Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nama sebagai Merek Politik

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Muhidin M. Dahlan, kerani@warungarsip

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh pemasar inisial nama sendiri sebagai sebuah merek politik. Tak ada yang menduga bahwa singkatan namanya, SBY, seperti aksara biru yang tercetak di lambung roket yang melontarkan karier politiknya setinggi yang barangkali ia pun tak pernah menduganya.

Jurnalis yang memberikan inisial itu pertama kalinya. Dan anehnya, SBY tak menolaknya. Pada 2004, inisial itu justru dipakainya sebagai bagian penting dari propaganda pada alat-alat peraga kampanye.

Sadar dengan nama "SBY" sebagai merek politik inilah, PDIP, yang menjadi kompetitor politik pada Pemilu 2004 dan 2009, mencoba menyingkirkannya lewat komentar-komentar di depan layar kaca. Misalnya, para fungsionaris PDIP emoh menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai SBY, melainkan "Jenderal Susilo". Tujuannya, agar publik tetap mengingatnya sebagai seorang jenderal yang dibesarkan di barak-barak militer.

Namun sejarah menghendaki lain. Justru merek "SBY" mampu mengantarkannya mencapai titik karier paling puncak dalam pasar politik Indonesia dalam dua kali pemilihan presiden langsung. Tuah nama ini melahirkan pengikut. Beberapa tokoh partai mencoba mencari peruntungan dengan singkatan nama sebagai merek politik. Pernah, suatu masa pada Pemilu 2009, pengusung Megawati Soekarnoputri membuat singkatan "MSP". Tapi kita tahu "MSP" berakhir hanya sebagai merek bibit padi, bukan merek politik yang membawa berkah.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan penuh percaya diri menyingkat namanya menjadi "ARB". Merek "ARB" terus digeber dalam iklan politik enam purnama sebelum pendaftaran capres dibuka KPU. Dan nama "ARB" itu, jangankan terdaftar dalam "buku kandidat" yang disediakan KPU, malah terlempar dan nyungsep ke pasir beberapa pekan sebelum hari "H" pendaftaran yang diawali peristiwa memalukan "boneka Teddy Bear".

Ada hal lain yang dilupakan para pengikut yang tak kreatif ini, bahwa singkatan atau inisial nama sudah menjadi domain utama reserse untuk menyebut para bromocorah di hadapan publik. MN, AM, AU, AM, adalah sejumlah nama inisial yang diproduksi para reserse antirasuah untuk bromocorah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alhasil, inisial nama, alih-alih membawa keberuntungan politik, malah menjadi bagian dari kesialan hidup. Dan inisial "ARB" adalah salah satu merek politik yang paling sial yang dilahirkan Pemilu 2014.

Mengambil trek yang sama, tapi sedikit berbeda, Joko Widodo maju mengarungi karier politiknya dengan akronim dan bukan singkatan. Akronim, sebagaimana penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil dua atau lebih huruf dari setiap kata yang diucapkan secara wajar.

"Jokowi" adalah akronim sekaligus merek politik yang diusung Joko Widodo sejak membuka palagan di Solo. Yang menarik, merek itu didapatkan secara natural dari pelanggan mebelnya dari Prancis. Merek dari akronim ini, kita tahu kemudian, melejit begitu cepat. Mula-mula di Solo, lalu mengejutkan Ibu Kota, dan pada akhirnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, merek politik "Jokowi" ini menjadi penguasa tertinggi RI.

"Jokowi", di beranda politik terkini, bukan hanya berhenti menjadi sebuah akronim belaka, tapi juga menjadi frasa dengan makna baru. Jokowi adalah kita yang muda (Jaka=muda; we=kita). Jokowi adalah simpul kepemimpinan angkatan muda yang menjadi pemegang lisensi penggerak kreativitas paling depan.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

1 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

13 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

15 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

19 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

20 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

20 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

32 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

36 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

37 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.


Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

38 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.