Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Permanen  

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Said Zainal Abidin, Guru Besar STIA LAN dan Mantan Penasihat KPK

Sebuah strategi alternatif yang mungkin dipilih oleh kubu Merah Putih (Prabowo-Hatta) setelah keluar keputusan sidang Mahkamah Konstitusi adalah pembentukan koalisi permanen di DPR.

Apa yang dimaksudkan dengan koalisi permanen itu? Sebagai fraksi di DPR, pengertian "permanen" bisa diartikan dalam dua bentuk. Pertama, sebagai kerja sama tetap, tapi bersifat fleksibel. Artinya, setiap sikap dan keputusan yang diambil selalu dengan kesepakatan bersama yang sifatnya fleksibel. Boleh jadi suatu saat mendukung kebijakan pemerintah, dan pada waktu yang lain bersikap menolak. Yang penting, keputusan itu selalu diambil secara bersama. Maksudnya, keputusan itu dilakukan secara bersama dengan menggunakan prinsip rasionalitas dan kepentingan publik. Kalau ini yang akan terjadi, situasi politik menjadi normal dan kondusif untuk segala pihak.

Kedua, boleh jadi pengertian permanen itu diartikan sebagai sikap oposisi permanen yang rigid. Artinya, setiap inisiatif pemerintah dalam memasukkan sebuah isu dalam agenda kebijakan (policy agenda, daftar yang mendapat prioritas untuk dibahas dalam DPR) akan ditolak tanpa memperhitungkan wujud dan tujuan dari kebijakan itu. Kalau ini yang terjadi, situasi perpolitikan di Indonesia akan lain. Jauh dari normal dan rasional.

Sudah dimengerti bahwa fungsi DPR adalah menilai jalannya pemerintahan dengan mempertimbangkan pokok kepentingan rakyat, siapa pun dia dan apa pun partai politiknya. Jika bertindak di luar fungsi itu, DPR dapat dianggap tidak bekerja secara wajar.

Seorang anggota DPR harus selalu menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku demi kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Kita semua berharap bahwa DPR RI periode 2014-2019 cukup rasional dan bertindak secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang matang. Dalam arti, kepentingan umum/rakyat berada di atas kepentingan pribadi dan partai. Ini dapat diharapkan karena DPR periode ini adalah pilihan rakyat secara langsung untuk ketiga kali dalam era Reformasi dan sesudah Republik berusia 69 tahun sejak merdeka.

Salah satu prinsip yang perlu dipegang adalah, apa yang pernah diucapkan oleh Abraham Lincoln, Presiden America Serikat, my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins (cintaku kepada partaiku berakhir, ketika cintaku kepada negeriku dimulai).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bersamaan dengan itu, sambil mengharapkan pilihan yang tepat, pada tempatnya pula kita ingin mengingatkan jika seandainya para politikus tersebut tergelincir dan memilih jalan oposisi permanen yang rigid. Pertama, dengan jumlah suara anggota DPR dari koalisi permanen tersebut yang lebih besar, mengandung akibat setiap isu kebijakan (policy issue) inisiatif pemerintah akan mengalami hambatan untuk masuk ke agenda kebijakan (policy agenda). Pertanyaannya, bisakah mereka melakukan hal yang demikian jika isu yang disampaikan tersebut mendapat dukungan besar dari rakyat?

Dalam era keterbukaan sekarang, rakyat secara mudah dapat mengikuti apa yang terjadi di DPR. Kalau koalisi permanen yang dimaksud menolak kepentingan rakyat yang diperjuangkan pemerintah, saya khawatir mereka tidak akan pernah lagi mendapat dukungan untuk seterusnya pada masa yang akan datang. Partai-partai yang bersangkutan akan surut popularitasnya di mata rakyat-untuk tidak menyebutkan akan gulung tikar. Kedua, sebagai partai politik pada umumnya, tokoh-tokoh partai mempunyai keinginan mendapatkan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan. Karena itu, oposisi permanen yang lepas sama sekali di luar pemerintahan Indonesia dapat dikatakan sulit terbentuk. Dalam banyak hal, oposisi itu selalu bersifat setengah-setengah. Oposisi, ya, menerima jabatan juga OK.

Pada periode yang lalu, secara gamblang sikap setengah-setengah itu sering dituduhkan kepada PKS. Sebenarnya, semua partai juga mengandung potensi yang sama. Kecuali hanya satu-dua partai yang sudah lama berpengalaman sebagai partai oposisi.

Memahami kondisi perpolitikan inilah, mengapa Jokowi dan Surya Paloh secara terbuka menawarkan kemungkinan bergabung bagi partai-partai yang dulu tidak mendukung Jokowi-JK untuk ikut dengan koalisi partai pemerintah. Secara halus, mungkin mereka dapat membaca adanya keinginan dari partai-partai tersebut yang sedang mempertimbangkan cara yang lebih elegan untuk bergabung. Dengan harapan, mudah-mudahan dapat memperoleh kursi di kabinet. Ketiga, dengan alasan di atas, ada kemungkinan terbentuk koalisi permanen yang bersikap oposisi permanen kecil. Koalisi permanen dari partai-partai yang bergabung dalam kelompok tersebut tidak mempunyai sesuatu landasan ideologis untuk mau berkorban tanpa alasan yang jelas.

Kalau ada di antara pemimpin partai yang telanjur tetap berkukuh mempertahankan koalisi permanen, saya kira mereka akan digeser dari kedudukannya oleh tokoh-tokoh lain dalam partai itu sendiri. Hal ini mulai kelihatan dengan guncangan yang timbul dalam Partai Golkar dan PPP. Kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak wajar itu akan terjadi, karena kestabilan politik nasional yang ditopang oleh kematangan partai politik merupakan modal utama dalam pembangunan nasional.  


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

57 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.


Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

12 April 2024

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.


Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

5 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.


PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

5 Mei 2023

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.
PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.


Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?


Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

2 Mei 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Istora Senayan, Jumat, 10 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

Halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar itu digelar di Resto Plataran Senayan.


PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

30 April 2023

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno ketika ditemui wartawan di Hotel Aone Jakarta, Senin, 6 Februari. TEMPO/Riri Rahayu
PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

Bukan hanya jemput bola, Eddy menyebut pihak lain juga berupaya menjangkau PAN untuk berkomunikasi.


Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

26 April 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

Sebelumnya pada 2 April 2023, Jokowi juga sudah bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi. Tak mengundang Surya Paloh.