Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selamat Datang Era Maritim

image-profil

image-gnews
Iklan

Soleman B. Ponto
Purnawirawan TNI Angkatan Laut; Kepala Badan Intelijen Strategis (KA-BAIS) TNI Periode 2011-2013

Jika diamati, dalam pemilihan presiden lalu, satu di antara ikon yang dijual dan diperebutkan adalah sosok Sukarno. Sejak kampanye hingga kini, ketika mempersiapkan pemerintahan baru, Joko Widodo mengatakan akan menjalankan pesan dan gagasan besar Bung Karno berupa Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial kebudayaan. Satu di antara implementasi terhadap ajaran Bung Karno adalah diangkat dan (akan) diberdayakannya laut serta kekuatan maritim oleh pemerintah mendatang. Bahkan, seketika setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2014, pasangan Jokowi-JK langsung menuju Pelabuhan Sunda Kelapa dan menyampaikan pidato kemenangan mereka di atas kapal pinisi Hati Buana Setia.

Berkaca pada apa yang dilakukan Bung Karno 50 tahun silam terhadap Kabinet Dwikora pada 1964, ia membentuk Kompartemen Maritim yang dipimpin Menteri Koordinator yang membawahkan Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perikanan dan Pengelolaan Laut, serta Menteri Perindustrian Maritim. Saat itu (1964-1966), Menteri Koordinator Maritim dijabat oleh Mayor Jenderal KKO Ali Sadikin. Sebelumnya, Ali Sadikin menjadi Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja IV (1963-1964). Pembentukan Kompartemen Maritim tersebut bertujuan membangun bangsa Indonesia dengan kekuatan maritim yang besar dan kuat.

Fakta tersebut menunjukkan perhatian besar Bung Karno kepada bidang ini. Bahkan, pada suatu kesempatan, beliau berpidato di hadapan National Maritime Convention (NMC) pada 1963 dan mengatakan bahwa indonesia bisa menjadi negara kuat jika kita dapat menguasai lautan. Satu hal penting yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pesan tersebut adalah pengusaaan terhadap armada.

Pada masa kampanye Jokowi-JK, kekuatan maritim sering didengungkan. Misi ketiga pemerintah Jokowi-JK adalah mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Adapun misi keenam adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Dalam kesempatan lainnya, Joko Widodo mengaku akan membangun tol laut untuk memperlancar lalu lintas, kapal-kapal pengangkut barang, dan pengangkutan penumpang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritim memiliki arti berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dengan kata lain, maritim mengindikasikan penggunaan laut untuk "menghasilkan uang". Contoh elemen maritim yang sangat berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut dapat dilihat dalam yurisdiksi hukum maritim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hukum maritim (maritime law), menurut kamus hukum Black's Law Dictionary disebutkan sebagai hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana/moda transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata/dagang maupun yang diatur dalam hukum publik.

Dengan demikian, pembahasan masalah maritim akan terkait dan tersangkut-paut dengan banyak hal. Selama ini, persepsi yang terbangun-maritim diidentikkan dengan laut dengan fokus hanya pada soal pertahanan dan ikan-masih terus ada. Karena itu, pemerintah mendatang harus meyakinkan publik bahwa maritim adalah hal-hal yang menyangkut transportasi laut atau pengangkutan laut untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Relevansi pembahasan maritim seperti dijelaskan di atas menjadi tersambung dengan ide besar pasangan Joko Widodo-Jusuf kalla yang hendak membangun tol laut, yang disampaikan pula saat masa kampanye. Banyak yang salah persepsi, bahkan memandang ide besar tersebut dengan miring dan sinis. Padahal, tol laut merupakan implementasi dan penerjemahan dari ide besar membangun negara maritim. Tol laut adalah sarana memperlancar pengangkutan barang dan orang melalui kapal dengan segala macam sarana pendukung yang sebenarnya secara keseluruhan dikenal dengan nama angkutan laut. Dengan kata lain, membangun tol laut adalan membangun angkutan laut.

Perlu disadari bahwa keinginan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membangun dunia maritim yang kuat tentu bukan kabar baik sebagian pihak, baik di lingkup internal maupun di negara lain. Ada yang akan "tersingkir" dan dirugikan serta terancam oleh kebijakan ini. Karena itu, keberadaan intelijen maritim merupakan suatu keharusan. Tanpa intelijen maritim yang dapat mendeteksi dan mencegah secara dini ancaman terhadap angkutan laut atau tol laut, target Indonesia untuk menjadi negara maritim yang kuat bakal jauh panggang dari api.

Hal lain yang juga penting adalah dasar hukum pelaksanaan pembangunan dalam bidang maritim. Saat ini, setidaknya ada 23 undang-undang dari 14 kementerian/lembaga RI yang terkait dengan laut, ikan, perhubungan, dan pertahanan yang tidak terintegrasi dengan baik, bahkan sering tumpah-tindih. Ini adalah tugas yang tidak mudah dan sangat menantang. Selamat datang era maritim.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

18 jam lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

2 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.