono ke Jokowi-JK, terjadi perdebatan seru mengenai BBM bersubsidi. Sejumlah pihak, terutama politikus PDIP dan partai pengusung Jokowi-JK, mendesak agar Presiden SBY menaikkan harga BBM. Tanpa penaikan harga BBM bersubsidi, ruang fiskal yang diwariskan SBY ke Jokowi amat sempit. Presiden SBY menolak desakan itu. Menurut SBY, saat ini tidak tepat untuk menaikkan harga BBM. Penaikan harga BBM bakal menyengsarakan rakyat.

Untuk kesekian kalinya, kata "subsidi" menjadi materi debat seru. Dengan dalih ada lapisan rakyat yang dimanjakan, tiba-tiba subsidi jadi barang haram. Yang dianggap subsidi adalah pengeluaran pemerintah untuk membantu rakyat mendapatkan BBM murah. Mengapa aneka pos pengeluaran APBN buat para politikus dan wakil rakyat di DPR, seperti uang sidang, tunjangan jabatan, studi banding ke luar negeri, dan pelbagai fasilitas yang hasilnya tak pernah dilaporkan ke rakyat, tidak disebut sebagai subsidi yang bisa dipangkas?

Dalam UUD 1945 tak ada kata "dibantu", "disubsidi", atau "pemerintah membantu rakyat". Konstitusi mengamanatkan negara menyediakan penghidupan yang layak, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28h ayat 1), akses pendidikan (Pasal 31 ayat1 dan 2), dan hak dipelihara bagi fakir miskin dan anak-anak telantar (Pasal 34 ayat 1).

Rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28h ayat 3), hak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat 1), dan hak mengembangkan diri lewat pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28c ayat 1). Menurut konstitusi, itu semua merupakan hak.

Kewajiban itu belum ditunaikan oleh negara. Rakyat tentu tidak marah jika pemerintah tidak pandang bulu menghapus segala bentuk dan segala jenis subsidi. Tapi pemerintah tidak konsekuen. Salah satunya, bunga dana rekapitalisasi perbankan akibat krisis 1998 sebesar Rp 600 triliun. Tiap tahun APBN, termasuk di RUU APBN 2015, tersedot Rp 60 triliun untuk membayar bunga yang tak perlu itu. Bunga itu berasal dari pajak rakyat. Ironisnya, bunga hanya dinikmati segelintir pemilik bank, termasuk asing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Subsidi bukan barang haram. Subsidi jadi tugas negara untuk membantu warga miskin. Subsidi lazim ada di negara-negara kesejahteraan. Tapi di negara liberal pun subsidi diberikan. Pemberian subsidi sangat ketat, melewati proses seleksi yang meletihkan, dan antre dalam kurun waktu tertentu. Untuk melihat apakah subsidi digunakan sebagaimana mestinya untuk meraih kesejahteraan, secara rutin petugas mendatangi sasaran subsidi, mencatat, dan melakukan inspeksi apakah betul penerima subsidi masih layak dibantu.

Di negara maju, subsidi tidak boleh jadi alat mendongkrak popularitas pemimpin, baik itu para politikus maupun penguasa. Subsidi disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi dengan prinsip good governance. Subsidi tidak boleh massal, apalagi bila subsidi bisa jadi substitusi bagi masyarakat yang kaya untuk mengambil hak kaum papa. Subsidi diberikan selektif dan dibatasi. Subsidi dilakukan dengan pendampingan (Kasali, 2012).

Sebaliknya, di Indonesia, subsidi bersifat terbuka. Ini terjadi pada subsidi BBM dan pupuk. Konsekuensinya, efektivitas subsidi rendah, dan subsidi sebagai alat pemerataan serta sarana menegakkan keadilan tak tercapai. Apalagi subsidi sering kali jadi alat politik.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

2 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

Penyaluran pupuk organik bersubsidi akan dimulai pada Agustus dan bisa digunakan petani untuk musim tanam Oktober. Total penyaluran tahun ini sebesar 500 ribu ton.


Demi Turunkan Harga Telur, Malaysia Kucurkan Subsidi Ratusan Miliar

3 hari lalu

Ilustrasi telur mentah. Foto: Freepik.com
Demi Turunkan Harga Telur, Malaysia Kucurkan Subsidi Ratusan Miliar

PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan subsidi telur sebesar RM100 juta, dibandingkan dengan alokasi 2023 yang hanya RM27 juta


Tarik Ulur Penerapan Pembelian Gas 3 Kg dengan KTP, Berlaku 1 Juni 2024

23 hari lalu

Warga antre untuk membeli tabung gas LPG 3kg di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Pemerintah daerah setempat bersama Pertamina menggelar operasi pasar murah dengan Harga eceran terendah (HET) Rp16 ribu per tabung untuk mengatasi kelangkaan LPG 3kg yang terjadi sejak satu bulan terakhir. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Tarik Ulur Penerapan Pembelian Gas 3 Kg dengan KTP, Berlaku 1 Juni 2024

Pemerintah telah umumkan peraturan pembelian gas 3 Kg dengan KTP sejak Januari 2023. Hingga segera diterapkan lusa, 1 Juni 2024.


Pertamina Minta Pemerintah Kaji Kembali Subsidi Solar

24 hari lalu

Nelayan menyiapkan solar untuk persiapan melaut di dermaga PPI Lempasing, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu 19 Maret 2022. Nelayan setempat mengaku sejak dua minggu terakhir sulit  mendapat BBM solar bersubsidi dengan harga Rp5.150 akibat pembatasan pasokan dari PT Pertamina, sebagian nelayan saat ini mulai beralih mengunakan BBM Dexlite dengan harga lebih tinggi Rp13.250 per liter agar tetap bisa melaut. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Pertamina Minta Pemerintah Kaji Kembali Subsidi Solar

Pertamina meminta pemerintah meninjau kembali alokasi subsidi solar.


Terpopuler: Ombudsman Minta Penjelasan Bea Cukai terkait Ramainya Polemik Barang Bawaan dari Luar Negeri, Subsidi Sepeda Motor Listrik Rp 7,3 Triliun

29 hari lalu

Petugas bea cukai melakukan pemeriksaan dan mencocokkan dokumen barang-barang dari dalam peti kemas yang baru masuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Ombudsman Minta Penjelasan Bea Cukai terkait Ramainya Polemik Barang Bawaan dari Luar Negeri, Subsidi Sepeda Motor Listrik Rp 7,3 Triliun

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menemui Dirjen Bea Cukai Askolani. Ia meminta penjelasan terkait polemik barang bawaan dari luar negeri.


Pemerintah Siapkan Dana US$ 455 Juta untuk Subsidi Motor Listrik

29 hari lalu

Sejumlah pengendara sepeda motor listrik bersiap mengikuti riding bareng Motoe RI-1 di Jakarta, Ahad, 28 Januari 2024. Parade motor listrik yang digelar Gotion Indonesia dan Elektrik Rakyat Indonesia tersebut untuk mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat mengenai solusi transportasi ramah lingkungan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemerintah Siapkan Dana US$ 455 Juta untuk Subsidi Motor Listrik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyiapkan dana sebesar US$ 455 juta untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik.


Iuran BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar, Pengamat: Harus Perhatikan Kemampuan Peserta

31 hari lalu

Iuran BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar, Pengamat: Harus Perhatikan Kemampuan Peserta

Pengamat kesehatan dari IAKMI mengatakan penyesuaian iuran untuk Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan perlu memperhatikan kondisi peserta.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

57 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

21 April 2024

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.


Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

16 April 2024

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.