Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penderitaan Kebudayaan

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agus Dermawan T., Pengamat Budaya dan Seni

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla baru saja mengumumkan jumlah kementerian untuk kabinet mendatang. Berdasarkan rancangan yang sudah digadang-gadang, Kementerian Kebudayaan, yang berpuluh tahun menempel pada Kementerian Pendidikan, mendadak hilang. Sebagai "kompensasi", kebudayaan akan ditampung dalam Kementerian Ekonomi Kreatif yang diwacanakan.

Hilangnya kebudayaan dalam kementerian dan penyempitan kebudayaan menjadi sekadar produk ekonomi kreatif tentu akan mengecewakan para pemikir kebudayaan. Sebab, kebudayaan-sebagai himpunan dari cara manusia berpikir, berperasaan, dan berbuat sebagai anggota masyarakat-memiliki aspek sangat luas dan abstrak, yang tidak bisa dikomodifikasi.

Dari rancangan kabinet Jokowi-JK ini masyarakat budaya tersadar bahwa kebudayaan dalam nomenklatur (tata nama), yang merupakan tanda dari prioritas pemerintah Indonesia, memang menjadi "si penderita" sejak lama. Pada masa Menteri Muhammad Yamin dan Bahder Djohan pada 1950-an, kebudayaan diletakkan sebagai pelengkap Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, yang kemudian disebut PP&K (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan). Memasuki masa Orde Baru, kementerian itu diringkas menjadi P dan K saja, atau Pendidikan dan Kebudayaan.

Nomenklatur ini dikritik oleh budayawan Boediardjo dalam sejumlah seminar. Pendidikan dan kebudayaan disebut sebagai dua pekerjaan besar, yang seharusnya ditangani terpisah. Kementerian Kebudayaan harus berdiri sendiri. Sementara itu, salah satu hasil kebudayaan yang disebut kesenian juga merupakan karya berlingkup amat luas, yang manifestasinya harus diwadahi secara spesial. Pikiran Boediardjo di kurun lain disepakati Menteri Fuad Hassan, yang menangani Dikbud (Pendidikan dan Kebudayaan). Sayang, Fuad Hassan keburu turun.

Baru pada medio 1998, seni memperoleh posisi mandiri, dalam Kementerian Pariwisata dan Seni yang dipimpin Marzuki Usman. Meski begitu, konon, seni di sini diposisikan sebagai penghias dunia pariwisata saja. Sementara itu, kebudayaan masih dilekatkan di belakang Kementerian Pendidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memasuki Orde Reformasi, kebudayaan tetap cuma menempel-nempel. Menteri Jero Wacik pun memegang tampuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lumayan, kebudayaan ditaruh di posisi depan, meski dalam prakteknya kebudayaan habis dilibas program kepariwisataan.

Zaman berlanjut. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sekonyong-konyong dihapus oleh rezim SBY. Kebudayaan lalu bergabung (lagi) dengan Pendidikan. Jadilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konon, untuk membagi pekerjaan, menteri mengangkat wakil menteri, yang khusus menangani kebudayaan. Begitu tahu bahwa kebudayaan itu hakikatnya abstrak, wakil menteri diam-diam menggeser programnya untuk menggarap yang konkret. Dan yang konkret dalam kebudayaan adalah produk kesenian. Padahal, di sebelah sana negara telanjur membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semua tahu, "ekonomi kreatif" tak lain produk kesenian itu. Dalam situasi bertumpang-tindih, kebudayaan diam-diam terlupakan.

Kebingungan negara atas kebudayaan ujungnya mengikis kebijakan anggaran yang membiayai policy kebudayaan. Padahal, semua tahu, tanpa anggaran, penanganan kebudayaan tidak akan pernah berjalan. Sekarang, kita sedang menunggu, adakah Jokowi-JK sama belaka dengan para pendahulu?  


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

45 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.