Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ambivalensi Demokrat

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arya Budi, Peneliti Poltracking Institute

Hasil Rapat Paripurna DPR RI pada 26 September 2014 pada dasarnya mengkonfirmasikan dua nalar penting representasi politik: populisme dan elitisme. Koalisi Merah Putih (KMP), yang terdiri atas Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golongan Karya, berada dalam garis elitisme dengan mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sementara itu, koalisi partai yang tergabung dalam pencalonan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat) berada pada posisi politik populisme.

Tentu, dasar pilihan semua fraksi adalah kepentingan politik. Populisme tidak semata bermakna pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Debat mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah adalah persoalan populisme (kepala daerah dipilih langsung oleh publik-pemilih) dan elitisme (menyerahkan atau mengembalikan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD alias elite partai).

Bagi partai-partai yang tergabung dalam KMP, memenangkan opsi kepala daerah dipilih DPRD dengan hasil voting 226 suara adalah titik awal memasang jangkar politik elektoral dari level pusat melalui penguasaan kursi parlemen sampai level daerah lewat penguasaan kursi legislatif sekaligus eksekutif. Tentu, output-nya adalah 2019.

Bagi partai-partai pendukung pemerintah Jokowi-Kalla, kalahnya opsi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan hasil voting hanya 135 suara berarti lonceng peringatan untuk bersiap dengan inefektivitas pemerintah akibat manuver politik dari level pusat hingga daerah. Tentu, cerita akan berubah jika gugatan terhadap hasil rapat final pembahasan RUU Pilkada ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konfrontasi politik inilah panggung paripurna bagi DPR periode 2014-2019 mempertontonkan ambivalensi Partai Demokrat yang sebenarnya berkekuatan 129 suara dari 148 anggota. Sikap politik Demokrat terlihat "tak berjenis kelamin". Media massa, baik elektronik, online, maupun cetak, sudah merekam drama dan kronologi politik sidang paripurna RUU Pilkada yang digelar seharian.

Sikap ambivalen Demokrat ditunjukkan oleh dua drama politik. Pertama, Demokrat semula berada dalam satu barisan dengan partai anggota KMP yang lantang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD melalui fraksinya di DPR sejak isu ini diputar oleh para elite KMP. Namun Demokrat mengubah sikap seusai pemutaran video Susilo Bambang Yudhoyono yang memperlihatkan dukungannya terhadap pilkada langsung, yang kemudian disusul dengan pilkada langsung "bersyarat".

Kedua, sepanjang rapat paripurna, Demokrat memperjuangkan opsi ketiga, yakni pilkada langsung dengan sepuluh syarat. Namun, ketika partai pengusung Jokowi-Kalla telihat "mengalah" dengan mendukung usul Demokrat itu dan pimpinan sidang di bawah Priyo Budi Santoso (Golkar) mencabut keputusan dua opsi, Fraksi Demokrat membacakan sikap untuk netral diikuti walk-out.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ambivalensi Demokrat inilah yang barangkali disebut Erving Goffman (1959) sebagai dramaturgi: merintih di depan panggung paripurna, tetapi sebenarnya tertawa riang di belakang panggung. Prasangka politik bisa saja muncul. Pertama, pimpinan sidang adalah elite Golkar yang bisa memainkan palu secara ritmis: memutuskan dua opsi (pilkada langsung dan pilkada oleh DPRD), dan lalu mencabutnya sebagai pembenar bahwa usul Demokrat tak diakomodasi.

Atau prasangka kedua, yakni Demokrat bukan aktor tunggal ketika kursi rapat paripurna berada di bawah kendali Ketua Fraksi Demokrat yang sejak awal berpolemik dengan perubahan sikap DPP Demokrat dalam soal dukungan terhadap pilkada langsung. Ketiga, terlepas dari pernyataan "kecewa" SBY setelah mengetahui kronologi rapat paripurna yang sesungguhnya, sikap Demokrat menunjukkan karakter kepemimpinan SBY yang bipolar.

Bagaimanapun, walau ada enam anggotanya yang bertahan dan memilih pilkada langsung, Demokrat perlu dilihat sebagai entitas tunggal. Seluruh fungsionaris Demokrat meletakkan legitimasi politiknya pada figur SBY yang secara struktural adalah Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat, plus Presiden RI yang mempunyai kontrol dan akses atas alat dan sumber daya negara. Nasib demokrasi lokal yang sebenarnya dalam kontestasi rapat paripurna 26 September terletak di tangan Demokrat-di bawah kendali SBY-akhirnya terpasung.

Padahal, secara politik, sidang kemarin adalah the last minute bagi Demokrat untuk menggunakan kekuatan politiknya di parlemen dengan 148 kursi sebelum kursinya menyusut dua kali lipat menjadi 61 kursi setelah pelantikan anggota Dewan baru pada 1 Oktober 2014. Dominasi Demokrat dan kepemimpinan SBY menemukan antiklimaks di penghujung periode, baik eksekutif maupun legislatif.

Drama sidang paripurna RUU Pilkada mengingatkan saya pada tesis Joseph Schumpeter (1961) bahwa democracy is a competition among elites. Demokrasi lokal menjadi 'untuk, oleh, dan dari elite'. Partai dan elite di dalamnya bekerja dengan nalarnya sendiri. Representasi adalah narasi kosong yang kadang terkesan utopis. Dan rakyat akan mengingatnya, walau sekejap saja.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

6 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

18 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

20 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

24 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

25 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

25 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

37 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

41 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

41 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.