Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabinet Obesitas

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Postur kabinet pemerintah Joko Widodo dirancang terlalu "gemuk". Dengan 34 kursi menteri, pemerintah baru diduga akan lamban berlari.

Jumlah 34 kursi menteri sebanding dengan jumlah maksimal kementerian yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Artinya, Jokowi berencana menempatkan seorang menteri untuk memimpin satu kementerian. Padahal, dalam kajian hukum tata negara, seorang menteri dapat memimpin dua atau lebih kementerian (department). Dengan cara itu, postur kabinet akan menjadi lebih ramping.

Kabinet Presiden Eisenhower, misalnya, menempatkan Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan berada di bawah kepemimpinan satu menteri. Itu sebabnya, hingga kini, meskipun memiliki beban kerja sangat berat, kabinet di Amerika tidak pernah menyentuh jumlah 20 menteri. Presiden Obama hanya memiliki 15 menteri dan 6 pejabat setingkat menteri.

Dengan postur ramping itu, menurut Patrick Weller, kabinet akan mudah mengorganisasi diri dan menata pemerintahan (2007; h. 214). Sedangkan jumlah yang terlalu besar akan membuat presiden kesulitan membangun kerja sama antarkementerian. Apalagi banyaknya menteri dengan "isi kepala" yang berbeda akan menciptakan masalah internal tersendiri bagi presiden baru. Kondisi itu semakin membuat pemerintah menjadi lamban di tengah tuntutan agar pemerintah baru berlari lebih cepat mengatasi ketertinggalan dari negara tetangga.

Dengan jumlah kursi menteri yang terlalu banyak, presiden terpilih akan dituding menerapkan "politik balas budi". Semua pihak harus mendapat untung dari pembagian kursi kabinet. Akibatnya, pemerintah Jokowi-JK mengalami kelambanan bekerja sebagaimana dialami kabinet Presiden SBY, Megawati, dan Abdurrahman Wahid. Kabinet "obesitas" cenderung bekerja lamban.

Ada dua penyebab kelambanan itu. Pertama, koordinasi bertingkat dalam kabinet. Sebelum penentuan kebijakan, selain berkoordinasi kepada presiden atau wakil presiden, para menteri harus lebih dulu "melaporkan" kepada menteri koordinator. Sedangkan menteri koordinator mesti menyampaikan laporan itu kepada presiden. Kebijakan bertingkat seperti itu sebenarnya tidak diperlukan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden adalah koordinator tunggal para menteri. Jika menteri koordinator dihapus, setiap kebijakan dapat diputus lebih cepat. Sayangnya, dalam politik balas budi, jabatan menteri koordinator diperlukan untuk menghormati ketua atau tokoh senior partai/militer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, kelambanan terjadi karena menyusupnya banyak kepentingan. Pembagian kursi yang menampung seluruh partai pendukung membuat kabinet dipenuhi banyak kepentingan berbeda. Masing-masing menteri tidak hanya bekerja untuk presiden, tapi juga partainya. Misalnya, dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Partai Golkar dan PKS acap kali memilih jalan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah SBY. Pilihan politik partai itu tentu mempengaruhi sikap kadernya di kabinet. Akibatnya, para menteri acap kali bimbang menentukan kebijakan penting akibat perbedaan pandang antara pemerintah dan partai pendukungnya. Ketika itu, para menteri akan berada di wilayah "simalakama": takut diganti (reshuffle) di jajaran kabinet atau dipecat dari partai. Akhirnya, kinerja kabinet semakin lamban.

Dengan postur berat tersebut, pemerintah Jokowi-JK tak hanya berpotensi lamban, tapi juga akan lelah berlari. Apalagi setiap pemerintah baru akan mendapatkan rintangan yang tidak ringan. Presiden baru akan menghadapi budaya birokrasi institusi yang rumit, "bayang-bayang" presiden sebelumnya, permasalahan yang tiba-tiba muncul, relasi rumit pendukung yang beragam, dan "membaca" kelompok mana saja yang dapat dipercaya (Patrick Sanaghan; 2008; h.7). Kondisi itu jamak dihadapi oleh kabinet obesitas.

Sesungguhnya, dalam sejarah tata negara, kabinet merupakan sebuah ruang kecil (cabinet). Ruang kecil itu dijadikan tempat raja (kepala negara dan pemerintahan) mengadakan rapat dengan beberapa profesional kepercayaan terpilih (zaken kabinet).

Sejarah itu memperlihatkan bahwa kabinet tidak pernah dirancang berjumlah besar. Kelompok kecil para menteri itu bertugas "membaca" seluruh potensi masalah yang terjadi dan menemukan solusinya. Kebijakan kabinet itulah yang harus diejawantahkan ribuan birokrat pekerja di bawah kendali menteri. Kabinet ramping tak hanya membuat pemerintah dapat "berlari dengan napas panjang", tapi juga akan menghemat anggaran negara.

Kantor transisi pemerintah Jokowi-JK tentu juga memahami pentingnya kabinet yang ramping, namun acap kali "kehendak" partai membuat postur kabinet mengalami kelebihan bobot. Dengan postur obesitas tersebut, kabinet akan sulit mengiringi "lari" presiden baru yang "lincah blusukan" itu. Sebelum para menteri ikut berlari, "keringat masalah kabinet" sudah mulai menetes.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Unggah Foto Bareng Susi Pudjiastuti, Jonan: We Will Do More

27 Oktober 2019

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengunggah potret hitam-putih berisi kenang-kenangan bersama bekas koleganya sesama menteri Jokowi, Susi Pudjiastuti, di akun Instagram, Sabtu, 26 Oktober 2019. instagram.com/ignasius.jonan
Unggah Foto Bareng Susi Pudjiastuti, Jonan: We Will Do More

Mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengunggah potret hitam-putih berisi kenang-kenangan bersama bekas koleganya, Susi Pudjiastuti.


5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

19 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.


Menteri M. Nasir Mengaku Sudah Siapkan Landasan untuk Ristekdikti

18 Oktober 2019

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. (ANTARA News/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Menteri M. Nasir Mengaku Sudah Siapkan Landasan untuk Ristekdikti

Nasir juga mendorong agar badan riset dan inovasi nasional segera dibentuk di pemerintahan Jokowi mendatang.


Kabinet Kerja Bubar, Budi Karya Kemas Barang dari Rumah Dinas

18 Oktober 2019

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan tiket perjalanan kereta bandara disela peresmian layanannya di Stasiun KA Bandara Manggarai, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2019. Kereta pertama dari Manggarai yaitu pada pukul 05.10 WIB, sedangkan dari Soekarno Hatta kereta pertama berangkat pukul 06.20 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kabinet Kerja Bubar, Budi Karya Kemas Barang dari Rumah Dinas

Sejumlah menteri mulai mengemas barangnya dari rumah dinas, termasuk Budi Karya.


Perpisahan Kabinet Kerja, Jokowi Sebut Setiap Hari Adalah Spesial

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Perpisahan Kabinet Kerja, Jokowi Sebut Setiap Hari Adalah Spesial

Jokowi menyatakan setiap hari adalah hari yang spesial dalam kabinet kerja jilid I.


Hanif Dhakiri: Kabinet Kerja Solid Percepat Pembenahan Masalah

18 Oktober 2019

Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan tema
Hanif Dhakiri: Kabinet Kerja Solid Percepat Pembenahan Masalah

Hanif mengungkap tantangan sejumlah isu ketenagakerjaan mendatang yakni ekosistem ketenagakerjaan perlu ditransformasi menjadi lebih fleksibel.


Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

Silaturahmi tersebut dimulai dengan Shalat Jumat bersama, foto bersama, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.


Jokowi Akui Baru Kali Ini Bisa Bersantai Bersama Para Menterinya

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Jokowi Akui Baru Kali Ini Bisa Bersantai Bersama Para Menterinya

Sejumlah menteri menampilkan kebolehannya dalam bernyanyi termasuk di antaranya Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyanyikan lagu Stuck on You dan Yell


Akbar Tandjung Bocorkan Calon Kabinet Jokowi Jilid II

15 Oktober 2019

Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Menurut Jokowi, dalam lima tahun ini banyak yang telah dilakukan para menteri dalam memajukan serta membangun Indonesia. TEMPO/Subekti.
Akbar Tandjung Bocorkan Calon Kabinet Jokowi Jilid II

Akbar Tandjung mengatakan calon menteri dari partai hanya sedikit dalam komposisi Kabinet Jokowi Jilid II.


Jokowi Mengenang Arahannya Saat Sidang Kabinet Paripurna

3 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa, 1 Oktober 2019. ANTARA
Jokowi Mengenang Arahannya Saat Sidang Kabinet Paripurna

Jokowi dalam sidang kabinet paripurna terakhirnya bersama Jusuf Kalla mengucapkan terimakasih kepada para menteri dan pimpinan lembaga.