Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelembagaan Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Darmaningtyas, Pengamat Pendidikan dari Tamansiswa

Menyambut pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), muncul beberapa gagasan dalam bidang pendidikan, budaya, serta riset dan teknologi (ristek). Sejumlah seniman dan budayawan mengusulkan agar dibentuk Kementerian Kebudayaan yang khusus mengurusi kebudayaan, agar kebudayaan dapat berkembang secara maksimal. Mereka berharap, dengan pengesahan RUU Kebudayaan menjadi UU Kebudayaan, kelak ada kementerian khusus yang mengawal implementasinya.

Sedangkan mereka yang memiliki concern dalam bidang ristek mengusulkan agar dilakukan pemisahan antara kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) dengan kementerian yang mengurusi pendidikan tinggi (PT). PT diusulkan digabung menjadi satu dengan kementerian yang mengurusi ristek, yaitu BPPT, dengan alasan agar riset-riset di PT dapat diimplementasikan dan bukan hanya menjadi dokumen di laci.

Semua argumen mengenai pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan ataupun pemisahan kelembagaan antara Dikdasmen dan PT itu cukup rasional. Artinya, berdasarkan nalar empiris, usul-usul tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Namun tidak berarti usul tersebut layak diimplementasikan karena memiliki implikasi yang amat luas, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Maka, calon presiden terpilih Jokowi-JK perlu ekstra hati-hati mengakomodasi semua gagasan konstruktif tersebut.

Pembentukan kementerian baru pasti akan berdampak pembengkakan anggaran negara. Sementara itu, hasilnya belum tentu memuaskan seperti yang diharapkan. Secara politis, keberadaan Kementerian Kebudayaan juga belum tentu memiliki leverage yang tinggi dan punya pengaruh luas bila tidak didukung oleh penganggaran yang besar dan serta tugas, pokok, dan fungsi yang jelas.

Kita sudah memiliki pengalaman selama satu dekade yang dapat dipakai sebagai bahan refleksi untuk mengambil keputusan. Pada periode 1999-2009, kebudayaan melekat jadi satu dengan Kementerian Pariwisata, selengkapnya bernama Kementerian Budaya dan Pariwisata. Sedangkan pendidikan bernama Departemen Pendidikan Nasional. Ternyata pemisahan tersebut menimbulkan persoalan yang amat luas, baik terhadap kebudayaan sendiri maupun pendidikannya. Kebudayaan ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan, bahkan cenderung diperlakukan sebagai komoditas semata. Sedangkan praksis pendidikan menjadi amat kering dan terjebak pada persoalan manajerial, sehingga kehilangan rohnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akhirnya muncul desakan agar kebudayaan dikembalikan lagi ke pendidikan. Desakan itu kemudian direspons oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengembalikan kebudayaan ke pendidikan. Dan sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, nomenklaturnya pun berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nalar empirisnya memang diyakini penggabungan PT dengan ristek akan lebih produktif. Tapi kita juga bisa meragukan asumsi tersebut ketika hasil-hasil kajian dan inovasi BPPT tidak secara otomatis dapat diproduksi secara massal, sehingga tidak berkontribusi langsung terhadap pengembangan industri nasional. Masih saja tetap terjadi, ristek dan industri berjalan sendiri-sendiri. Hal yang sama akan terjadi dalam hal penggabungan PT dengan ristek, bahwa harapan ideal itu tidak akan tercapai, sementara praksis PT sudah telanjur pragmatis. Padahal, PT didirikan bukan hanya memproduksi tenaga kerja dan melakukan inovasi untuk industri saja, melainkan untuk perubahan masyarakat secara luas, termasuk aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, penggabungan PT dengan ristek itu hanya menjawab kebutuhan industri dan atau pemasaran hasil-hasil riset dari perguruan tinggi semata.

Persoalan PT dan ristek kita bukan terletak pada kelembagaannya, melainkan pada pendanaan yang terbatas dan kultur birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena dana terbatas, riset di PT dan ristek hanya memenuhi persyaratan formal, tidak optimal, akhirnya industri pun tidak berminat mengembangkannya. Dengan demikian, solusinya bukan menggabungkan keduanya, tapi menambah anggaran untuk PT dan riset serta menciptakan kultur birokrasi yang mendukung interelasi antara PT, ristek, dan industri.

Berdasarkan pengalaman pemisahan kelembagaan antara pendidikan dan kebudayaan serta pembentukan beberapa kementerian baru, tapi tidak disertai dengan pendanaan yang cukup, jelas sekali bahwa pembentukan kementerian baru tidak selalu mampu memenuhi keinginan dari para pengusulnya, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan. Karena itu, sebelum telanjur, gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan serta penggabungan PT dengan ristek pun perlu berhati-hati. Jangan sampai kelembagaan masing-masing sektor sudah berantakan dan kehilangan rohnya, tapi kementerian baru itu pun tidak mampu menjawab persoalan, sebaliknya justrumelahirkan persoalan yang lebih kompleks.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

42 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.