Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sila Keempat

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putu Setia, @mpujayaprema

Pancasila sudah banyak dihafal. Kalaupun masih ada yang salah mengucapkan, itu terjadi pada sila keempat yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Sila ini juga membingungkan dalam membaca kata-kata "permusyawaratan/perwakilan" itu. Apakah dengan "permusyawaratan atau perwakilan" atau "permusyawaratan garis miring perwakilan"? Apalagi Orde Baru memperkenalkan singkatan bergaya militer sehingga "garis miring" dibaca "garing". Bayangkan kalau kata itu dibaca: "permusyawaratan garing perwakilan". Aneh tapi benar.

Lalu apa arti tanda "/" itu? Ketika saya mengikuti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) tingkat nasional pada 1994, saya tak mendapat penjelasan yang tegas dari mentor. Ada pendapat garis miring itu berarti "atau" dan ada yang berpendapat "dan/atau". Wah, yang terakhir ini lagi-lagi ada garing (eh, garis miring) yang biasa dalam bahasa hukum. Jadi, apakah kebijaksanaan yang diambil harus dalam bentuk musyawarah dan perwakilan, atau musyawarah saja dan perwakilan saja sama-sama benar?

Sila keempat ini sekarang kembali disebut-sebut dalam kaitan dengan RUU Pilkada. Koalisi Merah Putih (KMP), yang mengusung pilkada lewat DPRD, menggunakan sila keempat ini sebagai dasar argumentasi. Karena itu, RUU Pilkada disebutnya cermin demokrasi Pancasila.

KMP mau kembali ke Orde Baru. Pada era itu, presiden pun tidak dipilih oleh rakyat. Apakah Soeharto dipilih oleh MPR? Tidak. Soeharto tak mau ada pemilihan. Setelah MPR sah disebut "perwakilan", Soeharto ditunjuk dengan "musyawarah". Dia lalu menunjuk sendiri wakil presiden dan MPR memutuskannya dengan kata sakti: "tercapai musyawarah-mufakat bulat". Tak boleh ada lonjong sedikit pun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pernah ada pimpinan partai yang (pura-pura) membelot, yakni Dr. J. Naro. Ketua Umum PPP ini mencalonkan diri (hanya) sebagai wakil presiden. Banyak orang mengira ini akan jadi "sejarah baru", ada pemilihan wakil presiden. Tapi Soeharto kesal dan menjelang MPR melakukan "musyawarah", nama J. Naro tak disebut lagi sebagai calon wakil presiden. Naro cukup puas dengan membuat kartu nama: "mantan calon wakil presiden".

Demikianlah Soeharto memaknai sila keempat Pancasila, persis suara KMP sekarang, meskipun pemilu presiden tak disebut karena masih dalam koridor pilkada. Kira-kira apa yang ada dalam benak Bung Karno ketika melahirkan Pancasila? Bung Karno dalam pidatonya menyebutkan Pancasila digali dari bumi Indonesia.

Dalam kearifan budaya lokal Nusantara, pemimpin memang mengutamakan musyawarah-mufakat lewat perwakilan. Pada masyarakat adat Bali, misalnya, warga berkelompok dalam perwakilan. Perwakilan terendah bernama tempekan, di atas itu banjar, di atasnya lagi desa. Ketua adat, yang disebut bendesa, dalam merumuskan kebijakan cukup bermusyawarah dengan ketua-ketua perwakilan. Dengan demikian, warga tak harus terlibat dalam banyak rapat.

Namun dalam memilih pemimpin dari tingkat terendah sampai tertinggi, rakyat memilih secara langsung. Cara memilih pemimpin seperti ini juga lazim bagi masyarakat adat di luar Bali. Nah, kalau Bung Karno menggali Pancasila dari kearifan budaya lokal ini, mungkin sila keempat dimaksudkan bukan untuk memilih pemimpin. Disebut "mungkin" karena Bung Karno tak bisa lagi diwawancarai, kita hanya bisa belajar dari perjalanan sejarah bangsa.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Tegaskan Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

2 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Tegaskan Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Kepmenaker Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.


Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

11 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

Tak hanya bulan lahirnya Pancasila, Juni juga menjadi hari kelahiran empat Presiden Indonesia: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

11 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

17 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

Faisal Basri menyebut Pancasila mestinya tak hanya jargon, tapi pemersatu antardaerah.


Kisah Sultan Pencetus Lambang Garuda Pancasila yang Terinspirasi Dewa Hindu

19 hari lalu

Sultan Hamid II. Wikipedia
Kisah Sultan Pencetus Lambang Garuda Pancasila yang Terinspirasi Dewa Hindu

pencetus lambang Garuda Pancasila adalah Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak, Sultan Syarif Muhammad Alkadrie.


Kisah Perubahan Lambang Garuda Pancasila

19 hari lalu

Peserta membawa lambang Garuda Pancasila saat upacara tradisi Bedhol Pusaka di depan Museum Istana Gebang Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu 31 Mei 2023. Tradisi Bedhol Pusaka yang dirangkai dengan pawai lampion tersebut digelar jelang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Kisah Perubahan Lambang Garuda Pancasila

Desain lambang Garuda Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Sultan Hamid II


Profil Pulau Ende yang Menjadi Tempat Sukarno Merumuskan Pancasila

19 hari lalu

Patung Soekarno di Kota Ende. BPMI Setpres/Laily Rachev
Profil Pulau Ende yang Menjadi Tempat Sukarno Merumuskan Pancasila

Pulau Ende terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi saksi bisu proses Sukarno dalam perenungan dan merumuskan Pancasila.


Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

19 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

Selain Sukarno, Muhammad Yamin dan Dr Soepomo menyumbangkan gagasannya soal dasar negara. Sukarno menyebut buah pikirannya dengan nama Pancasila.


40 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila, Silakan Unggah dan Tayang di Media Sosial Anda

20 hari lalu

Ilustrasi Pancasila. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout
40 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila, Silakan Unggah dan Tayang di Media Sosial Anda

1 Juni, Hari Lahir Pancasila bisa turut memeriahkannya dengan unggah link Twibbon khusus atau bingkai bertema Pancasila di media sosial Anda.


Jokowi Minta Sosialisasi Pancasila Disesuaikan dengan Cara Gen Z

20 hari lalu

Suasana Upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 yang digelar di Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Upacara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dan para pejabat. TEMPO/Adinda Jasmine
Jokowi Minta Sosialisasi Pancasila Disesuaikan dengan Cara Gen Z

Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur bahwa negara tetap kokoh, stabil, dan bersatu-padu. Dia juga mengklaim ekonomi RI tetap tumbuh.