TEMPO.CO, Jakarta - Candra Malik, Peminat Tasawuf
Batang pokok demokrasi, yaitu hak rakyat untuk memilih atau tidak memilih--selain hak untuk dipilih-secara langsung, telah ditebang oleh DPR. Sampai sekarang memang tak jelas benar mengapa anggota parlemen disebut sebagai wakil rakyat. Mereka lebih cocok disebut wakil konstituen, jika bukan wakil partai politik. Padahal tak jelas betul pula apakah setiap pemilih yang mencoblos gambar wajah mereka dulu sewaktu pemilu adalah konstituen atau anggota partai politik mereka.
Sesampai di gedung parlemen, tak banyak yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat. Yang ada pun lantas tak populer. Dari yang sedikit itu, masih juga tergeser ke pojokan karena ketajamannya dikeroyok oleh batu dan besi. Kalaupun tak menjadi tumpul, mata pisau wakil-wakil rakyat yang benar-benar wakil rakyat serta-merta bengkok atau patah setiap membentur perlawanan dari wakil-wakil partai politik. Pertarungan menjadi tidak seimbang. Suara rakyat dikalahkan.
Banyak orang baik di lingkaran politik, sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang berangkat dari rumah-rumah idealisme untuk cita-cita yang luhur membangun harkat dan martabat bangsa dan negara. Namun kutukan dewa hukum bahwa kekuasaan cenderung untuk korup telah membuat orang-orang baik itu patah arang.
Bangsa ini memang suka euforia. Jika senang, mereka mudah menjadi terlalu senang sampai lupa diri. Reformasi yang pada zamannya dielu-elukan sebagai sukses besar perjuangan rakyat, baru hari-hari ini diratapi sebagai prestasi kebablasan. Tak ada yang serius mengingatkan sesama rakyat untuk tidak terlalu lama berpesta. Diam-diam, pelan tapi pasti, lokomotif reformasi membawa gerbong-gerbong demokrasi achteruit (baca: atret).
Jika kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lalu siapa yang memilih anggota DPRD? Mengapa tidak sekalian saja dipilih oleh partai politik? Tak perlu lagi bawa-bawa nama rakyat. Ya, ini kalimat patah hati, melampaui patah arang. Sesungguhnya bangsa ini dibawa ke arah kehancuran ketika oleh wakil rakyat diseret mundur. Semakin tidak jelas ke mana bangsa ini digerakkan para pengendali negara dan pemerintah. Runyam jika kepala negara dan pemerintah pun mengkhianati rakyat.
Gerakan pemunduran bangsa ini bahaya laten. Rakyat dipaksa oleh kenyataan di gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk tidak lagi percaya pada negara dan pemerintah. Wakil rakyat yang jauh lebih paham tentang politik beserta seluruh adagiumnya yang seolah adiluhung itu tentu cakap benar bersilat lidah di depan rakyat yang dianggapnya awam. Mereka bukan saja menutup mata dan telinga sendiri, tapi juga mulai menutup mata dan telinga rakyat--bahkan diam-diam telah berusaha membungkam mulut rakyat.
Sejarah menulis bangsa ini rentan untuk dipecah belah. Politik adu domba lebih menakutkan daripada serangan fisik. Politik kebencian menyerang langsung ke ulu hati rakyat dan pecahlah kebersatuan: sama bangsa tapi saling mencurigai, bahkan saling memusuhi. Jika bangsa adalah suatu kumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan, bangsa ini justru dipersatukan oleh perbedaan. Ini kokoh sekaligus ringkih. Tapi, jika partai politik berusaha menjajah rakyat, mereka membangunkan singa golongan putih.
