Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menggadaikan Kemandirian BPK

image-profil

image-gnews
Iklan

Reza Syawawi,
Periset Transparency International Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memilih lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2014-2019 melalui pemungutan suara. Dua orang merupakan anggota DPR periode 2009-2014, yaitu Achsanul Qosasi (Partai Demokrat) dan Harry Azhar Azis (Partai Golkar).

Keterpilihan politikus dalam jajaran anggota BPK tersebut layak dipersoalkan karena berpotensi besar mengganggu prinsip "bebas dan mandiri" yang seharusnya dianut lembaga BPK. Konstitusi secara tegas menganut prinsip tersebut dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945: "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, regulasi sangat jelas memberikan keleluasaan terhadap anggota partai politik untuk dapat menjadi anggota BPK. Prinsip "bebas dan mandiri" sama sekali diakomodasi dalam undang-undang ini yang terkait dengan syarat untuk menjadi anggota BPK.

Sebagai salah satu lembaga negara yang disebutkan di dalam konstitusi, fakta ini cukup mengejutkan dan seolah hilang dari pantauan publik. Undang-Undang BPK yang telah ada sejak 2006 tetap digunakan dan tidak dipersoalkan, padahal berpotensi besar merusak daya kerja BPK.

Konstitusi memang mengatur bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tapi syarat untuk menjadi anggota BPK tidak diatur dalam konstitusi dan diserahkan kepada undang-undang untuk mengaturnya, tapi syarat tersebut juga harus menjamin dan memastikan kebebasan dan kemandirian BPK.

Untuk membandingkan esensi dalam prinsip "mandiri" menurut konstitusi, sangat relevan jika membaca kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011). Perbandingan ini cukup beralasan untuk dijadikan rujukan ke depan, setidaknya dengan dua alasan. Pertama, BPK dan lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) sama-sama diatur dalam konstitusi sebagai lembaga yang mandiri. Kedua, materi pengujian atas Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sama dengan substansi yang dipermasalahkan di dalam Undang-Undang BPK, yaitu menyangkut anggota partai politik yang menjadi anggota penyelenggara pemilu dan anggota BPK.

Menurut putusan MK (pertimbangan 3.14), istilah "mandiri" merujuk pada latar belakang historis proses perubahan UUD 1945 terkait erat dengan konsep non-partisan. Atas pertimbangan ini, MK kemudian memutuskan untuk merumuskan syarat "non-partisan" tersebut: "syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik harus dimaknai sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekalipun syarat anggota BPK di dalam Undang-Undang tentang BPK belum diuji di MK, pertimbangan dan putusan MK terkait dengan lembaga negara yang "mandiri" harus dijadikan rujukan untuk menilai konstitusionalitasnya. Sayangnya, pembentuk undang-undang tidak responsif terhadap perkembangan hukum yang terjadi seusai putusan MK tersebut.

Jika dibaca secara cermat, Undang-Undang tentang BPK sesungguhnya jauh lebih buruk, Pasal 13 yang memuat syarat-syarat untuk menjadi anggota BPK sama sekali tidak mencantumkan syarat untuk mengundurkan diri bagi calon yang berasal dari partai politik. Kondisi itulah yang kemudian membuat terpilihnya anggota BPK yang secara faktual masih menjadi anggota partai politik.

Bagi penyelenggara pemilu, prinsip "mandiri" ditujukan agar mampu bersikap adil dan netral terhadap peserta pemilu. Bagi BPK, prinsip "mandiri" ditujukan agar daya kerja BPK tidak dirusak oleh afiliasi politik anggota BPK terhadap pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara (termasuk DPR/D). Potensi "perselingkuhan" kepentingan sangat mungkin terjadi lantaran mayoritas pemimpin politik, baik di pusat maupun di daerah, juga berasal dari partai politik.

Sebagai lembaga audit negara yang dijamin oleh konstitusi, BPK seyogianya diisi oleh orang-orang yang bukan hanya memiliki kapabilitas, tapi juga wajib hukumnya untuk menjamin kemandirian lembaga tersebut. Keterpilihan anggota partai politik dalam jajaran anggota BPK semakin menambah panjang deretan lembaga-lembaga independen yang kemudian dimasuki oleh partai politik.

Perbaikan regulasi terkait dengan syarat anggota BPK sangat penting untuk segera dilakukan dengan merujuk pada putusan MK yang telah ada. Jika tidak, agak sulit rasanya berharap adanya perbaikan terhadap kinerja BPK jika diisi oleh kelompok partisan.

Dengan fakta yang terjadi saat ini, agak sulit untuk tidak mengatakan bahwa memang "BPK Cap Politikus". Inilah situasi di mana DPR sebagai lembaga yang diamanahkan oleh konstitusi untuk meneguhkan kemandirian BPK justru menjadi aktor yang "menggadaikan" kemandirian tersebut.

Iklan

BPK


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

4 jam lalu

Training Center Timnas Indonesia di IKN. (fifa.com)
PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku ada keterlambatan material proyek Ibu Kota Negara (IKN).


BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

18 jam lalu

Sejumlah wisatawan membawa papan selancar berjalan menuju ke tengah laut saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin, 25 September 2023. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan untuk retribusi sebesar Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata diterapkan mulai Februari 2024 dan mekanismenya serta tata cara pungutan uang kepada turis asing hingga saat ini masih disusun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

BPK mengingatkan pemerintah, jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara, pemerintah bisa kehilangan Rp3 triliun setahun


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

3 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

3 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi


Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

4 hari lalu

Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa KPU telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK ke kas negara


Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuding KPK dan BPK Rekayasa Kasusnya

4 hari lalu

Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2014, Galaila Karen Agustiawan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuding KPK dan BPK Rekayasa Kasusnya

"Proses dakwaan kepada saya adalah sebuah rekayasa kriminalisasi melalui kerja sama antara KPK dan BPK," kata Karen Agustiawan saat membacakan pleidoi


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

5 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.


Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

5 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

Dalam auditnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan atas pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Apa saja masalah yang ditemukan BPK itu?


Indofarma: Mengalami Kerugian hingga Penyimpangan Keuangan

6 hari lalu

Logo Indofarma.
Indofarma: Mengalami Kerugian hingga Penyimpangan Keuangan

Audit BPK mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk


Pimpinannya Mundur, Ini Segudang Masalah IKN yang Belum Selesai

7 hari lalu

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinannya Mundur, Ini Segudang Masalah IKN yang Belum Selesai

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mundur. Meninggalkan segudang persoalan yang belum selesai di IKN.