Untuk DKI Bebas Korupsi

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Korupsi bisa dilakukan di semua lini, tapi juga bisa dicegah dari semua lini. Rencana pemerintah DKI Jakarta menghambat kenaikan pangkat pejabat yang belum melaporkan hartanya merupakan contoh terbaru tentang perlunya kreativitas dalam membatasi ruang gerak koruptor. Saat ini 52 persen pejabat DKI tercatat belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    LHKPN bisa dipakai untuk mengecek harta pejabat sebelum dan setelah ia menempati posisinya. Penertiban laporan kekayaan semakin penting bagi DKI setelah beberapa pejabat provinsi ini terjerat korupsi. Mereka adalah Raden Suprapto (Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan), Ridha Bahar (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Pusat), serta Yuswil Iswatara (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Selatan). Raden menjadi tersangka suap perizinan. Adapun Ridha dan Yuswil diduga terlibat korupsi pengadaan kamera pengawas. Ketiganya telah diberhentikan dari jabatannya.

    Sudah sering jadi omongan, Pemerintah DKI adalah salah satu sarang koruptor. Itu sebabnya Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diberi tugas oleh Gubernur Jokowi untuk memelototi anggaran. Gebrakan sudah dilakukan, misalnya mengunggah video rapat-rapat anggaran ke situs sosial YouTube agar dilihat orang banyak. Ahok juga telah meminta anggaran DKI dipotong 25 persen agar lebih efisien.

    Adagium purba mengatakan korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Inilah yang ditangkal oleh Jokowi-Ahok. Unsur kesempatan direduksi dengan memperkuat unsur pengawasan. Terhadap mereka yang membandel, diambil langkah tegas: pemecatan. Mereka yang diberhentikan lalu diganti dengan pejabat yang lebih baik atau kandidat lain hasil lelang jabatan. Konsep yang terakhir ini merupakan upaya mengubah persepsi bahwa jabatan adalah sesuatu yang diperoleh dengan urut kacang-sehingga yang korup dan tak berprestasi pun jika sampai waktunya akan naik posisi.

    Wakil Gubernur Ahok telah pula menggagas perlunya pembatasan transaksi tunai. Ide ini, untuk penerapan di tingkat nasional, telah disampaikan sejumlah aktivis antikorupsi, tapi mentok, karena membutuhkan persetujuan pemerintah dan DPR. Memang perlu diskusi lebih lanjut untuk mewujudkan ide ini di kawasan DKI saja. Meskipun tak mudah, niat baik itu sebaiknya disambut.

    Terobosan demi terobosan sudah semestinya dilakukan untuk membatasi ruang gerak koruptor. Daripada mengeluhkan konsumerisme dan akhlak penyelenggara negara yang merosot hingga korupsi merebak, lebih baik membuat sistem pelaporan keuangan yang transparan. Ketimbang ngomel soal anak buah yang menilap uang perjalanan dinas, lebih baik membuat traktat kerja sama dengan maskapai penerbangan agar melaporkan setiap perjalanan dinas yang mencurigakan.

    Korupsi bisa terjadi di segala lini, tapi juga bisa dicegah dari pelbagai lini. Dalam hal ini, kreativitas adalah kata kunci.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.