Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu ragu membongkar tuntas kasus suap Rudi Rubiandini. Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ini tentu tak bermain sendiri. Banyak tokoh penting diindikasikan terlibat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat.
Rudi, yang juga mantan Wakil Menteri ESDM, diduga menerima suap US$ 900 ribu dari Simon Gunawan Tanjaya, petinggi PT Kernel Oil Indonesia. KPK telah menetapkan Rudi dan Simon sebagai tersangka. Pelatih golf Rudi, Deviardi, yang dituduh menampung setoran perusahaan migas, pun dijerat.
Belum lama ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik diperiksa untuk kasus yang sama. Kendati KPK hanya memanggilnya sebagai saksi, diharapkan langkah ini mengarah ke pengusutan lebih jauh. Apalagi, ajudan Sang Menteri, I Gusti Putu Ade Pranjaya, yang merupakan saksi penting, telah dicegah ke luar negeri.
Jero, yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, jelas disorot. Sulit membayangkan ia tidak tahu-menahu praktek kotor di SKK Migas. Posisinya amat sentral karena ia menjadi Ketua Komisi Pengawas SKK Migas. Sebagai Menteri ESDM, ia juga atasan sekretaris jenderal kementerian ini, Waryono Karno, yang telah dicegah pergi ke luar negeri. Waryono dicurigai karena penyidik KPK menemukan uang US$ 200 ribu di ruang kerjanya, yang diduga suap.
KPK semestinya tak sulit mengungkap teka-teki duit di ruang kerja Waryono. Begitu pula mengusut keterlibatan Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bhatoegana. Kepada penyidik KPK, Rudi mengaku diminta Sutan menyiapkan hadiah hari raya untuk anggota DPR. Rudi pun menugasi Deviardi mengumpulkan dana. Duit US$ 300 ribu kemudian diperoleh dari Simon. Sebanyak US$ 200 ribu dari uang itu diberikan Rudi kepada Sutan melalui anggota Komisi Energi dari Fraksi Demokrat, Tri Yulianto.
Terseretnya nama pejabat dan politikus dari Partai Demokrat dalam kasus Rudi tentu bukan kebetulan. Selama ini Kementerian ESDM-termasuk SKK Migas-seolah menjadi jatah Demokrat. Partai lain, seperti PKS, memegang pos berbeda, antara lain Kementerian Pertanian. Jangan heran bila skandal suap kuota impor sapi di kementerian ini kemudian menyeret banyak tokoh PKS.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, seharusnya malu. Ia tampak kedodoran mencegah korupsi yang merajalela di lingkungan kabinet dan di partainya sendiri. Sebelumnya, Partai Demokrat diguncang oleh skandal korupsi proyek Hambalang, proyek Wisma Atlet, dan proyek kampus, yang membuat popularitas partai ini merosot tajam. Janji memerangi korupsi pun menjadi jargon semata.
Itu sebabnya peran KPK menjadi amat penting dalam memberantas korupsi-termasuk membongkar tuntas suap di SKK Migas. Tanpa upaya ini, mustahil mewujudkan politik dan pemerintahan yang bersih.
